Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan mendorong beberapa aksi korporasi bagi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) guna memperkuat kinerja bank syariah terbesar di Tanah Air tersebut.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan pemerintah saat ini memang sedang membicarakan struktur kepemilikan emiten berkode saham BRIS tersebut.
“BSI akan didorong untuk melakukan beberapa corporate action untuk memperkuat kinerja. Nantinya Bank Mandiri akan meningkatkan kepemilikan jadi super majority,” ujar Wamen yang akrab disapa Tiko ini.
Di satu sisi, lanjutnya, pemerintah juga sudah bicara di media akan memberikan saham merah putih kepada BSI. “Jadi selain anak usaha dari Bank Mandiri, ini BSI memang jadi anak BUMN yang memiliki saham merah putih,” ucapnya.
Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian BUMN memiliki hak memberikan keputusan atas kebijakan strategis BSI di masa datang. Terkait perubahan struktur kepemilikan saham tersebut, Tiko menekankan akan dilakukan setelah aksi korporasi rights issue BSI senilai Rp5 triliun bahkan lebih , yang rencananya akan dilaksanakan pada triwulan III 2022.
Sebelumnya pada 13 Mei lalu BSI pun telah resmi membuka Representative Office BSI di Dubai, Uni Emirat Arab, sebagai realisasi program BUMN Go Global.
Menurut Tiko , langkah tersebut merupakan langkah awal menghubungkan perbankan dan keuangan Indonesia dengan pusat-pusat keuangan syariah dunia selain juga memperdalam penetrasi ekspor ke Afrika dan negara-negara Arab.
Tiko lanjut menjelaskan, ketika BSI masuk ke level global untuk menyasar pasar keuangan syariah internasional, maka perlu memiliki global partner guna mempercepat penetrasi bisnis.
Oleh karena itu, pihaknya pun berpikir ke depan setelah rights issue ada aksi korporasi lanjutan untuk mencari global partner bagi BSI. Yaitu bisa melalui akuisisi atau joint venture, di antaranya ke arah digital untuk melengkapi produk dan layanan bagi nasabah.
“Salah satunya di sini kami juga mencari global partner yang akan masuk secara strategic untuk membantu juga mempercepat akses global syariah bank dari BSI. Ini jadi agenda tapi belum bisa kita sampaikan lebih rinci karena BSI public company. Tapi step-nya seperti itu,” jelas Tiko menegaskan.
Ia juga menambahkan, sejumlah aksi korporasi tersebut dilakukan tak terlepas pula dari upaya mewujudkan misi BSI menjadi Top 10 Global Islamic Bank berdasarkan kapitalisasi pasar pada 2025. Sehingga BSI menjadi instrumen utama bagi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan pemerintah saat ini memang sedang membicarakan struktur kepemilikan emiten berkode saham BRIS tersebut.
“BSI akan didorong untuk melakukan beberapa corporate action untuk memperkuat kinerja. Nantinya Bank Mandiri akan meningkatkan kepemilikan jadi super majority,” ujar Wamen yang akrab disapa Tiko ini.
Di satu sisi, lanjutnya, pemerintah juga sudah bicara di media akan memberikan saham merah putih kepada BSI. “Jadi selain anak usaha dari Bank Mandiri, ini BSI memang jadi anak BUMN yang memiliki saham merah putih,” ucapnya.
Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian BUMN memiliki hak memberikan keputusan atas kebijakan strategis BSI di masa datang. Terkait perubahan struktur kepemilikan saham tersebut, Tiko menekankan akan dilakukan setelah aksi korporasi rights issue BSI senilai Rp5 triliun bahkan lebih , yang rencananya akan dilaksanakan pada triwulan III 2022.
Sebelumnya pada 13 Mei lalu BSI pun telah resmi membuka Representative Office BSI di Dubai, Uni Emirat Arab, sebagai realisasi program BUMN Go Global.
Menurut Tiko , langkah tersebut merupakan langkah awal menghubungkan perbankan dan keuangan Indonesia dengan pusat-pusat keuangan syariah dunia selain juga memperdalam penetrasi ekspor ke Afrika dan negara-negara Arab.
Tiko lanjut menjelaskan, ketika BSI masuk ke level global untuk menyasar pasar keuangan syariah internasional, maka perlu memiliki global partner guna mempercepat penetrasi bisnis.
Oleh karena itu, pihaknya pun berpikir ke depan setelah rights issue ada aksi korporasi lanjutan untuk mencari global partner bagi BSI. Yaitu bisa melalui akuisisi atau joint venture, di antaranya ke arah digital untuk melengkapi produk dan layanan bagi nasabah.
“Salah satunya di sini kami juga mencari global partner yang akan masuk secara strategic untuk membantu juga mempercepat akses global syariah bank dari BSI. Ini jadi agenda tapi belum bisa kita sampaikan lebih rinci karena BSI public company. Tapi step-nya seperti itu,” jelas Tiko menegaskan.
Ia juga menambahkan, sejumlah aksi korporasi tersebut dilakukan tak terlepas pula dari upaya mewujudkan misi BSI menjadi Top 10 Global Islamic Bank berdasarkan kapitalisasi pasar pada 2025. Sehingga BSI menjadi instrumen utama bagi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.