Buntok (ANTARA) - DPRD Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, mengunjungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Barito Selatan, Kalimantan Tengah untuk kaji banding peraturan daerah yang sedang mereka susun terkait penyederhanaan birokrasi.
"Kaji banding yang kami laksanakan ini yakni terkait perda yang sedang disusun terkait penyederhanaan birokrasi pada BPBD HSU," kata Ketua DPRD Hulu Sungai Utara, Almien Ashar Safari di Buntok, Jumat.
Disampaikannya, ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan ke BPBD Barito Selatan dalam rangka penyusunan perda tersebut.
BPBD Barito Selatan sudah melaksanakan penyederhanaan birokrasi seperti mengenai status ex-officio sekretaris daerah sebagai kepala BPBD dan itu memang sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia.
"Kami melalui perda yang sedang disusun ini nantinya akan melaksanakan hal yang sudah dilakukan BPBD Barito Selatan tersebut," terangnya.
Hal itu dalam upaya memaksimalkan kinerja BPBD yang saat ini sangat luar biasa dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, pihaknya harus memaksimalkannya supaya tidak terjadi kendala pada semua bidang di BPBD HSU.
Almien Ashar Safari juga mengapresiasi BPBD Barito Selatan yang mendapatkan kucuran anggaran dari pemerintah pusat dan ini juga memberikan motivasi kepada pihaknya, untuk meningkatkan kinerja BPBD HSU secara maksimal, mencari peluang supaya mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat.
Pada kesempatan itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPBD Barito Selatan yang memberikan informasi dan terobosan, sehingga pihaknya akan jadikan sebagai bahan dalam penyusunan perda.
"Dengan kunjungan kerja ini, kami mengetahui dan mendapatkan penjelasan terkait pelaksanaan tugas maupun terobosan BPBD Barito Selatan. Kami akan menyesuaikan baik dari sisi pencegahan, penanganan maupun penanggulangan di BPBD HSU nantinya," bebernya.
Termasuk dari sisi kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan program BPBD Barito Selatan ini, akan diterapkan di BPBD Hulu Sungai Utara.
Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Barito Selatan, Alip Suraya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Ketua DPRD Hulu Sungai Utara tersebut.
"Dalam kunjungan ini, kami memberikan berbagai informasi kegiatan, baik tentang pencegahan, penanganan dan penanggulangan," terangnya.
Selain itu juga tentang terobosan-terobosan yang telah dilaksanakan BPBD Barito Selatan, baik dalam penanganan bencana karhutla, banjir, maupun pandemi COVID-19.
"Kaji banding yang kami laksanakan ini yakni terkait perda yang sedang disusun terkait penyederhanaan birokrasi pada BPBD HSU," kata Ketua DPRD Hulu Sungai Utara, Almien Ashar Safari di Buntok, Jumat.
Disampaikannya, ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan ke BPBD Barito Selatan dalam rangka penyusunan perda tersebut.
BPBD Barito Selatan sudah melaksanakan penyederhanaan birokrasi seperti mengenai status ex-officio sekretaris daerah sebagai kepala BPBD dan itu memang sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia.
"Kami melalui perda yang sedang disusun ini nantinya akan melaksanakan hal yang sudah dilakukan BPBD Barito Selatan tersebut," terangnya.
Hal itu dalam upaya memaksimalkan kinerja BPBD yang saat ini sangat luar biasa dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, pihaknya harus memaksimalkannya supaya tidak terjadi kendala pada semua bidang di BPBD HSU.
Almien Ashar Safari juga mengapresiasi BPBD Barito Selatan yang mendapatkan kucuran anggaran dari pemerintah pusat dan ini juga memberikan motivasi kepada pihaknya, untuk meningkatkan kinerja BPBD HSU secara maksimal, mencari peluang supaya mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat.
Pada kesempatan itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPBD Barito Selatan yang memberikan informasi dan terobosan, sehingga pihaknya akan jadikan sebagai bahan dalam penyusunan perda.
"Dengan kunjungan kerja ini, kami mengetahui dan mendapatkan penjelasan terkait pelaksanaan tugas maupun terobosan BPBD Barito Selatan. Kami akan menyesuaikan baik dari sisi pencegahan, penanganan maupun penanggulangan di BPBD HSU nantinya," bebernya.
Termasuk dari sisi kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan program BPBD Barito Selatan ini, akan diterapkan di BPBD Hulu Sungai Utara.
Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Barito Selatan, Alip Suraya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Ketua DPRD Hulu Sungai Utara tersebut.
"Dalam kunjungan ini, kami memberikan berbagai informasi kegiatan, baik tentang pencegahan, penanganan dan penanggulangan," terangnya.
Selain itu juga tentang terobosan-terobosan yang telah dilaksanakan BPBD Barito Selatan, baik dalam penanganan bencana karhutla, banjir, maupun pandemi COVID-19.