Puruk Cahu (ANTARA) - Bupati Murung Raya, Kalimantan Tengah, Perdie M Yoseph memimpin langsung rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sektor pertambangan di kabupaten setempat, Rabu (19/1/2022) malam.

"PT Marunda Graha Mineral  (MGM)  diharapkan bisa menjadi pilot project program PPM bagi perusahaan lain yang berinvestasi di kabupaten ini," kata Perdie saat memberikan arahan dalam rakor yang dilaksanakan di Aula Setda Gedung A di Puruk Cahu.

Dikatakan, tujuan dilaksanakannya  rakor dalam rangka pemaparan program PPM PT MGM  berdasarkan peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang perusahaan pertambangan mineral dan batu bara, serta Keputusan Menteri ESDM No.1824 K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan PPM

Kemudian surat Bupati Murung Raya No 500/11/Ek.SDA  tanggal 11 Januari 2022, perihal evaluasi pelaksanaan program PPM sektor pertambangan di Murung Raya.

Perdie mengatakan, untuk membantu pihak perusahaan memaksimalkan program PPM  Tahun 2022, telah ditunjuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Murung Raya, Pahala Budiawan sebagai Ketua Tim Koordinator percepatan program PPM PT. MGM.

"Diharapkan pada tanggal 31 Januari 2022 sudah menghasilkan kesepakatan bersama terkait program PPM PT MGM dan Pemda Murung Raya," ucapnya.

Rakor ini, lanjut Bupati Murung Raya itu, juga bertujuan sinkronisasi antara Pemkab  Murung Raya dan PT MGM terkait   program PPM, agar terhindar dari tumpang tindih antara program  pemerintah daerah dengan  program PPM atau CSR PT MGM.

Sementara itu, mewakili management PT MGM M Asep Zaelani menyampaikan, ada  delapan  pilar program PPM  yang sedang dijalankan oleh perusahaan, meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, peningkatan pendapatan riil, kemandirian ekonomi, kelembagaan komunitas, sosial budaya dan infrastruktur.

Dia mengatakan, ada banyak tantangan dalam melaksanakan program PPM diantaranya kondisi geografis desa lingkar tambang yang berada di remote area  (daerah terpencil), keterbatasan jumlah dan kualitas SDM pengelola PPM di perusahaan, kesamaan persepsi dengan pemerintah daerah.

"Termasuk juga arahan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPM dari pemerintah belum optimal," kata Asep.

Untuk diketahui, rakor itu juga dihadiri Sekretaris Daerah Murung Raya Hermon, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mura Paulus Mangite, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Murung Raya Ferdinand Wijaya, Kadis Lingkungan Hidup Murung Raya Donald.

Kemudian, Kadis Kesehatan Murung Raya Suria Siri, Kadis Sosial Murung Raya Rusine, Kadis Transmigrasi dan Tenaga Kerja Murung Raya Pajarudinnoor dan  Kadis Perhubungan Murung Raya Putu Suranta.

Baca juga: Peringati bulan K3, PT SAB gelar aksi Donor Darah di Murung Raya

Baca juga: Bupati Mura instruksikan vaksinasi anak usia 6-11 tahun dilaksanakan merata

Baca juga: Bupati Mura lantik 110 pejabat di awal 2022 untuk optimalkan kinerja

Pewarta : Supriadi Supri/Inf
Uploader : Admin 3
Copyright © ANTARA 2024