Buntok (ANTARA) - Komisi III DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah memantau langsung penyaluran bantuan sosial, diantaranya di Desa Tabak Kanilan, Kecamatan Gunung Bintang Awai.
"Pemantauan penyaluran bansos di tingkat kelurahan dan desa dilakukan pada Kamis (19/8) lalu," kata Ketua Komisi III DPRD Barito Selatan, Zainal Khairuddin saat dihubungi di Buntok, Sabtu.
Ia mengatakan, pemantauan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tingkat kelurahan dan desa tersebut tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya.
"Ini merupakan upaya kami dari DPRD Barito Selatan agar bansos tepat sasaran, sehingga data bantuan sosial tersebut bisa dipertanggungjawabkan," ucap politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Barito Selatan itu.
Selain melakukan pemantauan secara langsung, pihaknya dari Komisi III DPRD Barito Selatan juga menyempatkan mengunjungi Desa Wungkur Baru eks transmigrasi untuk mendengar keluhan dan usulan masyarakat desa setempat.
Berdasarkan hasil pertemuan, keluhan yang disampaikan masyarakat di Wungkur Baru diantaranya seperti permasalahan infrastruktur serta jaringan sinyal telekomunikasi atau internet yang kurang bagus.
Menurut dia, akibat jaringan internet kurang bagus itu, menyebabkan kegiatan belajar mengajar maupun pemerintahan desa menjadi tak optimal.
"Selain jaringan internet, masyarakat menyampaikan kesulitan lain seperti jalan yang rusak dan belum diaspal," jelasnya.
Disamping itu masyarakat juga menyampaikan keluhan terkait pengurusan sertifikat tanah hak milik untuk warga desa yang sebagian tidak bisa diproses oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dari keluhan masyarakat itu lanjut Zainal Khairuddin, DPRD Barito Selatan akan segera menindaklanjuti dan menyampaikan kepada pemerintah kabupaten melalui pihak terkait, untuk menyelesaikannya bersama-sama.
"Begitu juga dengan usulan infrastruktur jalan juga akan kami tindaklanjuti saat rapat pembahasan badan anggaran pada pembahasan anggaran perubahan 2021 ini," demikiam Zainal Khairuddin.
"Pemantauan penyaluran bansos di tingkat kelurahan dan desa dilakukan pada Kamis (19/8) lalu," kata Ketua Komisi III DPRD Barito Selatan, Zainal Khairuddin saat dihubungi di Buntok, Sabtu.
Ia mengatakan, pemantauan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tingkat kelurahan dan desa tersebut tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya.
"Ini merupakan upaya kami dari DPRD Barito Selatan agar bansos tepat sasaran, sehingga data bantuan sosial tersebut bisa dipertanggungjawabkan," ucap politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Barito Selatan itu.
Selain melakukan pemantauan secara langsung, pihaknya dari Komisi III DPRD Barito Selatan juga menyempatkan mengunjungi Desa Wungkur Baru eks transmigrasi untuk mendengar keluhan dan usulan masyarakat desa setempat.
Berdasarkan hasil pertemuan, keluhan yang disampaikan masyarakat di Wungkur Baru diantaranya seperti permasalahan infrastruktur serta jaringan sinyal telekomunikasi atau internet yang kurang bagus.
Menurut dia, akibat jaringan internet kurang bagus itu, menyebabkan kegiatan belajar mengajar maupun pemerintahan desa menjadi tak optimal.
"Selain jaringan internet, masyarakat menyampaikan kesulitan lain seperti jalan yang rusak dan belum diaspal," jelasnya.
Disamping itu masyarakat juga menyampaikan keluhan terkait pengurusan sertifikat tanah hak milik untuk warga desa yang sebagian tidak bisa diproses oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dari keluhan masyarakat itu lanjut Zainal Khairuddin, DPRD Barito Selatan akan segera menindaklanjuti dan menyampaikan kepada pemerintah kabupaten melalui pihak terkait, untuk menyelesaikannya bersama-sama.
"Begitu juga dengan usulan infrastruktur jalan juga akan kami tindaklanjuti saat rapat pembahasan badan anggaran pada pembahasan anggaran perubahan 2021 ini," demikiam Zainal Khairuddin.