Puruk Cahu, Kalteng (ANTARA) - Wakil Bupati Murung Raya, Kalimantan Tengah, Rejikinoor menegaskan bahwa pihaknya menganggap berbagai masukan dan saran yang disampaikan DPRD setempat, merupakan upaya membuat dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022 menjadi lebih berkualitas.

"Jadi, kami sangat menyambut baik saran dan masukan anggota DPRD terkait RAPBD ini, dan hal itu agar rancangannya bisa lebih berkualitas," kata Rejikinoor saat rapat paripurna dengan agenda tanggapan terkait pemandangan umum fraksi di Puruk Cahu, Rabu malam.

Dia pun menyampaikan, atas nama pemerintah Kabupaten Murung Raya, dirinya mengucapkan terima kasih kepada semua fraksi DPRD Kabupaten Murung Raya atas berbagai masukan, saran yang konstruktif yang disampaikan pada pemandangan umum fraksi.

"Semua pandangan dan masukan dari fraksi DPRD tersebut tentunya akan menjadi bahan yang sangat berharga," ucap Rejikinoor.

Menurut dia, masukan-masukan dan saran dari fraksi DPRD ini sangat bermanfaat agar RAPBD tahun anggaran 2022 mendatang bisa semakin berkualitas dan bermanfaat bagi seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Murung Raya yang tercinta.

"Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD yang sudah memberikan pandangan umumnya terhadap Rancangan APBD Kabupaten Murung Raya tahun 2022," tambah dia.

Baca juga: Bupati: Perlu komitmen bersama tangani stunting di Murung Raya

Ia juga meminta maaf jika ada diantara jawaban pihaknya yang kurang tepat dan kurang sesuai dengan harapan anggota Dewan, dan semoga kekurangan itu tidak mengurangi makna atas apa yang telah disampaikan.

Rapat paripurna ke-IX masa sidang III tahun 2021 dalam rangka mendengarkan jawaban Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Murung Raya Doni. Dalam paripurna itu, turut hadir sejumlah anggota DPRD Murung Raya dan sejumlah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) setempat.

Baca juga: RAPBD Murung Raya 2022 dipatok Rp1,2 triliun