Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, mengatakan tidak ada teguran keras yang disampaikan secara langsung oleh Wapres kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait penanganan COVID-19 di provinsi ini.
"Tidak ada teguran khusus Wapres pada Gubernur Jatim, semuanya berlangsung baik-baik saja,” kata Masduki dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.
Pekan lalu, Wapres menggelar rapat koordinasi beruntun secara virtual dengan seluruh kepala daerah dan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 di Provinsi Banten, Provinsi Jatim, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah.
Masduki mengatakan setiap kepala daerah di empat provinsi tersebut menyampaikan evaluasi dan kendala yang selama ini terjadi dalam penanganan COVID-19 di daerah masing-masing.
"Penting dipahami bahwa di setiap provinsi Wapres menyampaikan monitor dan evaluasi atas beberapa aspek yang perlu diperbaiki, dipacu, dikoordinasikan, dan diintensifkan," jelasnya.
Baca juga: Khofifah sembuh dari COVID-19 hasil tes usap PCR
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wapres juga meminta seluruh kepala daerah dan pemerintah daerah terkait untuk memberikan perhatian lebih pada empat hal, yakni penerapan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Daruruat, pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment), penyelenggaraan vaksinasi dan distribusi bantuan sosial.
"Termasuk juga soal penyerapan anggaran dan koordinasi antara gubernur, bupati dan wali kota, TNI, Polri dengan pemerintah pusat," tambah Masduki.
Masduki yang mengikuti beberapa rapat koordinasi dengan pemda tersebut mengatakan setiap pemerintah provinsi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda, sehingga Wapres memberikan catatan kepada setiap kepala daerah.
"Bukan hanya Jatim yang disorot oleh Wapres, tetapi semua provinsi. Setiap provinsi ada problematikanya sendiri-sendiri yang mendapat catatan Wapres," ujarnya.
Dalam rapat koordinasi dengan kepala daerah dan Satgas COVID-19 daerah tersebut, Wapres meminta sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait untuk memberikan solusi terhadap masalah penanganan COVID-19 di daerah.
Turut hadir dalam rapat dengan pemda adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Teten Masduki serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito.
Baca juga: Ridwan Kamil: Pertemuan dengan Khofifah tak terkait politik
Baca juga: Pasangan Airlangga-Khofifah dinilai kuat pada Pilpres 2024
Baca juga: Mampukah Pasuruan sebagai Singapura-nya Jatim?
"Tidak ada teguran khusus Wapres pada Gubernur Jatim, semuanya berlangsung baik-baik saja,” kata Masduki dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.
Pekan lalu, Wapres menggelar rapat koordinasi beruntun secara virtual dengan seluruh kepala daerah dan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 di Provinsi Banten, Provinsi Jatim, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah.
Masduki mengatakan setiap kepala daerah di empat provinsi tersebut menyampaikan evaluasi dan kendala yang selama ini terjadi dalam penanganan COVID-19 di daerah masing-masing.
"Penting dipahami bahwa di setiap provinsi Wapres menyampaikan monitor dan evaluasi atas beberapa aspek yang perlu diperbaiki, dipacu, dikoordinasikan, dan diintensifkan," jelasnya.
Baca juga: Khofifah sembuh dari COVID-19 hasil tes usap PCR
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wapres juga meminta seluruh kepala daerah dan pemerintah daerah terkait untuk memberikan perhatian lebih pada empat hal, yakni penerapan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Daruruat, pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment), penyelenggaraan vaksinasi dan distribusi bantuan sosial.
"Termasuk juga soal penyerapan anggaran dan koordinasi antara gubernur, bupati dan wali kota, TNI, Polri dengan pemerintah pusat," tambah Masduki.
Masduki yang mengikuti beberapa rapat koordinasi dengan pemda tersebut mengatakan setiap pemerintah provinsi memiliki karakteristik persoalan yang berbeda, sehingga Wapres memberikan catatan kepada setiap kepala daerah.
"Bukan hanya Jatim yang disorot oleh Wapres, tetapi semua provinsi. Setiap provinsi ada problematikanya sendiri-sendiri yang mendapat catatan Wapres," ujarnya.
Dalam rapat koordinasi dengan kepala daerah dan Satgas COVID-19 daerah tersebut, Wapres meminta sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait untuk memberikan solusi terhadap masalah penanganan COVID-19 di daerah.
Turut hadir dalam rapat dengan pemda adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Teten Masduki serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito.
Baca juga: Ridwan Kamil: Pertemuan dengan Khofifah tak terkait politik
Baca juga: Pasangan Airlangga-Khofifah dinilai kuat pada Pilpres 2024
Baca juga: Mampukah Pasuruan sebagai Singapura-nya Jatim?