Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah Abdul Razak mengingatkan sekaligus meminta pemerintah provinsi agar lebih serius dan memperkuat berbagai upaya penanganan dampak dari pandemi COVID-19, khususnya berkaitan dengan menekan penyebarannya.
Sekalipun capaian kinerja pemprov sudah sangat baik namun sekarang ini ada tugas berat yang harus lebih disikapi secara serius, kata Razak saat menyikapi sejumlah keberhasilan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD Kalteng, Senin.
"Yang jelas, dengan mencermati kondisi saat ini, maka pemprov masih punya tugas berat, yakni bagaimana memerhatikan dan mengoptimalkan penanganan COVID-19," tambahnya.
Menurut Anggota DPRD Kalteng tiga periode ini, dalam situasi kenaikan kasus penularan COVID-19 saat ini, pemprov bersama kabupaten/kota harus lebih fokus terhadap penanganan COVID-19. Adapun yang bisa dan perlu dilakukan yakni, memper percepatan vaksinasi, penanganan kesehatan, hingga peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan.
Razak mengatakan pemulihan ekonomi memang tetap menjadi bagian penting, namun penanganan dampak dari pandemi COVID-19 tetap harus menjadi yang paling utama. jika dipersentasikan, 70 persen fokus penanganan COVID-19 dan 30 persen program pemulihan ekonomi.
"Saya yakin, semuanya pasti menginginkan penanganan COVID-19 berjalan beriringan dengan pemulihan ekonomi. Tapi kalau menurut saya, jika penanganan hanya 50 persen, pandemi COVID-19 ini sulit selesai. Itulah kenapa saya lebih menyarankan 70 persen penanganan," beber dia.
Baca juga: Pengurus KPP Pulpis diminta rumuskan program sesuai kearifan lokal
Politisi senior Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengakui pemerintah, baik pusat maupun daerah, sedang dilematis dalam menghadapi pandemi COVID-19, apakah mengutamakan penanganan atau pemulihan ekonomi. Hanya, apabila dikaitkan dengan dampak-dampak kesehatan dan sosial, maka penanganan COVID-19 tetap harus diprioritaskan. Sebab, jika aspek penanganan diprioritaskan, maka secara langsung memberi dampak baik bagi sektor lainnnya.
"Maaf saja, sampai saat ini belum pernah mendengar orang mati kelaparan. Tapi kalau mati karena sakit akibat COVID-19, sudah banyak sampai saat ini. Itulah kenapa penanganan lebih baik diprioritaskan daripada pemulihan ekonomi," demikian Razak.
Baca juga: Legislator Kalteng dukung langkah Polri terus bertransformasi
Sekalipun capaian kinerja pemprov sudah sangat baik namun sekarang ini ada tugas berat yang harus lebih disikapi secara serius, kata Razak saat menyikapi sejumlah keberhasilan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD Kalteng, Senin.
"Yang jelas, dengan mencermati kondisi saat ini, maka pemprov masih punya tugas berat, yakni bagaimana memerhatikan dan mengoptimalkan penanganan COVID-19," tambahnya.
Menurut Anggota DPRD Kalteng tiga periode ini, dalam situasi kenaikan kasus penularan COVID-19 saat ini, pemprov bersama kabupaten/kota harus lebih fokus terhadap penanganan COVID-19. Adapun yang bisa dan perlu dilakukan yakni, memper percepatan vaksinasi, penanganan kesehatan, hingga peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan.
Razak mengatakan pemulihan ekonomi memang tetap menjadi bagian penting, namun penanganan dampak dari pandemi COVID-19 tetap harus menjadi yang paling utama. jika dipersentasikan, 70 persen fokus penanganan COVID-19 dan 30 persen program pemulihan ekonomi.
"Saya yakin, semuanya pasti menginginkan penanganan COVID-19 berjalan beriringan dengan pemulihan ekonomi. Tapi kalau menurut saya, jika penanganan hanya 50 persen, pandemi COVID-19 ini sulit selesai. Itulah kenapa saya lebih menyarankan 70 persen penanganan," beber dia.
Baca juga: Pengurus KPP Pulpis diminta rumuskan program sesuai kearifan lokal
Politisi senior Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengakui pemerintah, baik pusat maupun daerah, sedang dilematis dalam menghadapi pandemi COVID-19, apakah mengutamakan penanganan atau pemulihan ekonomi. Hanya, apabila dikaitkan dengan dampak-dampak kesehatan dan sosial, maka penanganan COVID-19 tetap harus diprioritaskan. Sebab, jika aspek penanganan diprioritaskan, maka secara langsung memberi dampak baik bagi sektor lainnnya.
"Maaf saja, sampai saat ini belum pernah mendengar orang mati kelaparan. Tapi kalau mati karena sakit akibat COVID-19, sudah banyak sampai saat ini. Itulah kenapa penanganan lebih baik diprioritaskan daripada pemulihan ekonomi," demikian Razak.
Baca juga: Legislator Kalteng dukung langkah Polri terus bertransformasi