Sampit (ANTARA) - Program Smart City atau Kota Cerdas yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses semua bentuk pelayanan pemerintah.
"Pelayanan publik saat ini sudah bagus, cuma masalahnya penetrasi penggunaan ke masyarakat yang kurang. Tapi kita sudah berupaya mengoptimalkan melalui Program Smart City ini," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotawaringin Timur, Multazam di Sampit, Rabu.
Hal itu disampaikan Multazam di sela bimbingan teknis penyusunan Master Plan Kota Cerdas atau Smart City dan Quick Win Program Unggulan Kabupaten Kotawaringin Timur. Ini kegiatan dari empat kali kegiatan serupa akan digelar hingga September 2022.
Multazam menjelaskan, bimbingan teknis kedua ini sudah mengarah pada pembahasan enam sasaran program Smart City yaitu Smart Governance atau pemerintahan digital yang cerdas, Smart Infrastructure, Smart Economy, Smart Living, Smart People dan Smart Environtment.
Pembahasan dilakukan oleh kelompok-kelompok tim pelaksana yang sudah dibentuk. Mereka yang merumuskan berbagai usulan dalam master plan atau rencana induk dengan menelaah permasalahan yang dihadapi di Kotawaringin Timur selama ini.
"Kita berharap akan mendapat induksi terkait pemikiran Smart City. Pelayanan publik di daerah Smart City harus cerdasnya yang lebih dikedepankan sehingga bisa melayani masyarakat secara maksimal," kata Multazam.
Baca juga: Gunung Mas bertekad tingkatkan prestasi Popprov Kalteng
Terkait aplikasi, Multazam mengatakan seluruh aplikasi pelayanan di daerah ini sudah tercatat. Pihaknya juga sudah meminta bahan dari seluruh organisasi perangkat daerah. Ternyata cukup banyak aplikasi yang dikelola sendiri maupun dikelola oleh pemerintah pusat.
"Kita ingin data yang dikelola oleh aplikasi itu bermanfaat untuk perencanaan. Ini masih kami pantau sejauh mana pemanfaatannya. Nantinya akan kami beri rekomendasi kepada SOPD untuk optimalisasi. Kita berencana agar aplikasi yang banyak itu diportalkan sehingga cukup dalam satu jendela," jelas Multazam.
Sementara itu Win Winarso, pemateri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjelaskan, Smart City adalah sebuah kota pintar dalam hal mengatasi masalah-masalah yang dihadapi kota tersebut, sehingga tergantung masalah di kota itu.
"Jadi bukan hanya domain Diskominfo. Smart City tidak harus berupa aplikasi, tetapi sebisa mungkin jika itu bisa diatasi dengan teknologi maka kita manfaatkan teknologi. Kita lihat apa yang bisa kita ciptakan maupun kita perbarui. Makanya perlu disusun master plan Smart City berdasarkan kebutuhan di daerah ini," jelas Winarso.
Winarso menyarankan, daerah cukup menggunakan satu aplikasi pelayanan yang canggih, komplit dan terintegrasi. Aplikasi pelayanan yang terlalu banyak justru bisa menimbulkan pemborosan, apalagi jika tidak terhubung dengan aplikasi lainnya.
Baca juga: Legislator dorong pengembangan SDM berkelanjutan ASN Kotim
Baca juga: Seorang PNS di Kotim ditangkap polisi diduga menipu teman sendiri
Baca juga: Eks tenaga kontrak Pemkab Kotim bersiap hadapi seleksi lanjutan
"Pelayanan publik saat ini sudah bagus, cuma masalahnya penetrasi penggunaan ke masyarakat yang kurang. Tapi kita sudah berupaya mengoptimalkan melalui Program Smart City ini," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotawaringin Timur, Multazam di Sampit, Rabu.
Hal itu disampaikan Multazam di sela bimbingan teknis penyusunan Master Plan Kota Cerdas atau Smart City dan Quick Win Program Unggulan Kabupaten Kotawaringin Timur. Ini kegiatan dari empat kali kegiatan serupa akan digelar hingga September 2022.
Multazam menjelaskan, bimbingan teknis kedua ini sudah mengarah pada pembahasan enam sasaran program Smart City yaitu Smart Governance atau pemerintahan digital yang cerdas, Smart Infrastructure, Smart Economy, Smart Living, Smart People dan Smart Environtment.
Pembahasan dilakukan oleh kelompok-kelompok tim pelaksana yang sudah dibentuk. Mereka yang merumuskan berbagai usulan dalam master plan atau rencana induk dengan menelaah permasalahan yang dihadapi di Kotawaringin Timur selama ini.
"Kita berharap akan mendapat induksi terkait pemikiran Smart City. Pelayanan publik di daerah Smart City harus cerdasnya yang lebih dikedepankan sehingga bisa melayani masyarakat secara maksimal," kata Multazam.
Baca juga: Gunung Mas bertekad tingkatkan prestasi Popprov Kalteng
Terkait aplikasi, Multazam mengatakan seluruh aplikasi pelayanan di daerah ini sudah tercatat. Pihaknya juga sudah meminta bahan dari seluruh organisasi perangkat daerah. Ternyata cukup banyak aplikasi yang dikelola sendiri maupun dikelola oleh pemerintah pusat.
"Kita ingin data yang dikelola oleh aplikasi itu bermanfaat untuk perencanaan. Ini masih kami pantau sejauh mana pemanfaatannya. Nantinya akan kami beri rekomendasi kepada SOPD untuk optimalisasi. Kita berencana agar aplikasi yang banyak itu diportalkan sehingga cukup dalam satu jendela," jelas Multazam.
Sementara itu Win Winarso, pemateri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjelaskan, Smart City adalah sebuah kota pintar dalam hal mengatasi masalah-masalah yang dihadapi kota tersebut, sehingga tergantung masalah di kota itu.
"Jadi bukan hanya domain Diskominfo. Smart City tidak harus berupa aplikasi, tetapi sebisa mungkin jika itu bisa diatasi dengan teknologi maka kita manfaatkan teknologi. Kita lihat apa yang bisa kita ciptakan maupun kita perbarui. Makanya perlu disusun master plan Smart City berdasarkan kebutuhan di daerah ini," jelas Winarso.
Winarso menyarankan, daerah cukup menggunakan satu aplikasi pelayanan yang canggih, komplit dan terintegrasi. Aplikasi pelayanan yang terlalu banyak justru bisa menimbulkan pemborosan, apalagi jika tidak terhubung dengan aplikasi lainnya.
Baca juga: Legislator dorong pengembangan SDM berkelanjutan ASN Kotim
Baca juga: Seorang PNS di Kotim ditangkap polisi diduga menipu teman sendiri
Baca juga: Eks tenaga kontrak Pemkab Kotim bersiap hadapi seleksi lanjutan