Sampit (ANTARA) - Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Muhammad Kurniawan Anwar mengatakan, pelaksanaan pembangunan tidak perlu sampai terpengaruh oleh konflik internal yang terjadi di DPRD setempat.
"Roda pemerintah daerah tentu tetap berjalan seperti sebagaimana biasa, karena proses seperti pembahasan anggaran 2022 sudah selesai. Dan saat ini tentu sebagai pengguna anggaran, sudah dapat menjalankan proses pemerintahan tanpa terganggu dengan proses AKD (alat kelengkapan dewan) di DPRD," kata Kurniawan di Sampit, Senin.
Seperti diketahui, pembahasan dan penetapan reposisi alat kelengkapan dewan yakni unsur pimpinan dan anggota Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah pada Senin (14/2) dan Selasa (15/2) lalu berbuntut panjang.
Dua fraksi yaitu Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat tidak hadir dan tidak mengakui hasil reposisi yang disepakati lima fraksi lainnya yaitu Golkar, PAN, Gerindra, Nasdem dan PKB. Akibatnya, kondisi ini mulai berpengaruh terhadap sinergi dan kekompakan kinerja di lembaga legislatif tersebut.
Menurut Kurniawan, reposisi alat kelembagaan dewan adalah mekanisme internal di DPRD. Ini merupakan proses yang sudah menjadi agenda lembaga pada saat 2,5 tahun masa jabatan.
Proses reposisi alat kelengkapan dewan sudah tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 12/2018 dan Tata Tertib DPRD. Reposisi ini pun tidak hanya terjadi di Kotawaringin Timur, tetapi juga di lembaga legislatif daerah lain.
Menurutnya, apa yang terjadi saat ini di DPRD Kotawaringin Timur sudah menjadi proses yang biasa di lembaga DPRD. Untuk itu pula dinamika yang terjadi dinilai tidak perlu sampai memengaruhi pihak eksekutif dan jalannya pembangunan.
Pelayanan terhadap masyarakat pun tetap berjalan sebagaimana biasanya. Sedangkan konflik internal di DPRD, diharapkan segera selesai dengan baik.
"Hubungan DPRD dan pemerintah daerah juga tetap berjalan baik. Ini hanya sebuah proses yang biasa di internal DPRD. Terlebih Fraksi PAN tetap akan mendukung pemerintah yang program-program pro rakyat," demikian Kurniawan.
Baca juga: Pasar murah minyak goreng PT Maju Aneka Sawit sasar pusat kota dan desa
Baca juga: Klaster perkebunan membuat jumlah kasus COVID-19 di Kotim melonjak
Baca juga: PT Sukajadi Sawit Mekar kembali gelar pasar murah minyak goreng di Sampit
"Roda pemerintah daerah tentu tetap berjalan seperti sebagaimana biasa, karena proses seperti pembahasan anggaran 2022 sudah selesai. Dan saat ini tentu sebagai pengguna anggaran, sudah dapat menjalankan proses pemerintahan tanpa terganggu dengan proses AKD (alat kelengkapan dewan) di DPRD," kata Kurniawan di Sampit, Senin.
Seperti diketahui, pembahasan dan penetapan reposisi alat kelengkapan dewan yakni unsur pimpinan dan anggota Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah pada Senin (14/2) dan Selasa (15/2) lalu berbuntut panjang.
Dua fraksi yaitu Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat tidak hadir dan tidak mengakui hasil reposisi yang disepakati lima fraksi lainnya yaitu Golkar, PAN, Gerindra, Nasdem dan PKB. Akibatnya, kondisi ini mulai berpengaruh terhadap sinergi dan kekompakan kinerja di lembaga legislatif tersebut.
Menurut Kurniawan, reposisi alat kelembagaan dewan adalah mekanisme internal di DPRD. Ini merupakan proses yang sudah menjadi agenda lembaga pada saat 2,5 tahun masa jabatan.
Proses reposisi alat kelengkapan dewan sudah tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 12/2018 dan Tata Tertib DPRD. Reposisi ini pun tidak hanya terjadi di Kotawaringin Timur, tetapi juga di lembaga legislatif daerah lain.
Menurutnya, apa yang terjadi saat ini di DPRD Kotawaringin Timur sudah menjadi proses yang biasa di lembaga DPRD. Untuk itu pula dinamika yang terjadi dinilai tidak perlu sampai memengaruhi pihak eksekutif dan jalannya pembangunan.
Pelayanan terhadap masyarakat pun tetap berjalan sebagaimana biasanya. Sedangkan konflik internal di DPRD, diharapkan segera selesai dengan baik.
"Hubungan DPRD dan pemerintah daerah juga tetap berjalan baik. Ini hanya sebuah proses yang biasa di internal DPRD. Terlebih Fraksi PAN tetap akan mendukung pemerintah yang program-program pro rakyat," demikian Kurniawan.
Baca juga: Pasar murah minyak goreng PT Maju Aneka Sawit sasar pusat kota dan desa
Baca juga: Klaster perkebunan membuat jumlah kasus COVID-19 di Kotim melonjak
Baca juga: PT Sukajadi Sawit Mekar kembali gelar pasar murah minyak goreng di Sampit