Sampit (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, H Ary Dewar menyarankan manajemen PDAM Tirta Mentaya Sampit meningkatkan koordinasi dengan DPRD setempat.
"Sebagai mitra kerja, sudah seharusnya PDAM meningkatkan koordinasi dengan DPRD. Ini juga supaya kita bisa membantu mencarikan solusi ketika ada masalah yang dihadapi manajemen PDAM," kata Ary di Sampit, Sabtu.
PDAM Tirta Mentaya sedang menjadi sorotan karena menaikkan tarif air PDAM dengan dalih penyesuaian tarif. Manajemen PDAM beralasan penyesuaian tarif tidak bisa dihindari karena beban operasional yang semakin tinggi sehingga perlu diambil kebijakan tersebut agar perusahaan ini bisa tetap beroperasi melayani masyarakat.
Masyarakat memprotes kebijakan tersebut karena dianggap membebani, terlebih saat ini perekonomian masyarakat sedang lesu akibat pandemi COVID-19 yang masih terjadi.
Menurut Ary, hal seperti itu seharusnya dikoordinasikan dengan DPRD karena menyangkut hak dasar masyarakat. Memenuhi kebutuhan air bersih merupakan salah satu kewajiban pemerintah yang dalam pelaksanaannya dipercayakan kepada PDAM Tirta Mentaya.
Ary memuji kemajuan signifikan yang dialami PDAM dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan ini diharapkan terus berlanjut, khususnya dalam hal peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Hal yang perlu disadari bahwa PDAM juga mengemban fungsi sosial yaitu melayani masyarakat dalam hal air bersih. Untuk itu semua kebijakan harus dipikirkan secara matang dan dikoordinasikan dengan banyak pihak, termasuk DPRD agar didapat masukan sehingga kebijakan yang diberlakukan tidak malah membebani masyarakat.
Politisi yang menjabat Ketua Fraksi Gerindra dan Ketua DPC Partai Gerindra Kotawaringin Timur ini berharap transparansi dalam operasional dan kondisi PDAM. Hal ini juga untuk memudahkan DPRD menjalankan fungsi pengawasannya.
Menurut Ary, pemerintah daerah sangat mendukung pengembangan PDAM. Untuk itulah pemerintah daerah memberikan penyertaan modal kepada PDAM selaku perusahaan milik daerah.
Rencana penaikan tarif diharapkan juga dikoordinasikan dengan DPRD terlebih dahulu. Dengan begitu DPRD bisa memberi masukan, termasuk jika kemungkinan ada opsi lain selain harus menaikkan tarif.
"Kami di DPRD mendukung PDAM. Kalau memang harus menambah penyertaan modal, ajukan saja raperda penyertaan modal. Kalau untuk kepentingan masyarakat, DPRD pasti setuju. Apalagi kalau kondisinya memang mengharuskan. Manajemen PDAM harus meningkatkan koordinasi dan komunikasi," demikian Ary Dewar.
"Sebagai mitra kerja, sudah seharusnya PDAM meningkatkan koordinasi dengan DPRD. Ini juga supaya kita bisa membantu mencarikan solusi ketika ada masalah yang dihadapi manajemen PDAM," kata Ary di Sampit, Sabtu.
PDAM Tirta Mentaya sedang menjadi sorotan karena menaikkan tarif air PDAM dengan dalih penyesuaian tarif. Manajemen PDAM beralasan penyesuaian tarif tidak bisa dihindari karena beban operasional yang semakin tinggi sehingga perlu diambil kebijakan tersebut agar perusahaan ini bisa tetap beroperasi melayani masyarakat.
Masyarakat memprotes kebijakan tersebut karena dianggap membebani, terlebih saat ini perekonomian masyarakat sedang lesu akibat pandemi COVID-19 yang masih terjadi.
Menurut Ary, hal seperti itu seharusnya dikoordinasikan dengan DPRD karena menyangkut hak dasar masyarakat. Memenuhi kebutuhan air bersih merupakan salah satu kewajiban pemerintah yang dalam pelaksanaannya dipercayakan kepada PDAM Tirta Mentaya.
Ary memuji kemajuan signifikan yang dialami PDAM dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan ini diharapkan terus berlanjut, khususnya dalam hal peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Hal yang perlu disadari bahwa PDAM juga mengemban fungsi sosial yaitu melayani masyarakat dalam hal air bersih. Untuk itu semua kebijakan harus dipikirkan secara matang dan dikoordinasikan dengan banyak pihak, termasuk DPRD agar didapat masukan sehingga kebijakan yang diberlakukan tidak malah membebani masyarakat.
Politisi yang menjabat Ketua Fraksi Gerindra dan Ketua DPC Partai Gerindra Kotawaringin Timur ini berharap transparansi dalam operasional dan kondisi PDAM. Hal ini juga untuk memudahkan DPRD menjalankan fungsi pengawasannya.
Menurut Ary, pemerintah daerah sangat mendukung pengembangan PDAM. Untuk itulah pemerintah daerah memberikan penyertaan modal kepada PDAM selaku perusahaan milik daerah.
Rencana penaikan tarif diharapkan juga dikoordinasikan dengan DPRD terlebih dahulu. Dengan begitu DPRD bisa memberi masukan, termasuk jika kemungkinan ada opsi lain selain harus menaikkan tarif.
"Kami di DPRD mendukung PDAM. Kalau memang harus menambah penyertaan modal, ajukan saja raperda penyertaan modal. Kalau untuk kepentingan masyarakat, DPRD pasti setuju. Apalagi kalau kondisinya memang mengharuskan. Manajemen PDAM harus meningkatkan koordinasi dan komunikasi," demikian Ary Dewar.