Jakarta (ANTARA) - Ketua Gerakan Pemuda Jayapura Jack Puraro menegaskan bahwa Lukas Enembe bukanlah kepala suku besar di Papua sebagaimana klaim sekelompok orang selama ini.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (7/10), Jack menyatakan bahwa Papua bukan hanya milik satu suku, melainkan banyak suku di Papua. Bahkan, setiap suku memiliki perangkat adat yang terstruktur dalam sistem kepemimpinan tradisional.
"Ada Ondofi, kepala suku, kepala kerep, sampai kepada pesuruh-pesuruh," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Dewan Adat di tanah Tabi, yang wilayahnya meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi, tidak pernah memberikan legitimasi kepada Lukas Enembe sebagai kepala suku di Papua, atau mengangkat Lukas Enembe sebagai kepala suku.
"Kalau di wilayah Lapago dan Meepago mengangkat Lukas sebagai kepala suku, itu kewenangan dari masyarakat adat di sana. Akan tetapi, kalau untuk membawahi seluruh tanah Papua, orang yang telah memberikan pernyataan seperti itu untuk segera mengklarifikasi," katanya menegaskan.
Ia meminta semua pihak untuk tidak membangun atau menggiring opini-opini bahwa Papua ini memiliki satu kepala suku besar seperti Lukas Enembe.
Menurut dia, opini seperti itu sengaja dibangun untuk jadikan masyarakat Papua sebagai tameng untuk bentengi Lukas Enembe yang diduga bangkang terhadap panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Masyarakat yang masih berjaga-jaga di rumah kediaman Lukas Enembe, menurut Jack, memiliki hubungan emosional dengan Lukas Enembe.
Kendati demikian, Jack berharap mereka tidak menghalang-halangi tugas KPK untuk memeriksa Lukas, serta tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat yang mendiami wilayah tanah adat Tabi.
"Saya tahu kondisi Bapak Lukas hari ini masih sakit sehingga KPK tidak bisa melakukan penanganan. Saya berdoa semoga beliau bisa sehat sehingga bisa menindaklanjuti panggilan KPK. Papua kita jaga supaya tetap aman sebagai rumah kita bersama, siapa pun boleh tinggal di Papua," kata Jack.
Jack berharap Gubernur Lukas Enembe mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sehingga permasalahan kasus korupsi segera selesai dan masyarakat bisa tenang.
"Ini adalah proses hukum. Pemerintah tentu sudah punya data dan bukti. Siapa pun kita, masyarakat yang hidup di Republik Indonesia ini, tidak ada yang kebal hukum," tegas Jack.
Ia yakin Lukas Enembe sangat siap menghadapi proses hukum. Akan tetapi, kemungkinan ada masukan-masukan dari orang-orang di sekelilingnya, bahkan ada tekanan-tekanan yang dapat menghalangi proses hukum.
Ketua Gerakan Pemuda Jayapura meminta masyarakat Papua waspada terhadap oknum-oknum yang melakukan aksi provokasi sehingga membuat suasana di provinsi ini tidak kondusif.
Secara khusus, Jack mengimbau kuasa hukum Lukas Enembe supaya tidak terlalu frontal dengan pernyataan-pernyataan yang dapat memperkeruh situasi.
Ia berharap kuasa hukum Lukas Enembe lebih fokus menyiapkan dokumen-dokumen, data-data, dan bukti-bukti, serta terus berkoordinasi dengan KPK sehingga situasi tersebut bisa mereda.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (7/10), Jack menyatakan bahwa Papua bukan hanya milik satu suku, melainkan banyak suku di Papua. Bahkan, setiap suku memiliki perangkat adat yang terstruktur dalam sistem kepemimpinan tradisional.
"Ada Ondofi, kepala suku, kepala kerep, sampai kepada pesuruh-pesuruh," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Dewan Adat di tanah Tabi, yang wilayahnya meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi, tidak pernah memberikan legitimasi kepada Lukas Enembe sebagai kepala suku di Papua, atau mengangkat Lukas Enembe sebagai kepala suku.
"Kalau di wilayah Lapago dan Meepago mengangkat Lukas sebagai kepala suku, itu kewenangan dari masyarakat adat di sana. Akan tetapi, kalau untuk membawahi seluruh tanah Papua, orang yang telah memberikan pernyataan seperti itu untuk segera mengklarifikasi," katanya menegaskan.
Ia meminta semua pihak untuk tidak membangun atau menggiring opini-opini bahwa Papua ini memiliki satu kepala suku besar seperti Lukas Enembe.
Menurut dia, opini seperti itu sengaja dibangun untuk jadikan masyarakat Papua sebagai tameng untuk bentengi Lukas Enembe yang diduga bangkang terhadap panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Masyarakat yang masih berjaga-jaga di rumah kediaman Lukas Enembe, menurut Jack, memiliki hubungan emosional dengan Lukas Enembe.
Kendati demikian, Jack berharap mereka tidak menghalang-halangi tugas KPK untuk memeriksa Lukas, serta tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat yang mendiami wilayah tanah adat Tabi.
"Saya tahu kondisi Bapak Lukas hari ini masih sakit sehingga KPK tidak bisa melakukan penanganan. Saya berdoa semoga beliau bisa sehat sehingga bisa menindaklanjuti panggilan KPK. Papua kita jaga supaya tetap aman sebagai rumah kita bersama, siapa pun boleh tinggal di Papua," kata Jack.
Jack berharap Gubernur Lukas Enembe mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sehingga permasalahan kasus korupsi segera selesai dan masyarakat bisa tenang.
"Ini adalah proses hukum. Pemerintah tentu sudah punya data dan bukti. Siapa pun kita, masyarakat yang hidup di Republik Indonesia ini, tidak ada yang kebal hukum," tegas Jack.
Ia yakin Lukas Enembe sangat siap menghadapi proses hukum. Akan tetapi, kemungkinan ada masukan-masukan dari orang-orang di sekelilingnya, bahkan ada tekanan-tekanan yang dapat menghalangi proses hukum.
Ketua Gerakan Pemuda Jayapura meminta masyarakat Papua waspada terhadap oknum-oknum yang melakukan aksi provokasi sehingga membuat suasana di provinsi ini tidak kondusif.
Secara khusus, Jack mengimbau kuasa hukum Lukas Enembe supaya tidak terlalu frontal dengan pernyataan-pernyataan yang dapat memperkeruh situasi.
Ia berharap kuasa hukum Lukas Enembe lebih fokus menyiapkan dokumen-dokumen, data-data, dan bukti-bukti, serta terus berkoordinasi dengan KPK sehingga situasi tersebut bisa mereda.