Buntok, Kalteng (ANTARA) - Penjabat Bupati Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Lisda Arriyana menyatakan bahwa pihaknya telah menganggarkan Rp5, 067 miliar guna menangani dampak inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Dana tersebut dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2022 ini," katanya usai menghadiri rapat paripurna DPRD Barito Selatan, di Buntok, Selasa.
Dikatakannya, hal itu sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/2022 yang mewajibkan pemerintah daerah (pemda) untuk menyalurkan dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial.
"Jumlah dana yang dianggarkan untuk menangani dampak inflasi kenaikan BBM tersebut sudah melebihi dari angka dua persen," terangnya.
Ia merinci, jumlah dana Rp5,067 miliar itu, akan digunakan sebesar Rp1,190 miliar untuk kegiatan pasar murah dan pasar penyeimbang serta pelatihan bagi UMKM yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Barsel.
Kemudian, sebanyak Rp1,156 miliar yang akan digunakan untuk penanganan pangan dan hortikultura di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan (DKPPP).
"Adapun kegiatannya dengan melaksanakan bazar pangan, penyaluran bantuan sarana produksi pertanian, dan pemberian subsidi kepada nelayan," jelas Lisda.
Untuk kegiatan pembagian sembako gratis dan pemberdayaan masyarakat dan desa di enam kecamatan dalam tiga kali penyaluran dari Oktober-Desember 2022 dialokasikan dana sebesar Rp900 juta dan kegiatannya akan dilaksanakan Dinas Sosial Barito Selatan.
Sebanyak Rp821 juta digunakan untuk subsidi transportasi darat dan sungai yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan. Sedangkan Rp1 miliar lagi, akan digunakan untuk kegiatan bantuan sosial (Bansos) lainnya yang akan dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Barito Selatan.
Baca juga: Dua siswi SMP asal Barsel wakili Kalteng ikuti lomba seni tingkat nasional
Sementara untuk pembagian sembako gratis dan pasar murah dilakukan berdasarkan data keluarga pra sejahtera dan data-data terpadu kesejahteraan sosial.
"Itu semua merupakan langkah-langkah strategis dan konkrit yang akan kita laksanakan dalam upaya penanggulangan inflasi," demikian Lisda.
Acara rapat paripurna DPRD dengan agenda pemandangan umum fraksi dan tanggapan serta jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi tersebut dipimpin Ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran.
Dalam kegiatan tersebut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) setempat.
Baca juga: Pj Bupati: APBD-P Barsel 2022 diarahkan pada skala prioritas pembangunan
Baca juga: DPUPR Barsel fokuskan kegiatan perencanaan pada APBD-P 2022
Baca juga: Desa Sababilah Barsel dijadikan percontohan budi daya cabai
"Dana tersebut dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2022 ini," katanya usai menghadiri rapat paripurna DPRD Barito Selatan, di Buntok, Selasa.
Dikatakannya, hal itu sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/2022 yang mewajibkan pemerintah daerah (pemda) untuk menyalurkan dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial.
"Jumlah dana yang dianggarkan untuk menangani dampak inflasi kenaikan BBM tersebut sudah melebihi dari angka dua persen," terangnya.
Ia merinci, jumlah dana Rp5,067 miliar itu, akan digunakan sebesar Rp1,190 miliar untuk kegiatan pasar murah dan pasar penyeimbang serta pelatihan bagi UMKM yang akan dilaksanakan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Barsel.
Kemudian, sebanyak Rp1,156 miliar yang akan digunakan untuk penanganan pangan dan hortikultura di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perkebunan (DKPPP).
"Adapun kegiatannya dengan melaksanakan bazar pangan, penyaluran bantuan sarana produksi pertanian, dan pemberian subsidi kepada nelayan," jelas Lisda.
Untuk kegiatan pembagian sembako gratis dan pemberdayaan masyarakat dan desa di enam kecamatan dalam tiga kali penyaluran dari Oktober-Desember 2022 dialokasikan dana sebesar Rp900 juta dan kegiatannya akan dilaksanakan Dinas Sosial Barito Selatan.
Sebanyak Rp821 juta digunakan untuk subsidi transportasi darat dan sungai yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan. Sedangkan Rp1 miliar lagi, akan digunakan untuk kegiatan bantuan sosial (Bansos) lainnya yang akan dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Barito Selatan.
Baca juga: Dua siswi SMP asal Barsel wakili Kalteng ikuti lomba seni tingkat nasional
Sementara untuk pembagian sembako gratis dan pasar murah dilakukan berdasarkan data keluarga pra sejahtera dan data-data terpadu kesejahteraan sosial.
"Itu semua merupakan langkah-langkah strategis dan konkrit yang akan kita laksanakan dalam upaya penanggulangan inflasi," demikian Lisda.
Acara rapat paripurna DPRD dengan agenda pemandangan umum fraksi dan tanggapan serta jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi tersebut dipimpin Ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran.
Dalam kegiatan tersebut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) setempat.
Baca juga: Pj Bupati: APBD-P Barsel 2022 diarahkan pada skala prioritas pembangunan
Baca juga: DPUPR Barsel fokuskan kegiatan perencanaan pada APBD-P 2022
Baca juga: Desa Sababilah Barsel dijadikan percontohan budi daya cabai