Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua I bidang Pembangunan DPRD Kalimantan Tengah Abdul Razak mengakui bahwa sampai saat ini pemerintah provinsi, belum ada mengajukan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2021 kepada pihaknya.
"Sekalipun belum ada pengajuan APBD-P 2021, tapi kami siap mendukung jika ada sewaktu-waktu perubahan anggaran dalam hal menangani COVID-19," kata Razak usai memimpin rapat tertutup di rapat gabungan DPRD Kalteng, Senin.
Menurut anggota DPRD Kalteng tiga periode itu, belum diajukannya APBD-P 2021, karena pemprov sedang fokus menangani dan menanggulangi pandemi COVID-19. Alhasil, sebagian besar anggaran dipersiapkan untuk penanggulangannya yang bisa dipergunakan sewaktu-waktu.
"Situasi seperti sekarang ini, khususnya berkaitan dengan COVID-19, berapapun anggaran yang ada, selama keinginan Presiden RI seperti itu dan juga selama tidak melanggar aturan, tidak ada masalah," kata Razak.
Wakil rakyat asal pemilihan Kalteng III meliputi Kabupaten Kobar, Lamandau dan Sukamara ini mengatakan, dalam hal penganggaran, mengingat situasi pandemi seperti saat ini misalkan ada terjadi perubahan yang sangat luar biasa dan memerlukan anggaran, maka tak menutup kemungkinan akan ada perubahan besaran anggaran.
Dia mengatakan langkah itu perlu dilakukan karena menyangkut penanganan pandemi sekaligus berkaitan dengan nyawa manusia. Sebab, untuk apa terlalu ngotot melakukan pembangunan, sedangkan nasib dan kesehatan masyarakat menjadi pertaruhan.
"Kalau untuk hal lain , mungkin masih bisa ditunda-tunda. Tapi, kalau sudah urusan pandemi ini, tentunya kita tak bisa main-main. Ini menyangkut nyawa manusia," kata Razak.
Baca juga: DPRD Kalteng usulkan Tahura Lapak Jaru jadi kawasan edukasi
Politisi senior Partai Golongan Karya (Golkar) itu menilai berbagai upaya positif telah dan terus dilakukan oleh pemerintah, baik pusat, provinsi dan hingga kabupaten/kota dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah ini.
"Jadi, kami sebagai wakil rakyat di provinsi ini, akan terus berupaya mendukung semaksimalnya," demikian Razak.
Baca juga: Pemprov kembali diminta perbaiki sarpras anjungan Kalteng di TMII
"Sekalipun belum ada pengajuan APBD-P 2021, tapi kami siap mendukung jika ada sewaktu-waktu perubahan anggaran dalam hal menangani COVID-19," kata Razak usai memimpin rapat tertutup di rapat gabungan DPRD Kalteng, Senin.
Menurut anggota DPRD Kalteng tiga periode itu, belum diajukannya APBD-P 2021, karena pemprov sedang fokus menangani dan menanggulangi pandemi COVID-19. Alhasil, sebagian besar anggaran dipersiapkan untuk penanggulangannya yang bisa dipergunakan sewaktu-waktu.
"Situasi seperti sekarang ini, khususnya berkaitan dengan COVID-19, berapapun anggaran yang ada, selama keinginan Presiden RI seperti itu dan juga selama tidak melanggar aturan, tidak ada masalah," kata Razak.
Wakil rakyat asal pemilihan Kalteng III meliputi Kabupaten Kobar, Lamandau dan Sukamara ini mengatakan, dalam hal penganggaran, mengingat situasi pandemi seperti saat ini misalkan ada terjadi perubahan yang sangat luar biasa dan memerlukan anggaran, maka tak menutup kemungkinan akan ada perubahan besaran anggaran.
Dia mengatakan langkah itu perlu dilakukan karena menyangkut penanganan pandemi sekaligus berkaitan dengan nyawa manusia. Sebab, untuk apa terlalu ngotot melakukan pembangunan, sedangkan nasib dan kesehatan masyarakat menjadi pertaruhan.
"Kalau untuk hal lain , mungkin masih bisa ditunda-tunda. Tapi, kalau sudah urusan pandemi ini, tentunya kita tak bisa main-main. Ini menyangkut nyawa manusia," kata Razak.
Baca juga: DPRD Kalteng usulkan Tahura Lapak Jaru jadi kawasan edukasi
Politisi senior Partai Golongan Karya (Golkar) itu menilai berbagai upaya positif telah dan terus dilakukan oleh pemerintah, baik pusat, provinsi dan hingga kabupaten/kota dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah ini.
"Jadi, kami sebagai wakil rakyat di provinsi ini, akan terus berupaya mendukung semaksimalnya," demikian Razak.
Baca juga: Pemprov kembali diminta perbaiki sarpras anjungan Kalteng di TMII