Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran meminta kepada jajaran pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota, mengelola tata air terintegrasi dari hulu hingga hilir, misalnya dengan menyiapkan kapasitas waduk, embung, danau, sungai dan kanal.
"Hal ini untuk mengantisipasi peningkatan debit air berlebih," katanya dalam rapat koordinasi kesiapsiagaan pemda menghadapi bencana alam (banjir) dan non alam (COVID-19) di Palangka Raya, Rabu.
Selain itu, juga melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan bencana alam lain seperti memastikan infrastruktur dan sarana prasarana pengendali maupun peringatan dini banjir serta longsor, agar beroperasi dengan baik.
Menyiapkan dan mengelola sumber daya manusia, logistik dan peralatan, hingga penyiapan sarpras untuk penanganan keadaan darurat bencana, seperti jalur dan tempat evakuasi dan lokasi pengungsian.
"Juga menyiapkan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19," jelasnya.
Baca juga: Gubernur instruksikan RSUD Doris Sylvanus 'jemput bola' tangani warga terdampak banjir
Baca juga: Gubernur Kalteng cek kondisi masyarakat terdampak banjir
Tak kalah penting, bupati dan wali kota beserta jajarannya, agar secara terus menerus menginformasikan kepada masyarakat serta memastikan perkembangan informasi peringatan dini mengenai cuaca dari BMKG, diterima dan dipahami masyarakat.
Lebih lanjut, Sugianto juga meminta pemda mengaktifkan pusdalops daerah yang terkoneksi dengan pusat-pusat data, informasi dan komunikasi kelembagaan terkait di pusat maupun provinsi, serta kabupaten dan kota sekitarnya.
"Jika diperlukan dapat menetapkan status darurat bencana dan pembentukan pos komando penanganan darurat bencana, serta aktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi," paparnya.
Kemudian, Gubernur meminta bupati maupun wali kota agar tidak bepergian saat daerah dilanda bencana seperti halnya banjir.
"Bupati atau wali kota saat menetapkan status siaga, apalagi tanggap darurat, harus memiliki komitmen tidak bepergian keluar daerah," pintanya.
Sementara itu berdasarkan data terdampak banjir yang dipaparkan dalam rakor tersebut, sebanyak enam kabupaten/kota terdampak, yakni Pulang Pisau, Katingan, Kotawaringin Timur, Palangka Raya, Barito Selatan dan Kapuas.
Berdasarkan data sementara tersebut sebanyak 121 kelurahan/desa, dengan total sebanyak 67.508 jiwa terdampak banjir. Sementara itu seperti halnya di Kotawaringin Timur, sebanyak 15 sekolah maupun 8 fasilitas kesehatan serta lainnya turut terdampak.
Baca juga: Gubernur: Stop bahan mentah bauksit keluar Kalteng
"Hal ini untuk mengantisipasi peningkatan debit air berlebih," katanya dalam rapat koordinasi kesiapsiagaan pemda menghadapi bencana alam (banjir) dan non alam (COVID-19) di Palangka Raya, Rabu.
Selain itu, juga melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan bencana alam lain seperti memastikan infrastruktur dan sarana prasarana pengendali maupun peringatan dini banjir serta longsor, agar beroperasi dengan baik.
Menyiapkan dan mengelola sumber daya manusia, logistik dan peralatan, hingga penyiapan sarpras untuk penanganan keadaan darurat bencana, seperti jalur dan tempat evakuasi dan lokasi pengungsian.
"Juga menyiapkan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19," jelasnya.
Baca juga: Gubernur instruksikan RSUD Doris Sylvanus 'jemput bola' tangani warga terdampak banjir
Baca juga: Gubernur Kalteng cek kondisi masyarakat terdampak banjir
Tak kalah penting, bupati dan wali kota beserta jajarannya, agar secara terus menerus menginformasikan kepada masyarakat serta memastikan perkembangan informasi peringatan dini mengenai cuaca dari BMKG, diterima dan dipahami masyarakat.
Lebih lanjut, Sugianto juga meminta pemda mengaktifkan pusdalops daerah yang terkoneksi dengan pusat-pusat data, informasi dan komunikasi kelembagaan terkait di pusat maupun provinsi, serta kabupaten dan kota sekitarnya.
"Jika diperlukan dapat menetapkan status darurat bencana dan pembentukan pos komando penanganan darurat bencana, serta aktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi," paparnya.
Kemudian, Gubernur meminta bupati maupun wali kota agar tidak bepergian saat daerah dilanda bencana seperti halnya banjir.
"Bupati atau wali kota saat menetapkan status siaga, apalagi tanggap darurat, harus memiliki komitmen tidak bepergian keluar daerah," pintanya.
Sementara itu berdasarkan data terdampak banjir yang dipaparkan dalam rakor tersebut, sebanyak enam kabupaten/kota terdampak, yakni Pulang Pisau, Katingan, Kotawaringin Timur, Palangka Raya, Barito Selatan dan Kapuas.
Berdasarkan data sementara tersebut sebanyak 121 kelurahan/desa, dengan total sebanyak 67.508 jiwa terdampak banjir. Sementara itu seperti halnya di Kotawaringin Timur, sebanyak 15 sekolah maupun 8 fasilitas kesehatan serta lainnya turut terdampak.
Baca juga: Gubernur: Stop bahan mentah bauksit keluar Kalteng