Palangka Raya (ANTARA) - Rombongan pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang melakukan kunjungan kerja ke RSUD kota di Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, meminta pemerintah kota (pemkot) di daerah setempat, agar lebih memperhatikan infrastruktur dan fasilitas pelayanan.
Anggota Komisi C DPRD Palangka Raya Heri Purwanto yang ikut dalam rombongan kunjungan kerja ke RSUD kota, Kamis, mengatakan bahwa pihaknya yang melakukan diskusi mendapatkan sejumlah masukan yang diharapkan segera ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.
"Infrastruktur yang disampaikan ke kami yakni tidak adanya lahan parkir dan pagar bangunan di sekitar RSUD kota," kata dia.
Legislator Palangka Raya itu mengakui bahwa RSUD kota saat ini, kondisi lahan parkir masih belum tertata dengan rapi. Termasuk kondisi parkiran yang belum diaspal, sehingga sering kali tergenang air dan berlumpur usai diguyur hujan.
Demikian juga pagar bangunan RSUD, yang sejauh ini belum dibangun secara layak. Karena bangunan pagar tersebut sangat diperlukan, guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
"RSUD setempat juga belum memiliki kamar jenazah dan peti pendingin untuk jenazah. Kasihan pihak keluarga jenazah tidak mendapatkan pelayanan pemulasaran, padahal hal tersebut sangatlah penting," kata Heri.
Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Palangka Raya tersebut melanjutkan, yang menjadi masukan dari RSUD adalah terkait penggajian para tenaga kontrak.
Selama ini para tenaga kontrak, baik yang di bidang kesehatan maupun administrasi dan lain sebagainya digaji menggunakan dana dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tanpa campur tangan dari pemkot.
"Sebanyak 127 tenaga kontrak di sana digaji dan operasional dibiayai melalui BLUD. Mereka berharap agar pemkot bisa memberikan support kepada mereka, sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018," ungkapnya.
Baca juga: Bapemperda Palangka Raya tarik Raperda Rencana Pembangunan Daerah
Ditambahkannya lagi, komisi c dalam waktu dekat ini juga akan segera menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemkot dan Dinas Kesehatan setempat untuk membahasnya apa yang telah disampaikan RSUD setempat.
Selain itu, pihaknya turut mengapresiasi terkait layanan yang disediakan oleh RSUD kota. Baik mulai dari pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang saat ini perlahan-lahan dipenuhi, hingga berbagai layanan serta poli yang terus ditambah guna memberikan layanan terbaik bagi masyarakat kota setempat.
"Layanan vaksinasi dan penanganan COVID-19 di RSUD kota sudah cukup baik. Mereka disana juga dipilih Pemerintah Provinsi Kalteng menjadi salah satu posko pemeriksaan kesehatan, bagi jemaah calon haji (JCH) Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Utara, Sukamara dan Murung Raya yang akan segera berangkat dalam waktu dekat," demikian Heri.
Baca juga: Legislator: Selidiki penyebab antrean panjang di SPBU
Baca juga: DPRD Palangka Raya ajukan raperda pendidikan Pancasila dan Kebangsaan
Baca juga: Pertalite sulit didapat di Palangka Raya, waspadai kenaikan harga barang
Anggota Komisi C DPRD Palangka Raya Heri Purwanto yang ikut dalam rombongan kunjungan kerja ke RSUD kota, Kamis, mengatakan bahwa pihaknya yang melakukan diskusi mendapatkan sejumlah masukan yang diharapkan segera ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.
"Infrastruktur yang disampaikan ke kami yakni tidak adanya lahan parkir dan pagar bangunan di sekitar RSUD kota," kata dia.
Legislator Palangka Raya itu mengakui bahwa RSUD kota saat ini, kondisi lahan parkir masih belum tertata dengan rapi. Termasuk kondisi parkiran yang belum diaspal, sehingga sering kali tergenang air dan berlumpur usai diguyur hujan.
Demikian juga pagar bangunan RSUD, yang sejauh ini belum dibangun secara layak. Karena bangunan pagar tersebut sangat diperlukan, guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
"RSUD setempat juga belum memiliki kamar jenazah dan peti pendingin untuk jenazah. Kasihan pihak keluarga jenazah tidak mendapatkan pelayanan pemulasaran, padahal hal tersebut sangatlah penting," kata Heri.
Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Palangka Raya tersebut melanjutkan, yang menjadi masukan dari RSUD adalah terkait penggajian para tenaga kontrak.
Selama ini para tenaga kontrak, baik yang di bidang kesehatan maupun administrasi dan lain sebagainya digaji menggunakan dana dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tanpa campur tangan dari pemkot.
"Sebanyak 127 tenaga kontrak di sana digaji dan operasional dibiayai melalui BLUD. Mereka berharap agar pemkot bisa memberikan support kepada mereka, sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018," ungkapnya.
Baca juga: Bapemperda Palangka Raya tarik Raperda Rencana Pembangunan Daerah
Ditambahkannya lagi, komisi c dalam waktu dekat ini juga akan segera menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemkot dan Dinas Kesehatan setempat untuk membahasnya apa yang telah disampaikan RSUD setempat.
Selain itu, pihaknya turut mengapresiasi terkait layanan yang disediakan oleh RSUD kota. Baik mulai dari pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang saat ini perlahan-lahan dipenuhi, hingga berbagai layanan serta poli yang terus ditambah guna memberikan layanan terbaik bagi masyarakat kota setempat.
"Layanan vaksinasi dan penanganan COVID-19 di RSUD kota sudah cukup baik. Mereka disana juga dipilih Pemerintah Provinsi Kalteng menjadi salah satu posko pemeriksaan kesehatan, bagi jemaah calon haji (JCH) Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Utara, Sukamara dan Murung Raya yang akan segera berangkat dalam waktu dekat," demikian Heri.
Baca juga: Legislator: Selidiki penyebab antrean panjang di SPBU
Baca juga: DPRD Palangka Raya ajukan raperda pendidikan Pancasila dan Kebangsaan
Baca juga: Pertalite sulit didapat di Palangka Raya, waspadai kenaikan harga barang