Kuala Pembuang (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah Zuli Eko Prasetyo menilai penerimaan daerah dari sektor pajak sarang burung walet belum optimal dan ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Saya harap penerimaan pajak sarang burung walet bisa benar-benar dioptimalkan sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita,” kata Zuli Eko di Kuala Pembuang, Senin.
Menurut dia, saat ini peraturan daerah yang mengatur hal tersebut sudah ada, akan tetapi pelaksanaannya di lapangan masih belum maksimal.
Baca juga: Masyarakat Seruyan diminta perhatikan legalitas tanah miliknya
Dalam hal ini, pihaknya sedang mencari tahu penyebab kurang maksimalnya hal tersebut. Dirinya juga tidak tahu kapan terbentuknya perda tersebut, sehingga nanti akan dipelajari lagi peraturan tersebut dan apa saja kelemahannya.
Ia menjelaskan, setelah agenda yang dijadwalkan dalam hasil Badan Musyawarah (Banmus) hingga beberapa waktu kedepan selesai, dirinya akan mengadakan rapat dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Seruyan mengenai perda tersebut.
Baca juga: Jelang Ramadhan, DPRD harapkan operasi pasar dilaksanakan
Rapat tersebut nantinya tidak hanya membahas tentang Perda yang mengatur pajak sarang burung walet, tetapi pihaknya akan mengevaluasi kembali perihal yang benar-benar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat banyak.
“Yang sekiranya bisa bermanfaat akan kami inventarisasi dan bila memang yang pelaksanaannya masih belum maksimal akan coba dievaluasi kembali khususnya yang berkaitan dengan peningkatan PAD," jelasnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan, pihaknya akan terus berusaha untuk membawa kemajuan terhadap pembangunan bagi kabupaten berjuluk Bumi Gawi Hantantiring ini.
Baca juga: Ketua DPRD Seruyan: Penggunaan APBDes mensejahterakan masyarakat
Baca juga: Jalan menuju pelabuhan Teluk Segintung banyak ditumbuhi tanaman liar
“Saya harap penerimaan pajak sarang burung walet bisa benar-benar dioptimalkan sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita,” kata Zuli Eko di Kuala Pembuang, Senin.
Menurut dia, saat ini peraturan daerah yang mengatur hal tersebut sudah ada, akan tetapi pelaksanaannya di lapangan masih belum maksimal.
Baca juga: Masyarakat Seruyan diminta perhatikan legalitas tanah miliknya
Dalam hal ini, pihaknya sedang mencari tahu penyebab kurang maksimalnya hal tersebut. Dirinya juga tidak tahu kapan terbentuknya perda tersebut, sehingga nanti akan dipelajari lagi peraturan tersebut dan apa saja kelemahannya.
Ia menjelaskan, setelah agenda yang dijadwalkan dalam hasil Badan Musyawarah (Banmus) hingga beberapa waktu kedepan selesai, dirinya akan mengadakan rapat dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Seruyan mengenai perda tersebut.
Baca juga: Jelang Ramadhan, DPRD harapkan operasi pasar dilaksanakan
Rapat tersebut nantinya tidak hanya membahas tentang Perda yang mengatur pajak sarang burung walet, tetapi pihaknya akan mengevaluasi kembali perihal yang benar-benar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat banyak.
“Yang sekiranya bisa bermanfaat akan kami inventarisasi dan bila memang yang pelaksanaannya masih belum maksimal akan coba dievaluasi kembali khususnya yang berkaitan dengan peningkatan PAD," jelasnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan, pihaknya akan terus berusaha untuk membawa kemajuan terhadap pembangunan bagi kabupaten berjuluk Bumi Gawi Hantantiring ini.
Baca juga: Ketua DPRD Seruyan: Penggunaan APBDes mensejahterakan masyarakat
Baca juga: Jalan menuju pelabuhan Teluk Segintung banyak ditumbuhi tanaman liar