Kuala Kapuas (ANTARA) - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang meminta aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan pedesaan yang berada di lokasi-lokasi proyek food estate di Provinsi Kalimantan Tengah, menginventarisasi semua kelemahan ataupun kendala serta keluhan para petani, agar dapat disampaikan ke Pemerintah Pusat, terkhusus Kementerian Pertanian.
Permasalahan bibit maupun irigasi memang paling banyak dikeluhkan diterima setiap melakukan reses ke sejumlah lokasi food estate di tiga kabupaten di Kalteng, kata Teras usai reses secara daring di sejumlah desa dan Kecamatan di Kapuas Kuala maupun Tamban Catur, Kabupaten Kapuas, Jumat.
"Inventarisasi itu sangat penting, agar memudahkan saya menyampaikan ke Menteri Pertanian. Itu selalu saya minta ke sejumlah camat dan kades saat reses ke sejumlah wilayah di Kapuas sejak 16 Juli 2021," tambahnya.
Senator asal Kalimantan Tengah itu mencontohkan masalah irigasi, pemerintah kecamatan dan desa sebaiknya membuat apa yang diperlukan dan sesuai dengan tantangan di wilayahnya masing-masing. Dengan begitu, bisa diketahui secara jelas bentuk irigasi apa yang harus dibangun dalam menjawab tantangan tersebut.
Dia mengatakan kondisi wilayah atau lahan proyek food estate di tiga lokasi di Kalteng, yakni Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, ataupun Gunung Mas berbeda-beda, sehingga pendekatannya irigasinya harus menyesuaikan. Bahkan, untuk wilayah Kapuas sendiri, bentuk irigasi yang harus dibangun pun berbeda.
"Ada yang harus dibangun irigasi primer, sekunder, tersier, lokasi pasang surut, termasuk wilayah yang rawan banjir. Itulah kenapa pemerintah kecamatan dan desa perlu melakukan inventarisasi sesuai dengan kondisi di wilayahnya masing-masing. Ini yang saya sampaikan ke Mentan," kata Teras.
Baca juga: Pelabuhan Batanjung terlantar, Teras desak pusat tuntaskan pembangunan
Selain masalah irigasi, dirinya juga berkomitmen menyampaikan permasalahan bantuan bibit dari pemerintah pusat yang banyak dikeluhkan para petani di lokasi food estate. Sebab, pengadaan bibit ini sepenuhnya diserahkan atau dipercayakan oleh pemerintah kepada pengusaha melalui proses lelang.
"Terkadang pengusaha ini, kalau bisa mengurangi ya dikurangi. Sementara, jika bisa melebihkan, justru jangan dulu. Tapi yang pasti, permasalahan bibit ini akan saya sampaikan juga ke Mentan," kata Teras.
Reses di sejumlah desa dan kecamatan di Kapuas Kuala dan Tamban Catur, Teras Narang menerima aspirasi dan keluhan terkait sering meruginya petani akibat tenggelamnya padi yang telah ditanami masyarakat, belum adanya dukungan irigasi di lahan pertanian padi, rendahnya harga gabah kering, pengalokasian dana desa sebesar 8 persen untuk PPKM dan satgas desa, hampir setengah dana desa dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD), serta lainnya.
Baca juga: Teras: Jangan persulit aparatur desa terkait pelaporan
Baca juga: Teras minta pemerintah pusat penuhi pasokan vaksin di Kalteng
Permasalahan bibit maupun irigasi memang paling banyak dikeluhkan diterima setiap melakukan reses ke sejumlah lokasi food estate di tiga kabupaten di Kalteng, kata Teras usai reses secara daring di sejumlah desa dan Kecamatan di Kapuas Kuala maupun Tamban Catur, Kabupaten Kapuas, Jumat.
"Inventarisasi itu sangat penting, agar memudahkan saya menyampaikan ke Menteri Pertanian. Itu selalu saya minta ke sejumlah camat dan kades saat reses ke sejumlah wilayah di Kapuas sejak 16 Juli 2021," tambahnya.
Senator asal Kalimantan Tengah itu mencontohkan masalah irigasi, pemerintah kecamatan dan desa sebaiknya membuat apa yang diperlukan dan sesuai dengan tantangan di wilayahnya masing-masing. Dengan begitu, bisa diketahui secara jelas bentuk irigasi apa yang harus dibangun dalam menjawab tantangan tersebut.
Dia mengatakan kondisi wilayah atau lahan proyek food estate di tiga lokasi di Kalteng, yakni Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, ataupun Gunung Mas berbeda-beda, sehingga pendekatannya irigasinya harus menyesuaikan. Bahkan, untuk wilayah Kapuas sendiri, bentuk irigasi yang harus dibangun pun berbeda.
"Ada yang harus dibangun irigasi primer, sekunder, tersier, lokasi pasang surut, termasuk wilayah yang rawan banjir. Itulah kenapa pemerintah kecamatan dan desa perlu melakukan inventarisasi sesuai dengan kondisi di wilayahnya masing-masing. Ini yang saya sampaikan ke Mentan," kata Teras.
Baca juga: Pelabuhan Batanjung terlantar, Teras desak pusat tuntaskan pembangunan
Selain masalah irigasi, dirinya juga berkomitmen menyampaikan permasalahan bantuan bibit dari pemerintah pusat yang banyak dikeluhkan para petani di lokasi food estate. Sebab, pengadaan bibit ini sepenuhnya diserahkan atau dipercayakan oleh pemerintah kepada pengusaha melalui proses lelang.
"Terkadang pengusaha ini, kalau bisa mengurangi ya dikurangi. Sementara, jika bisa melebihkan, justru jangan dulu. Tapi yang pasti, permasalahan bibit ini akan saya sampaikan juga ke Mentan," kata Teras.
Reses di sejumlah desa dan kecamatan di Kapuas Kuala dan Tamban Catur, Teras Narang menerima aspirasi dan keluhan terkait sering meruginya petani akibat tenggelamnya padi yang telah ditanami masyarakat, belum adanya dukungan irigasi di lahan pertanian padi, rendahnya harga gabah kering, pengalokasian dana desa sebesar 8 persen untuk PPKM dan satgas desa, hampir setengah dana desa dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD), serta lainnya.
Baca juga: Teras: Jangan persulit aparatur desa terkait pelaporan
Baca juga: Teras minta pemerintah pusat penuhi pasokan vaksin di Kalteng