Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah Sriosako, mengingatkan sekaligus meminta jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalteng, mengevaluasi pencapaian maupun prestasi yang diraih pada saat Pekan Olahraga Nasional XX di Papua 2021.
Evaluasi itu karena jajaran pengurus KONI Kalteng sebelumnya telah berkomitmen memperbaiki peringkat atau setidaknya mempertahankan perolehan medali pada saat PON di Jawa Barat tahun 2016, kata Sriosako di Palangka Raya, Selasa.
"Jika komitmen itu tidak bisa tercapai, maka KONI Kalteng harus berani mengevaluasi. Artinya, komitmen ini tidak hanya soal mengejar target, tapi bagaimana hal lain juga diperhatikan," ucapnya.
Menurut anggota DPRD Kalteng itu, tuntutan terhadap komitmen KONI tersebut sangat diharapkan karena tanggungjawabnya tidak hanya kepada pemerintah, tapi juga masyarakat. Apalagi anggaran yang dipergunakan untuk mengikuti berbagai kegiatan di PON tidak sedikit.
Dia mengatakan dari mulai atlet, pelatih hingga pengurus KONI Kalteng berangkat ke PON di Papua menggunakan anggaran puluhan miliar rupiah yang mayoritas berasal dari APBD. Di mana APBD tersebut juga berasal dari rakyat di provinsi ini.
"Jadi, kalau misalkan tidak bisa sesuai dengan target dan tidak sesuai komitmen, maka mereka harusnya malu. Intinya harus ada tanggung jawab moral," kata Sriosako.
Baca juga: Ketua DPRD: Kalteng layak jadi tuan rumah PON di tahun 2028
Anggota DPRD Kalteng dua periode itu menyebut, evaluasi merupakan langkah tepat apabila target yang menjadi komitmen para pengurus KONI tidak bisa dicapai. Kendala dan masalah yang terjadi harus dibenahi secara keseluruhan, sebagai upaya memperbaiki prestasi pada ajang selanjutnya.
Dia mengatakan dirinya ikut memantau atlet dari Kalteng bertanding di PON Papua. Dari pantauan itu, dirinya juga ada mendapat laporan kalau atlet asal Kalteng kesulitan mendapatkan makanan.
"Hal kecil seperti inilah yang harus dievaluasi, selain masalah pencapaian prestasi ataupun lain sebagainya," demikian Sriosako.
Baca juga: Tuntaskan Raperda RPJMD, Pansus DPRD dan pemprov Kalteng kembali rapat
Baca juga: Ketua DPRD Kalteng berharap Danrem 102 bersinergi dengan forkopimda
Evaluasi itu karena jajaran pengurus KONI Kalteng sebelumnya telah berkomitmen memperbaiki peringkat atau setidaknya mempertahankan perolehan medali pada saat PON di Jawa Barat tahun 2016, kata Sriosako di Palangka Raya, Selasa.
"Jika komitmen itu tidak bisa tercapai, maka KONI Kalteng harus berani mengevaluasi. Artinya, komitmen ini tidak hanya soal mengejar target, tapi bagaimana hal lain juga diperhatikan," ucapnya.
Menurut anggota DPRD Kalteng itu, tuntutan terhadap komitmen KONI tersebut sangat diharapkan karena tanggungjawabnya tidak hanya kepada pemerintah, tapi juga masyarakat. Apalagi anggaran yang dipergunakan untuk mengikuti berbagai kegiatan di PON tidak sedikit.
Dia mengatakan dari mulai atlet, pelatih hingga pengurus KONI Kalteng berangkat ke PON di Papua menggunakan anggaran puluhan miliar rupiah yang mayoritas berasal dari APBD. Di mana APBD tersebut juga berasal dari rakyat di provinsi ini.
"Jadi, kalau misalkan tidak bisa sesuai dengan target dan tidak sesuai komitmen, maka mereka harusnya malu. Intinya harus ada tanggung jawab moral," kata Sriosako.
Baca juga: Ketua DPRD: Kalteng layak jadi tuan rumah PON di tahun 2028
Anggota DPRD Kalteng dua periode itu menyebut, evaluasi merupakan langkah tepat apabila target yang menjadi komitmen para pengurus KONI tidak bisa dicapai. Kendala dan masalah yang terjadi harus dibenahi secara keseluruhan, sebagai upaya memperbaiki prestasi pada ajang selanjutnya.
Dia mengatakan dirinya ikut memantau atlet dari Kalteng bertanding di PON Papua. Dari pantauan itu, dirinya juga ada mendapat laporan kalau atlet asal Kalteng kesulitan mendapatkan makanan.
"Hal kecil seperti inilah yang harus dievaluasi, selain masalah pencapaian prestasi ataupun lain sebagainya," demikian Sriosako.
Baca juga: Tuntaskan Raperda RPJMD, Pansus DPRD dan pemprov Kalteng kembali rapat
Baca juga: Ketua DPRD Kalteng berharap Danrem 102 bersinergi dengan forkopimda