Palangka Raya (ANTARA) - Percepatan pembangunan kawasan tambak udang vaname atau shrimp estate di Provinsi Kalimantan Tengah dengan lokasi tahap pertama Desa Sei Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara menjadi salah satu terobosan Gubernur Sugianto Sabran memulihkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
Gubernur Sugianto Sabran di Palangka Raya, Kamis, mengatakan, pembangunan kawasan shrimp estate ini sangat tepat karena didukung potensi kelautan dan perikanan Kalimantan tengah yang memiliki panjang garis pantai sekitar 703,91 km dan potensi laut mencapai 94.500 km2 yang berada di tujuh kabupaten pesisir yang berhadapan langsung dengan laut Jawa.
"Standar keberhasilan pembangunan shrimp estate bagi kami bukan hanya agar masyarakat lokal dapat bersaing di industri perikanan nasional, namun juga berkontribusi dan bersaing merebut pasar internasional terutama pasar Tiongkok, Jepang dan Amerika Serikat," tegasnya.
Potensi kelautan Kalteng sangat besar khususnya perikanan. Ini harus dimaksimalkan untuk menggerakkan perekonomian. Sukamara dipilih sebagai lokasi shrimp estate tahap I sangatlah tepat, mengingat kabupaten ini memiliki garis pantai sekitar 77,48 km, dengan eksisting tambak sebesar 832 ha dan dengan potensi rencana pengembangan shrimp estate mencapai 1.999 ha.
Pemprov Kalteng juga telah melaksanakan rapat pada Rabu (1/9) kemarin dengan melibatkan perangkat daerah terkait, Bank Kalteng serta pihak ketiga sebagai langkah percepatan pembangunan shrimp estate tersebut.
"Pembangunan shrimp estate diharapkan menjadi model nasional yang memberikan dampak tumbuhnya pelaku usaha tambak udang vaname di Kalimantan tengah," harapnya.
Hingga pada akhirnya memberikan banyak dampak positif, seperti mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya pendapatan para pelaku usaha perikanan maupun masyarakat pesisir.
Tak kalah penting yakni penyerapan tenaga kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah provinsi. Program shrimp estate seluas 40 ha yang ingin dikembangkan pemprov juga dapat terintegrasi dengan sektor wisata dan industri perikanan dengan kelengkapan fasilitas yang akan dibangun, diantaranya lima klaster tambak, irigasi tambak, ipal, lap kesling, pabrik pakan serta lainnya.
Ia juga memaparkan, program ini nanti dikembangkan menjadi satu kawasan terintegrasi, sehingga mulai dari hulu sampai ke hilirnya, sektor lainnya tumbuh dan berkembang secara beriringan.
"Hal tersebut akan memiliki nilai tambah yang signifikan," jelas Sugianto Sabran penuh optimisme.
Lebih lanjut diungkapkannya, Dinas Kelautan dan Perikanan bersama perangkat daerah terkait serta instansi lainnya, telah diminta segera menuntaskan dokumen Survey Investigation Design (SID) dan Detail Engineering Design (DED) Shrimp Estate Kalimantan Tengah.
Pengelolaan shrimp estate ini nantinya melibatkan perusda, UPTD Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai, Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran, Kelompok Pembudidaya Ikan dan PKK.
"Saya optimis 2022 shrimp estate Kalteng sudah panen perdana dan berharap pada saatnya dapat dilakukan Presiden RI Joko Widodo," kata Sugianto Sabran.
Diharapkan juga agar program ini didukung maksimal oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian terkait.
Gubernur Sugianto Sabran di Palangka Raya, Kamis, mengatakan, pembangunan kawasan shrimp estate ini sangat tepat karena didukung potensi kelautan dan perikanan Kalimantan tengah yang memiliki panjang garis pantai sekitar 703,91 km dan potensi laut mencapai 94.500 km2 yang berada di tujuh kabupaten pesisir yang berhadapan langsung dengan laut Jawa.
"Standar keberhasilan pembangunan shrimp estate bagi kami bukan hanya agar masyarakat lokal dapat bersaing di industri perikanan nasional, namun juga berkontribusi dan bersaing merebut pasar internasional terutama pasar Tiongkok, Jepang dan Amerika Serikat," tegasnya.
Potensi kelautan Kalteng sangat besar khususnya perikanan. Ini harus dimaksimalkan untuk menggerakkan perekonomian. Sukamara dipilih sebagai lokasi shrimp estate tahap I sangatlah tepat, mengingat kabupaten ini memiliki garis pantai sekitar 77,48 km, dengan eksisting tambak sebesar 832 ha dan dengan potensi rencana pengembangan shrimp estate mencapai 1.999 ha.
Pemprov Kalteng juga telah melaksanakan rapat pada Rabu (1/9) kemarin dengan melibatkan perangkat daerah terkait, Bank Kalteng serta pihak ketiga sebagai langkah percepatan pembangunan shrimp estate tersebut.
"Pembangunan shrimp estate diharapkan menjadi model nasional yang memberikan dampak tumbuhnya pelaku usaha tambak udang vaname di Kalimantan tengah," harapnya.
Hingga pada akhirnya memberikan banyak dampak positif, seperti mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya pendapatan para pelaku usaha perikanan maupun masyarakat pesisir.
Tak kalah penting yakni penyerapan tenaga kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah provinsi. Program shrimp estate seluas 40 ha yang ingin dikembangkan pemprov juga dapat terintegrasi dengan sektor wisata dan industri perikanan dengan kelengkapan fasilitas yang akan dibangun, diantaranya lima klaster tambak, irigasi tambak, ipal, lap kesling, pabrik pakan serta lainnya.
Ia juga memaparkan, program ini nanti dikembangkan menjadi satu kawasan terintegrasi, sehingga mulai dari hulu sampai ke hilirnya, sektor lainnya tumbuh dan berkembang secara beriringan.
"Hal tersebut akan memiliki nilai tambah yang signifikan," jelas Sugianto Sabran penuh optimisme.
Lebih lanjut diungkapkannya, Dinas Kelautan dan Perikanan bersama perangkat daerah terkait serta instansi lainnya, telah diminta segera menuntaskan dokumen Survey Investigation Design (SID) dan Detail Engineering Design (DED) Shrimp Estate Kalimantan Tengah.
Pengelolaan shrimp estate ini nantinya melibatkan perusda, UPTD Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai, Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran, Kelompok Pembudidaya Ikan dan PKK.
"Saya optimis 2022 shrimp estate Kalteng sudah panen perdana dan berharap pada saatnya dapat dilakukan Presiden RI Joko Widodo," kata Sugianto Sabran.
Diharapkan juga agar program ini didukung maksimal oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian terkait.