Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengingatkan sekaligus meminta pemerintah pusat, jangan asal dan harus terlebih dahulu menginventarisisasi bibit, pupuk maupun jenis alat dan mesin pertanian yang akan diserahkan ke petani, terkhusus di lokasi proyek food estate di Provinsi Kalimantan Tengah.
Bantuan-bantuan yang telah disalurkan pemerintah pusat ke lokasi food estate di Kalteng banyak dikeluhkan petani karena dianggap tidak efektif menjawab kendala ataupun masalah di lapangan, kata Teras Narang usai mengadakan reses di Kecamatan Bataguh dan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Sabtu.
"Bukan hanya di dua kecamatan ini mengeluh kurang cocok dengan bantuan dari pemerintah. Tapi, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Kapuas yang masuk proyek food estate mengeluhkannya. Itu kenapa saya ingatkan pemerintah pusat, jangan asal memberikan alsintan," beber dia.
Dikatakan, kurang cocoknya bibit, pupuk dan alsintan yang berasal dari pemerintah pusat, bukan hanya disampaikan petani, tapi juga camat, kepala desa, babinsa, kapolsek dan lainnya. Hal itu terlihat dari setiap melaksanakan reses secara daring dari tanggal 16 Juli hingga 31 Juli 2021, selalu ada keluhan.
Teras pun meminta Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, perlu lebih cermat dalam mengambil kebijakan. Paradigma bahwa seluruh wilayah Indonesia, sama dengan di Pulau Jawa, harus dihapuskan atau dihilangkan. Justru, paradigma kebhinnekaan perlu dipahami dalam pelaksanaan proyek food estata ini di Kalteng.
"Termasuk pada saat merumuskan kebijakan di sektor pertanian, agar program dan penyaluran anggaran dapat lebih efektif menjawab kebutuhan masyarakat di masing -masing daerah di Indonesia," ucapnya.
Menurut Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu, para petani umumnya memerlukan dukungan alsintan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Untuk wilayah atau lahan di lokasi proyek food estate di Kalteng, pada dasarnya petani lebih memerlukan alsintan jenis hand tractor maupun Combine di masa panen.
Selain itu, lanjut Teras, petani di lokasi food estate di Kalteng, lebih cenderung mengalihkan anggaran subsidi pupuk ke subsidi harga gabah. Sebab, banyak petani mengeluh ketika sudah panen dalam jumlah besar dan di waktu yang bersamaan, namun harga gabah relatif murah. Bahkan, parahnya lagi, tidak ada yang membeli.
"Informasi yang saya terima saat reses, Bulog sendiri pun enggan membeli gabah dari hasil panen bibit yang jelas-jelas bantuan pemerintah. Kalau kondisi ini dibiarkan dan tidak diperhatikan, petani akan enggan mengikuti dan mengoptimalkan program food estate yang telah dicanangkan pusat," kata dia.
Senator asal Kalimantan Tengah itu pun mengapresiasi seluruh camat, kepala desa, perwakilan Polsek dan Koramil, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat, yang bekerja sama sangat baik dalam mendukung suksesnya program food estate di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila ini.
"Seluruh masukan, aspirasi dan keluhan yang saya terima saat reses telah dicatat dengan baik. Saya akan mengkomunikasikan semua itu ke berbagai pemangku kepentingan," demikian Teras Narang.
Baca juga: Teras: Inventarisasi keluhan petani dan kelemahan proyek food estate
Baca juga: Pelabuhan Batanjung terlantar, Teras desak pusat tuntaskan pembangunan
Bantuan-bantuan yang telah disalurkan pemerintah pusat ke lokasi food estate di Kalteng banyak dikeluhkan petani karena dianggap tidak efektif menjawab kendala ataupun masalah di lapangan, kata Teras Narang usai mengadakan reses di Kecamatan Bataguh dan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Sabtu.
"Bukan hanya di dua kecamatan ini mengeluh kurang cocok dengan bantuan dari pemerintah. Tapi, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Kapuas yang masuk proyek food estate mengeluhkannya. Itu kenapa saya ingatkan pemerintah pusat, jangan asal memberikan alsintan," beber dia.
Dikatakan, kurang cocoknya bibit, pupuk dan alsintan yang berasal dari pemerintah pusat, bukan hanya disampaikan petani, tapi juga camat, kepala desa, babinsa, kapolsek dan lainnya. Hal itu terlihat dari setiap melaksanakan reses secara daring dari tanggal 16 Juli hingga 31 Juli 2021, selalu ada keluhan.
Teras pun meminta Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, perlu lebih cermat dalam mengambil kebijakan. Paradigma bahwa seluruh wilayah Indonesia, sama dengan di Pulau Jawa, harus dihapuskan atau dihilangkan. Justru, paradigma kebhinnekaan perlu dipahami dalam pelaksanaan proyek food estata ini di Kalteng.
"Termasuk pada saat merumuskan kebijakan di sektor pertanian, agar program dan penyaluran anggaran dapat lebih efektif menjawab kebutuhan masyarakat di masing -masing daerah di Indonesia," ucapnya.
Menurut Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu, para petani umumnya memerlukan dukungan alsintan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Untuk wilayah atau lahan di lokasi proyek food estate di Kalteng, pada dasarnya petani lebih memerlukan alsintan jenis hand tractor maupun Combine di masa panen.
Selain itu, lanjut Teras, petani di lokasi food estate di Kalteng, lebih cenderung mengalihkan anggaran subsidi pupuk ke subsidi harga gabah. Sebab, banyak petani mengeluh ketika sudah panen dalam jumlah besar dan di waktu yang bersamaan, namun harga gabah relatif murah. Bahkan, parahnya lagi, tidak ada yang membeli.
"Informasi yang saya terima saat reses, Bulog sendiri pun enggan membeli gabah dari hasil panen bibit yang jelas-jelas bantuan pemerintah. Kalau kondisi ini dibiarkan dan tidak diperhatikan, petani akan enggan mengikuti dan mengoptimalkan program food estate yang telah dicanangkan pusat," kata dia.
Senator asal Kalimantan Tengah itu pun mengapresiasi seluruh camat, kepala desa, perwakilan Polsek dan Koramil, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat, yang bekerja sama sangat baik dalam mendukung suksesnya program food estate di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila ini.
"Seluruh masukan, aspirasi dan keluhan yang saya terima saat reses telah dicatat dengan baik. Saya akan mengkomunikasikan semua itu ke berbagai pemangku kepentingan," demikian Teras Narang.
Baca juga: Teras: Inventarisasi keluhan petani dan kelemahan proyek food estate
Baca juga: Pelabuhan Batanjung terlantar, Teras desak pusat tuntaskan pembangunan