Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Norkhalis Ridha meminta kepada masyarakat untuk tidak panik dengan adanya isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada awal September 2022 ini.
"Masyarakat saya sarankan jangan panik sehingga melakukan penyetopan BBM bersubsidi seperti bio solar dan pertalite, karena sampai saat ini pemerintah belum menaikan harga BBM bersubsidi tersebut," katanya saat dikonfirmasi di Palangka Raya, Kamis.
Legislator Kota Palangka Raya tersebut menuturkan, apabila masyarakat melakukan penyetokan dan beramai-ramai membeli BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), maka takutnya akan terjadi kekosongan BBM di setiap SPBU di daerah itu.
Kemudian bisa membuat langka untuk mendapatkan BBM bersubsidi, maka dampaknya akan terlalu luas bagi masyarakat. Salah satunya akan ada terjadi kenaikan harga jual barang dan lain sebagainya.
"Maka dari itu mari tidak menyetok BBM bersubsidi, kemudian para pengelola SPBU disarankan bekerja sama dengan pemerintah agar tidak melayani oknum masyarakat yang mengisi dengan menggunakan jeriken besar dan keperluannya untuk kepentingan sendiri," katanya.
Ditambahkan Ridha, saat ini banyak masyarakat yang termakan kabar bahwa BBM bersubsidi mengalami kenaikan harga jual sehingga masyarakat berbondong-bondong melakukan pengisian di setiap SPBU.
Padahal BBM bersubsidi sama sekali tidak ada mengalami kenaikan seperti yang informasi yang didapatkan oleh masyarakat seperti sekarang ini.
"Malah ada penurunan harga BBM nonsubsidi per 1 September 2022 ini. seperti pertamax turbo turun Rp2.000 menjadi Rp15.900 karena sebelumnya adalah Rp17.900 per liternya. Kemudian harga pertamina dex juga turun Rp1.500 per liternya menjadi Rp17.400 per liter sebelumnya Rp18.900 per liter serta beberapa jenis BBM lainnya juga ikut mengalami penurunan," ungkapnya.
Ridha yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palangka Raya berharap, pemerintah pusat tidak menaikkan harga jual BBM bersubsidi.
Sebab apabila itu terjadi, tentunya akan ada dampak yang besar dirasakan masyarakat salah satunya seluruh harga barang serta lain sebagainya akan ikut mengalami kenaikan.
"Seperti bahan pokok, angkutan jasa seperti travel juga ikut naik, sehingga daya beli masyarakat akibat hal tersebut mengalami penurunan akibat hal itu," demikian Ridha.
"Masyarakat saya sarankan jangan panik sehingga melakukan penyetopan BBM bersubsidi seperti bio solar dan pertalite, karena sampai saat ini pemerintah belum menaikan harga BBM bersubsidi tersebut," katanya saat dikonfirmasi di Palangka Raya, Kamis.
Legislator Kota Palangka Raya tersebut menuturkan, apabila masyarakat melakukan penyetokan dan beramai-ramai membeli BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), maka takutnya akan terjadi kekosongan BBM di setiap SPBU di daerah itu.
Kemudian bisa membuat langka untuk mendapatkan BBM bersubsidi, maka dampaknya akan terlalu luas bagi masyarakat. Salah satunya akan ada terjadi kenaikan harga jual barang dan lain sebagainya.
"Maka dari itu mari tidak menyetok BBM bersubsidi, kemudian para pengelola SPBU disarankan bekerja sama dengan pemerintah agar tidak melayani oknum masyarakat yang mengisi dengan menggunakan jeriken besar dan keperluannya untuk kepentingan sendiri," katanya.
Ditambahkan Ridha, saat ini banyak masyarakat yang termakan kabar bahwa BBM bersubsidi mengalami kenaikan harga jual sehingga masyarakat berbondong-bondong melakukan pengisian di setiap SPBU.
Padahal BBM bersubsidi sama sekali tidak ada mengalami kenaikan seperti yang informasi yang didapatkan oleh masyarakat seperti sekarang ini.
"Malah ada penurunan harga BBM nonsubsidi per 1 September 2022 ini. seperti pertamax turbo turun Rp2.000 menjadi Rp15.900 karena sebelumnya adalah Rp17.900 per liternya. Kemudian harga pertamina dex juga turun Rp1.500 per liternya menjadi Rp17.400 per liter sebelumnya Rp18.900 per liter serta beberapa jenis BBM lainnya juga ikut mengalami penurunan," ungkapnya.
Ridha yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palangka Raya berharap, pemerintah pusat tidak menaikkan harga jual BBM bersubsidi.
Sebab apabila itu terjadi, tentunya akan ada dampak yang besar dirasakan masyarakat salah satunya seluruh harga barang serta lain sebagainya akan ikut mengalami kenaikan.
"Seperti bahan pokok, angkutan jasa seperti travel juga ikut naik, sehingga daya beli masyarakat akibat hal tersebut mengalami penurunan akibat hal itu," demikian Ridha.