Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah Eko Marsoro mengungkapkan, ada empat tantangan yang perlu mendapat perhatian serius semua pihak di provinsi ini dalam mewujudkan Satu Data Indonesia.
Tantangan pertama yakni peran dan fungsi tiap institusi dalam penyelenggaraan statistik harus diatur dan ditetapkan dengan baik, kata Eko pada saat membuka Pembinaan Statistik Sektoral bertema Penguatan Peran dalam Satu Data Indonesia di Palangka Raya, Selasa.
"Tantangan lainnya, bagaimana produsen data mampu menghasilkan data secara baik dan berkualitas, data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara luas dan mudah dibandingkan, serta menjalin kemudahan akses data," ucapnya.
Untuk itu, lanjut dia, kegiatan hari ini bertujuan mengatasi berbagai tantangan tersebut, terkhusus bagaimana setiap institusi penyelenggara statistik di Kalteng, dapat memahami dan meningkatkan peran sekaligus fungsinya dalam mewujudkan Satu Data Indonesia yang telah dicanangkan lebih dari 2 tahun silam.
Sebab, menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, peran yang terlibat adalah Walidata, Produsen Data, Koordinator, dan Pembina Data. Peran-peran itu harus dipahami dan di dalami setiap institusi yang ada di provinsi ini.
"Jadi, semakin memahami dan mendalami fungsi sekaligus tugas yang diemban, dapat dilaksanakan secara optimal, terutama untuk terciptanya SDI di Kalteng," kata Eko.
Baca juga: Jadi prioritas Nasional, BPS kembali laksanakan SP2020 lanjutan
Kepala BPS Kalteng itu menyebut, tujuan diadakannya Satu Data Indonesia yakni, memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data, mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan.
Selain itu, Satu Data Indonesia bertujuan mendorong keterbukaan dan transparansi data, serta mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN).
"Kami mengajak dan mendorong semua pihak, mendukung dan terlibat aktif mewujudkan Satu Data Indonesia di Kalteng," demikian Eko.
Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral yang diselenggarakan BPS itu, mengundang berbagai satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di lingkungan Pemprov Kalteng.
Baca juga: Jumlah pengangguran di Kalteng alami penurunan 2,45 ribu orang
Baca juga: Nyaris semua lapangan usaha bergerak positif, pertumbuhan ekonomi Kalteng 7,23 persen
Tantangan pertama yakni peran dan fungsi tiap institusi dalam penyelenggaraan statistik harus diatur dan ditetapkan dengan baik, kata Eko pada saat membuka Pembinaan Statistik Sektoral bertema Penguatan Peran dalam Satu Data Indonesia di Palangka Raya, Selasa.
"Tantangan lainnya, bagaimana produsen data mampu menghasilkan data secara baik dan berkualitas, data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara luas dan mudah dibandingkan, serta menjalin kemudahan akses data," ucapnya.
Untuk itu, lanjut dia, kegiatan hari ini bertujuan mengatasi berbagai tantangan tersebut, terkhusus bagaimana setiap institusi penyelenggara statistik di Kalteng, dapat memahami dan meningkatkan peran sekaligus fungsinya dalam mewujudkan Satu Data Indonesia yang telah dicanangkan lebih dari 2 tahun silam.
Sebab, menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, peran yang terlibat adalah Walidata, Produsen Data, Koordinator, dan Pembina Data. Peran-peran itu harus dipahami dan di dalami setiap institusi yang ada di provinsi ini.
"Jadi, semakin memahami dan mendalami fungsi sekaligus tugas yang diemban, dapat dilaksanakan secara optimal, terutama untuk terciptanya SDI di Kalteng," kata Eko.
Baca juga: Jadi prioritas Nasional, BPS kembali laksanakan SP2020 lanjutan
Kepala BPS Kalteng itu menyebut, tujuan diadakannya Satu Data Indonesia yakni, memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data, mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan.
Selain itu, Satu Data Indonesia bertujuan mendorong keterbukaan dan transparansi data, serta mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN).
"Kami mengajak dan mendorong semua pihak, mendukung dan terlibat aktif mewujudkan Satu Data Indonesia di Kalteng," demikian Eko.
Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral yang diselenggarakan BPS itu, mengundang berbagai satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di lingkungan Pemprov Kalteng.
Baca juga: Jumlah pengangguran di Kalteng alami penurunan 2,45 ribu orang
Baca juga: Nyaris semua lapangan usaha bergerak positif, pertumbuhan ekonomi Kalteng 7,23 persen