Kuala Kapuas (ANTARA) - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah Yohanes berharap Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun anggaran 2023, mengutamakan hak-hak dasar masyarakat.
"Harapannya apa yang menjadi perencanaan pembangunan itu, hak-hak dasar masyarakat tetap kita utamakan," kata Yohanes di Kuala Kapuas, Jumat.
Harapan ini ia sampaikan usai memimpin rapat Badan Musyawarah atau Banmus DPRD Kapuas dalam penyusunan rencana kerja untuk beberapa hari ke depan.
Selain itu ia mengatakan, hal lain yang harus diperhatikan adalah stabilitas dan ketersediaan sembilan barang kebutuhan pokok di daerah.
"Juga pembangunan infrastruktur tetap dilaksanakan, maupun pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan," harap politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.
Wakil rakyat yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kapuas II meliputi Kecamatan Basarang, Kapuas Barat dan Mantangai ini berharap penyusunan RKPD melihat skala prioritas kebutuhan masyarakat.
"Termasuk dalam rangka pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19," ucapnya.
Dikatakannya, selain mengikuti musrenbang kabupaten, agenda DPRD Kapuas, juga melaksanakan rapat Banmus menyusun rencana kegiatan selama Ramadhan hingga sampai akhir April mendatang.
"Kami sudah membuat keputusan dan menyusun beberapa kegiatan, dan sebagian anggota DPRD juga menghadiri musrenbang untuk RKPD tahun anggaran 2023," katanya.
Adapun agenda yang sudah dijadwalkan dalam rapat Banmus, di antaranya terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kapuas tahun anggaran 2021.
"Pansus LKPj 2021 juga sudah terbentuk. Juga akan melaksanakan rapat-rapat pembahasan LKPj Bupati Kapuas oleh Pansus DPRD," jelasnya.
Kemudian, sambungnya, juga direncanakan di bulan Ramadhan 1443 Hijriah diadakan berbagai kegiatan, di antaranya buka puasa bersama, serta bakti sosial yang dilakukan oleh anggota DPRD.
"Selain itu, diadakan rapat-rapat rutin biasa disesuaikan jadwal di bulan Ramadhan. Mungkin jam kerja dikurangi, apa lagi ini selama pandemi COVID-19," terang Yohanes.
"Harapannya apa yang menjadi perencanaan pembangunan itu, hak-hak dasar masyarakat tetap kita utamakan," kata Yohanes di Kuala Kapuas, Jumat.
Harapan ini ia sampaikan usai memimpin rapat Badan Musyawarah atau Banmus DPRD Kapuas dalam penyusunan rencana kerja untuk beberapa hari ke depan.
Selain itu ia mengatakan, hal lain yang harus diperhatikan adalah stabilitas dan ketersediaan sembilan barang kebutuhan pokok di daerah.
"Juga pembangunan infrastruktur tetap dilaksanakan, maupun pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan," harap politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.
Wakil rakyat yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kapuas II meliputi Kecamatan Basarang, Kapuas Barat dan Mantangai ini berharap penyusunan RKPD melihat skala prioritas kebutuhan masyarakat.
"Termasuk dalam rangka pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi COVID-19," ucapnya.
Dikatakannya, selain mengikuti musrenbang kabupaten, agenda DPRD Kapuas, juga melaksanakan rapat Banmus menyusun rencana kegiatan selama Ramadhan hingga sampai akhir April mendatang.
"Kami sudah membuat keputusan dan menyusun beberapa kegiatan, dan sebagian anggota DPRD juga menghadiri musrenbang untuk RKPD tahun anggaran 2023," katanya.
Adapun agenda yang sudah dijadwalkan dalam rapat Banmus, di antaranya terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kapuas tahun anggaran 2021.
"Pansus LKPj 2021 juga sudah terbentuk. Juga akan melaksanakan rapat-rapat pembahasan LKPj Bupati Kapuas oleh Pansus DPRD," jelasnya.
Kemudian, sambungnya, juga direncanakan di bulan Ramadhan 1443 Hijriah diadakan berbagai kegiatan, di antaranya buka puasa bersama, serta bakti sosial yang dilakukan oleh anggota DPRD.
"Selain itu, diadakan rapat-rapat rutin biasa disesuaikan jadwal di bulan Ramadhan. Mungkin jam kerja dikurangi, apa lagi ini selama pandemi COVID-19," terang Yohanes.