Palangka Raya (ANTARA) - Pusat Kajian Otonomi Daerah Universitas Kristen Indonesia bersama Wakil Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, melakukan diskusi secara daring (dalam jaringan) terkait upaya yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam mempercepat terwujudnya Desa Mandiri, Kamis.
Ketua PusKOD UKI Agustin Teras Narang mengatakan, dengan karakteristik daerah dan desa di Indonesia yang beragam, dibutuhkan komunikasi yang mudah dipahami hingga ke tingkat desa. Kondisi itu menjadi tantangan karena erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), budaya hingga kualitas infrastruktur telekomunikasi di tiap daerah yang berbeda-beda.
"Apalagi, sampai sekarang ini masih banyak desa di Indonesia yang belum terjangkau akses telekomunikasi, sehingga berdampak pada semakin sulitnya desa-desa tersebut memiliki kecerdasan digital," kata Teras Narang.
Menurut Senator asal Provinsi Kalimantan Tengah itu, keberadaan jaringan ataupun akses telekomunikasi hingga ke tingkat desa yang terpelosok sekalipun, sangat penting di masa sekarang ini. Sebab, melalui telekomunikasi itu, berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah pusat, bisa benar-benar sampai hingga ke tingkat desa.
Dia mengatakan dari hasil reses yang telah dilakukan secara cara daring, banyak desa yang belum mendapatkan akses internet. Kondisi itu tentunya berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi dalam menjalankan pemerintahan. Terlebih dengan seringnya terjadi perubahan kebijakan dan aturan tentang desa selama masa pandemi, kerap terjadi, sehingga menyulitkan perangkat desa yang kualitas SDM terbatas.
"Jadi, keberadaan akses telekomunikasi tersebut sangat penting. Itu juga salah satau upaya merealisasikan garis komando dari Presiden dapat tersampaikan dengan baik dan benar, bahkan terlaksana secara nyata sampai ke wilayah terpelosok sekalipun," kata Mantan Gubernur Kalteng dua periode itu.
Selain masalah komunikasi, lanjut Teras Narang, peran gubernur selaku wakil pemerintah pusat juga perlu dioptimalkan dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan. Hal ini berkaitan dengan peran Gubernur dalam melakukan pembinaan ke tingkat kabupaten dan kota, turun ke Kecamatan hingga Kelurahan dan Desa. Lebih jauh hingga ke tingkat RT/RW hingga ke masyarakat.
"Dengan berjalan sinergisnya pemerintahan dari pusat hingga ke daerah, diharapkan kebijakan dapat lebih cepat dipahami dan dieksekusi serta berdampak pada kemandirian desa," kata Teras Narang.
Baca juga: Konflik Agraria di Kalteng akibat RTRWP belum diperbaharui, kata Teras
Sementara itu, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi memaparkan, pada tahun 2020 telah terdapat 1.742 desa mandiri dari 74.953 desa di seluruh Indonesia. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang mencatat 840 desa mandiri.
Dia mengatakan untuk desa dengan kategori maju tahun ini sejumlah 11.897 desa dibanding tahun lalu 8.647 desa dan kategori desa berkembang sebanyak 39.831 desa naik dari angkat tahun sebelumnya 38.185 desa. Sementara masih tercatat desa tertinggal sebanyak 13.862 desa yang angkanya turun dari angka tahun sebelumnya 17.626. Khusus untuk desa sangat tertinggal 2.398 desa turun dari angka tahun sebelumnya 3.536 desa.
"Berdasarkan tren pembangunan desa selama 5 tahun terakhir pula, tampak komitmen pemerintah dalam memajukan negara lewat pembangunan desa. Bernegara adalah membangun desa karena masa depan Indonesia ada di desa," ujarnya.
Budi Arie menjelaskan bahwa Indeks Desa Membangun yang menghasilkan kategori perkembangan desa terdiri dari 3 variabel yakni indeks ketahanan lingkungan, sosial dan ekonomi. Lewat kebijakan pemerintah, setiap desa yang mampu melakukan pembangunan dengan signifikan turut diberi reward signifikan pula. Sehingga dengan ini, kemandirian desa dapat diwujudkan.
Menyambung soal catatan Teras terkait akses telekomunikasi dan internet untuk mendukung jalannya pemerintahan serta kerja pembangunan desa, Budi Arie tak menampik. Menurutnya masih ada sekitar 12.250 desa yang belum mendapatkan akses internet. Hal ini telah menjadi perhatian Presiden Jokowi dan didorong lewat kebijakan anggaran agar pada akhir 2022 nanti, semua desa dapat mengakses internet.
"Akhir tahun 2022 semua desa di Indonesia harus mendapatkan akses internet. Itu target yang harus direalisasikan," demikian Budi Arie.
Diskusi yang dilaksanakan Pusat Kajian Otonomi Daerah Universitas Kristen Indonesia (PusKOD UKI) bertema 'Indeks Desa Mandiri dalam Otonomi Daerah', merupakan salah satu bentuk perhatian dan kontribusi dalam memajukan pembangunan di Indonesia, terkhusus di pedesaan.
