Ambon (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari optimistis partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 meningkat dibandingkan Pemilu 2019.
"Saya sangat optimistis partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya pada Pemilu 2024 akan sangat tinggi dibanding Pemilu 2019," kata Hasyim Asy'ari di Ambon, Jumat.
Hasyim yang berkunjung ke Ambon bersama Sekretaris KPU RI Bernard Dermawan Sutrisno serta sejumlah Komisioner KPU RI untuk menghadiri Rakor Persiapan Pemilu 2024 di Provinsi Maluku menyatakan sikap optimistis itu dilandasi keterlibatan banyak pihak untuk menggerakkan masyarakat menyalurkan hak suaranya.
"Yang menggerakkan pemilih itu banyak, mulai dari pasangan calon presiden-wapres, partai politik, calon anggota DPR, DPD RI, pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota sehingga pemilu dan pilkada serentak akan mendorong tingkat partisipasi masyarakat tinggi," katanya.
Dia mencontohkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 tercatat 81,8 persen atau meningkat 4,3 persen dari angka partisipasi yang ditargetkan sekitar 77,5 persen.
Begitu pula pilkada serentak pada 9 Desember 2020 angka partisipasi pemilih tergolong tinggi, yakni 76 persen, padahal dilaksanakan di tengah situasi pandemi COVID-19 di Tanah Air.
"Partisipasi pemilih pada pilkada serentak tahun 2020 termasuk tertinggi di dunia dibanding pemilu yang dilakukan di Amerika Serikat dan Korea Selatan," tegasnya.
Apalagi, menurut Hasyim, tahun 2024 akan dicatat sebagai bagian dari sejarah bangsa Indonesia karena untuk pertama kalinya dilakukan pemilu serentak pada 14 Februari 2024.
"Ini pertama kalinya Indonesia menggelar Pemilu Serentak 2024 untuk memilih presiden-wakil presiden, anggota legislatif pusat dan daerah maupun kepala daerah di provinsi, dan kabupaten/kota. Karena itu kami meyakini partisipasi masyarakat akan tinggi karena orang antusias untuk hadir menyalurkan hak suaranya," kata dia.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah mengajak masyarakat setempat memanfaatkan aplikasi Lindungi Hakmu mobile untuk memeriksa dan memastikan telah masuk dalam daftar pemilih.
"Sejak saat ini, manfaatkan aplikasi Lindungi Hakmu. Ini adalah aplikasi yang digunakan KPU untuk mempermudah masyarakat mengecek apakah datanya sudah masuk sebagai daftar pemilih atau belum," kata Komisioner KPU Kalteng Wawan Wiraatmaja di Palangka Raya, Selasa.
Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi itu menerangkan, cara penggunaan aplikasi itu juga sangat mudah. Hanya dengan memasukkan kota tempat tinggal dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Jika telah masuk daftar akan muncul nama hingga lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Aplikasi ini sendiri dapat diunduh secara gratis di play store dengan pencarian Lindungi Hakmu yang menampilkan logo KPU," kata Wawan.
Dia mengatakan, data yang terdapat pada sistem dan aplikasi yang dikelola KPU RI tersebut terpusat nasional. Untuk itu, aplikasi ini juga dapat diakses seluruh Warga Negara Indonesia kapanpun dan dimanapun jika dilakukan dengan cara yang tepat.
"Selain memeriksa data, aplikasi ini juga memungkinkan masyarakat yang belum terdaftar dapat mendaftarkan secara daring. Kerahasiaan data pribadi juga dipastikan aman," katanya.
Dia menambahkan, jika ada warga yang mendaftar secara daring, maka petugas KPU di tingkat kabupaten/kota akan melakukan klarifikasi.
"Ini dilakukan untuk meningkatkan kepadanan sehingga nantinya data daftar pemilih semakin bagus, semakin sahih dan semakin riil dengan kondisi di lapangan," katanya.
Sementara itu, pada semester I 2022, KPU Kalteng telah Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) mencapai 1.714.356 orang.
"Terdapat kenaikan jumlah pemilih sebanyak 1.141 orang pemilih di banding data pada akhir Mei sebanyak 1.713.215 pemilih," kata Wawan.
Dia menerangkan, 1,7 juta lebih daftar pemilih berkelanjutan itu terdiri dari 879.627 pria dan 834.729 perempuan yang tersebar di 13 kabupaten dan satu kota di Kalteng.
