Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah disarankan menggandeng PT Pelindo dalam mengelola Pelabuhan Pelangsian agar lebih efektif.

"Kami dari Komisi IV menyarankan agar BUP (Badan Usaha Pelabuhan) nanti itu dapat kerja sama dengan PT. Pelindo Indonesia. Sebab kami menilai, PT Pelindo Indonesia sudah punya market dan pengalaman," kata Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur Muhammad Kurniawan Anwar di Sampit, Kamis.

Saran ini disampaikan Kurniawan menanggapi rencana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengelola sendiri dermaga atau Pelabuhan Pelangsian yang terletak di Desa Pelangsian Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

Dermaga yang terletak di pinggir Sungai Mentaya itu dibangun pada 2014 dan rampung pada 2015 lalu. Pemerintah sudah mendirikan Unit Pelaksana Teknis Dermaga Pelangsian dengan menempatkan sejumlah pegawai bertugas di tempat itu, namun dermaga belum difungsikan optimal.

Pemerintah daerah berencana mengelola pelabuhan ini dengan membentuk BUP. BUP adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

Baca juga: Legislator Kotim minta tingkatkan pengawasan koperasi

Optimalisasi pengelolaan Pelabuhan Pelangsian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi baru signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Untuk mewujudkan itu, pemerintah daerah bahkan menyatakan sudah berkonsultasi dan mendapat izin dari Kementerian Perhubungan.

Saran agar BUP bekerjasama dengan PT Pelindo, kata Kurniawan, agar pengelolaannya lebih baik dan optimal. Hal itu akan menghemat waktu dan anggaran karena pemerintah daerah tidak perlu banyak berinvestasi lantaran sifatnya kerja sama dan akan ditangani oleh BUMN yang memang membidangi kepelabuhanan.

Selama ini PT Pelindo III Cabang Sampit mengelola Pelabuhan Sampit untuk penumpang dan barang, serta Pelabuhan Bagendang untuk petikemas dan curah cair. Sangat beralasan jika pengelolaan Pelabuhan Pelangsian dikerjasamakan dengan PT Pelindo karena mereka sudah berpengalaman dalam mengelola pelabuhan.

"Jadi dengan ada kerja sama ini, akan saling menguntungkan kedua belah pihak. Itu nanti diharapkan juga akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, serta membantu percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19," demikian Kurniawan.

Baca juga: Masyarakat pesisir Kotim sangat membutuhkan pembangunan jalan

Baca juga: Pemkab Kotim diminta segera fungsikan Pasar Rakyat Mentaya

Baca juga: Legislator dukung guru honorer di Kotim diangkat jadi tenaga kontrak

Pewarta : Norjani
Uploader : Admin 2
Copyright © ANTARA 2024