Baca juga: Revisi RTRWP Kalteng mampu tingkatkan perekonomian, kata Teras Narang
Baca juga: Teras Narang minta pemda bersinergi jawab tantangan pangan masyarakat
Baca juga: Teras Narang dukung dua desa di Pulpis kembangkan wisata budaya dan alam
Baca juga: Teras Narang siap bantu fasilitasi IAIN Palangka Raya berubah jadi UIN
Ketua PusKOD UKI Agustin Teras Narang mengatakan, dengan karakteristik daerah dan desa di Indonesia yang beragam, dibutuhkan komunikasi yang mudah dipahami hingga ke tingkat desa. Kondisi itu menjadi tantangan karena erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), budaya hingga kualitas infrastruktur telekomunikasi di tiap daerah yang berbeda-beda.
"Apalagi, sampai sekarang ini masih banyak desa di Indonesia yang belum terjangkau akses telekomunikasi, sehingga berdampak pada semakin sulitnya desa-desa tersebut memiliki kecerdasan digital," kata Teras Narang.
Menurut Senator asal Provinsi Kalimantan Tengah itu, keberadaan jaringan ataupun akses telekomunikasi hingga ke tingkat desa yang terpelosok sekalipun, sangat penting di masa sekarang ini. Sebab, melalui telekomunikasi itu, berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah pusat, bisa benar-benar sampai hingga ke tingkat desa.
Dia mengatakan dari hasil reses yang telah dilakukan secara cara daring, banyak desa yang belum mendapatkan akses internet. Kondisi itu tentunya berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi dalam menjalankan pemerintahan. Terlebih dengan seringnya terjadi perubahan kebijakan dan aturan tentang desa selama masa pandemi, kerap terjadi, sehingga menyulitkan perangkat desa yang kualitas SDM terbatas.
"Jadi, keberadaan akses telekomunikasi tersebut sangat penting. Itu juga salah satau upaya merealisasikan garis komando dari Presiden dapat tersampaikan dengan baik dan benar, bahkan terlaksana secara nyata sampai ke wilayah terpelosok sekalipun," kata Mantan Gubernur Kalteng dua periode itu.
Selain masalah komunikasi, lanjut Teras Narang, peran gubernur selaku wakil pemerintah pusat juga perlu dioptimalkan dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan. Hal ini berkaitan dengan peran Gubernur dalam melakukan pembinaan ke tingkat kabupaten dan kota, turun ke Kecamatan hingga Kelurahan dan Desa. Lebih jauh hingga ke tingkat RT/RW hingga ke masyarakat.
"Dengan berjalan sinergisnya pemerintahan dari pusat hingga ke daerah, diharapkan kebijakan dapat lebih cepat dipahami dan dieksekusi serta berdampak pada kemandirian desa," kata Teras Narang.
Baca juga: Konflik Agraria di Kalteng akibat RTRWP belum diperbaharui, kata Teras
Sementara itu, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi memaparkan, pada tahun 2020 telah terdapat 1.742 desa mandiri dari 74.953 desa di seluruh Indonesia. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang mencatat 840 desa mandiri.
Dia mengatakan untuk desa dengan kategori maju tahun ini sejumlah 11.897 desa dibanding tahun lalu 8.647 desa dan kategori desa berkembang sebanyak 39.831 desa naik dari angkat tahun sebelumnya 38.185 desa. Sementara masih tercatat desa tertinggal sebanyak 13.862 desa yang angkanya turun dari angka tahun sebelumnya 17.626. Khusus untuk desa sangat tertinggal 2.398 desa turun dari angka tahun sebelumnya 3.536 desa.
"Berdasarkan tren pembangunan desa selama 5 tahun terakhir pula, tampak komitmen pemerintah dalam memajukan negara lewat pembangunan desa. Bernegara adalah membangun desa karena masa depan Indonesia ada di desa," ujarnya.
Budi Arie menjelaskan bahwa Indeks Desa Membangun yang menghasilkan kategori perkembangan desa terdiri dari 3 variabel yakni indeks ketahanan lingkungan, sosial dan ekonomi. Lewat kebijakan pemerintah, setiap desa yang mampu melakukan pembangunan dengan signifikan turut diberi reward signifikan pula. Sehingga dengan ini, kemandirian desa dapat diwujudkan.
Menyambung soal catatan Teras terkait akses telekomunikasi dan internet untuk mendukung jalannya pemerintahan serta kerja pembangunan desa, Budi Arie tak menampik. Menurutnya masih ada sekitar 12.250 desa yang belum mendapatkan akses internet. Hal ini telah menjadi perhatian Presiden Jokowi dan didorong lewat kebijakan anggaran agar pada akhir 2022 nanti, semua desa dapat mengakses internet.
"Akhir tahun 2022 semua desa di Indonesia harus mendapatkan akses internet. Itu target yang harus direalisasikan," demikian Budi Arie.
Diskusi yang dilaksanakan Pusat Kajian Otonomi Daerah Universitas Kristen Indonesia (PusKOD UKI) bertema 'Indeks Desa Mandiri dalam Otonomi Daerah', merupakan salah satu bentuk perhatian dan kontribusi dalam memajukan pembangunan di Indonesia, terkhusus di pedesaan.
Baca juga: Revisi RTRWP Kalteng mampu tingkatkan perekonomian, kata Teras Narang
Baca juga: Teras Narang minta pemda bersinergi jawab tantangan pangan masyarakat
Baca juga: Teras Narang dukung dua desa di Pulpis kembangkan wisata budaya dan alam
Baca juga: Teras Narang siap bantu fasilitasi IAIN Palangka Raya berubah jadi UIN