"Saya sangat optimistis partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya pada Pemilu 2024 akan sangat tinggi dibanding Pemilu 2019," kata Hasyim Asy'ari di Ambon, Jumat.
Hasyim yang berkunjung ke Ambon bersama Sekretaris KPU RI Bernard Dermawan Sutrisno serta sejumlah Komisioner KPU RI untuk menghadiri Rakor Persiapan Pemilu 2024 di Provinsi Maluku menyatakan sikap optimistis itu dilandasi keterlibatan banyak pihak untuk menggerakkan masyarakat menyalurkan hak suaranya.
"Yang menggerakkan pemilih itu banyak, mulai dari pasangan calon presiden-wapres, partai politik, calon anggota DPR, DPD RI, pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota sehingga pemilu dan pilkada serentak akan mendorong tingkat partisipasi masyarakat tinggi," katanya.
Dia mencontohkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 tercatat 81,8 persen atau meningkat 4,3 persen dari angka partisipasi yang ditargetkan sekitar 77,5 persen.
Begitu pula pilkada serentak pada 9 Desember 2020 angka partisipasi pemilih tergolong tinggi, yakni 76 persen, padahal dilaksanakan di tengah situasi pandemi COVID-19 di Tanah Air.
"Partisipasi pemilih pada pilkada serentak tahun 2020 termasuk tertinggi di dunia dibanding pemilu yang dilakukan di Amerika Serikat dan Korea Selatan," tegasnya.
Apalagi, menurut Hasyim, tahun 2024 akan dicatat sebagai bagian dari sejarah bangsa Indonesia karena untuk pertama kalinya dilakukan pemilu serentak pada 14 Februari 2024.
"Ini pertama kalinya Indonesia menggelar Pemilu Serentak 2024 untuk memilih presiden-wakil presiden, anggota legislatif pusat dan daerah maupun kepala daerah di provinsi, dan kabupaten/kota. Karena itu kami meyakini partisipasi masyarakat akan tinggi karena orang antusias untuk hadir menyalurkan hak suaranya," kata dia.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah mengajak masyarakat setempat memanfaatkan aplikasi Lindungi Hakmu mobile untuk memeriksa dan memastikan telah masuk dalam daftar pemilih.
"Sejak saat ini, manfaatkan aplikasi Lindungi Hakmu. Ini adalah aplikasi yang digunakan KPU untuk mempermudah masyarakat mengecek apakah datanya sudah masuk sebagai daftar pemilih atau belum," kata Komisioner KPU Kalteng Wawan Wiraatmaja di Palangka Raya, Selasa.
Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi itu menerangkan, cara penggunaan aplikasi itu juga sangat mudah. Hanya dengan memasukkan kota tempat tinggal dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Jika telah masuk daftar akan muncul nama hingga lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Aplikasi ini sendiri dapat diunduh secara gratis di play store dengan pencarian Lindungi Hakmu yang menampilkan logo KPU," kata Wawan.
Dia mengatakan, data yang terdapat pada sistem dan aplikasi yang dikelola KPU RI tersebut terpusat nasional. Untuk itu, aplikasi ini juga dapat diakses seluruh Warga Negara Indonesia kapanpun dan dimanapun jika dilakukan dengan cara yang tepat.
"Selain memeriksa data, aplikasi ini juga memungkinkan masyarakat yang belum terdaftar dapat mendaftarkan secara daring. Kerahasiaan data pribadi juga dipastikan aman," katanya.
Dia menambahkan, jika ada warga yang mendaftar secara daring, maka petugas KPU di tingkat kabupaten/kota akan melakukan klarifikasi.
"Ini dilakukan untuk meningkatkan kepadanan sehingga nantinya data daftar pemilih semakin bagus, semakin sahih dan semakin riil dengan kondisi di lapangan," katanya.
Sementara itu, pada semester I 2022, KPU Kalteng telah Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) mencapai 1.714.356 orang.
"Terdapat kenaikan jumlah pemilih sebanyak 1.141 orang pemilih di banding data pada akhir Mei sebanyak 1.713.215 pemilih," kata Wawan.
Dia menerangkan, 1,7 juta lebih daftar pemilih berkelanjutan itu terdiri dari 879.627 pria dan 834.729 perempuan yang tersebar di 13 kabupaten dan satu kota di Kalteng.