Palangka Raya (ANTARA) - Pusat Kajian Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (PUSKOD FH UKI) mengingatkan sekaligus meminta pemerintah pusat, agar lebih melibatkan generasi muda Papua dalam merancang arah pembangunan dan pendidikan di Provinsi Papua maupun Papua Barat.
Sampai sekarang Papua maupun Papua Barat masih menghadapi situasi rumit akibat geografis dan buruknya infrastruktur serta sejarah hingga kebijakan politik keamanan yang tidak mudah, kata Ketua PUSKOD FH UKI Teras Narang usai mengikuti webinar bertema 'Pendidikan Papua Terkini' melalui rilis yang diterima di Palangka Raya, Kamis.
"Jadi, dalam menghadapi situasi itu, diperlukan pelibatan generasi muda Papua yang telah banyak mengenyam pendidikan di dalam maupun luar negeri," ucapnya.
Menurut Dosen di FH UKI itu, generasi muda terdidik mesti diberi ruang lebih dalam dan luas merumuskan masa depan mereka di Papua dan Indonesia pada umumnya. Generasi yang melek digital dan telah membentuk diri dalam pergaulan luas ini, sebagai penentu kesuksesan pemerintah memajukan Pendidikan di tanah Papua.
Dia mengatakan pelibatan generasi muda dalam ruang-ruang perencanaan dan eksekusi kebijakan di Papua diharapkan, semakin signifikan. Termasuk mendorong generasi muda dapat menjadi pendidik di Papua. Sebab, ini sangat penting menggerakkan kesadaran membangun Papua di kalangan generasi muda.
"Ini sama pentingnya dengan merancang kolaborasi baik dengan pemimpin daerah di Papua yang juga harus lebih giat bersatu merumuskan kebijakan terbaik untuk Pendidikan di Papua," kata Teras.
Baca juga: UKI: Revisi UU Otsus Papua harus menjawab masalah mendasar masyarakat
Anggota DPD RI Itu menilai, peran kaum muda dapat mengatasi banyak tantangan pendidikan, terlebih mengakhiri konflik berkepanjangan yang turut memperburuk kondisi pendidikan di Papua maupun Papua Barat.
Dia mengatakan sektor pendidikan bisa menjadi solusi bagi beragam persoalan yang terjadi di Papua. Untuk itulah, PUSKOD FH UKI terus berupaya mendorong generasi muda Papua yang terdidik, mau kembali menjadi tenaga pendidik di Papua dan Papua Barat.
"Seluruh elemen pemerintah, baik pusat dan daerah, harus juga dapat berkolaborasi. Konflik kepentingan maupun kekuasaan pun dapat ditanggalkan," kata Teras.
Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu menyebut, sudah saatnya pandangan miring hingga kebijakan yang memarginalkan dibuang. Stigma tertinggal bagi Papua juha mesti diubah. Sebab, faktanya, yang tertinggal bukan Papua, melainkan kebijakan afirmatif pemerintah sendiri atas Papua.
"Seluruh pemangku kepentingan, termasuk generasi muda, harus bersama-sama mengurai berbagai persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat," demikian Teras.
Baca juga: PusKOD UKI dan Wamen Desa bahas upaya mempercepat Desa Mandiri
Sampai sekarang Papua maupun Papua Barat masih menghadapi situasi rumit akibat geografis dan buruknya infrastruktur serta sejarah hingga kebijakan politik keamanan yang tidak mudah, kata Ketua PUSKOD FH UKI Teras Narang usai mengikuti webinar bertema 'Pendidikan Papua Terkini' melalui rilis yang diterima di Palangka Raya, Kamis.
"Jadi, dalam menghadapi situasi itu, diperlukan pelibatan generasi muda Papua yang telah banyak mengenyam pendidikan di dalam maupun luar negeri," ucapnya.
Menurut Dosen di FH UKI itu, generasi muda terdidik mesti diberi ruang lebih dalam dan luas merumuskan masa depan mereka di Papua dan Indonesia pada umumnya. Generasi yang melek digital dan telah membentuk diri dalam pergaulan luas ini, sebagai penentu kesuksesan pemerintah memajukan Pendidikan di tanah Papua.
Dia mengatakan pelibatan generasi muda dalam ruang-ruang perencanaan dan eksekusi kebijakan di Papua diharapkan, semakin signifikan. Termasuk mendorong generasi muda dapat menjadi pendidik di Papua. Sebab, ini sangat penting menggerakkan kesadaran membangun Papua di kalangan generasi muda.
"Ini sama pentingnya dengan merancang kolaborasi baik dengan pemimpin daerah di Papua yang juga harus lebih giat bersatu merumuskan kebijakan terbaik untuk Pendidikan di Papua," kata Teras.
Baca juga: UKI: Revisi UU Otsus Papua harus menjawab masalah mendasar masyarakat
Anggota DPD RI Itu menilai, peran kaum muda dapat mengatasi banyak tantangan pendidikan, terlebih mengakhiri konflik berkepanjangan yang turut memperburuk kondisi pendidikan di Papua maupun Papua Barat.
Dia mengatakan sektor pendidikan bisa menjadi solusi bagi beragam persoalan yang terjadi di Papua. Untuk itulah, PUSKOD FH UKI terus berupaya mendorong generasi muda Papua yang terdidik, mau kembali menjadi tenaga pendidik di Papua dan Papua Barat.
"Seluruh elemen pemerintah, baik pusat dan daerah, harus juga dapat berkolaborasi. Konflik kepentingan maupun kekuasaan pun dapat ditanggalkan," kata Teras.
Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu menyebut, sudah saatnya pandangan miring hingga kebijakan yang memarginalkan dibuang. Stigma tertinggal bagi Papua juha mesti diubah. Sebab, faktanya, yang tertinggal bukan Papua, melainkan kebijakan afirmatif pemerintah sendiri atas Papua.
"Seluruh pemangku kepentingan, termasuk generasi muda, harus bersama-sama mengurai berbagai persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat," demikian Teras.
Baca juga: PusKOD UKI dan Wamen Desa bahas upaya mempercepat Desa Mandiri