Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Markas Besar PBB, New York, untuk membahas berbagai dinamika geopolitik, dampak krisis global, dan perkembangan persiapan penyelenggaraan KTT G20 di Bali.
Menko Airlangga juga memaparkan berbagai perkembangan penting dalam pertemuan G20 selama ini.
"Indonesia berkomitmen dalam memperjuangkan ketiga agenda utama G20 tahun ini yakni Global Health Architecture, Digital Economy Transformation, serta Energy Transition,” ungkapnya sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Jumat.
Komitmen negara-negara G20 dalam Financial Intermediary Fund (FIF) untuk Pandemic Prevention, Preparedness, and Response (PPPR) diwujudkan melalui peningkatan alokasi pendanaan.
“Di dalam negeri, Indonesia telah memprioritaskan agenda transisi energi dengan mengejar berbagai program seperti dekarbonisasi melalui coal-phase out, hydro power plant serta penjajakan kerja sama Carbon-Capture Utilization Storage (CCUS),” imbuhnya.
Dalam pembicaraan menyangkut krisis global, Menko Airlangga menyampaikan bahwa ketahanan pangan Indonesia dinilai relatif kuat dengan adanya surplus produksi pangan dan ketersediaan pupuk untuk kedepannya.
Terkait konflik di Ukraina, disrupsi pangan, dan produk pertanian global, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas upaya Sekjen PBB dalam pembentukan Global Crisis Response Group (GCRG) dan Black Sea Initiatives (BIS) yang akan berlangsung selama 120 hari sejak Juli lalu sampai November.
"Pemerintah Indonesia mendukung perpanjangan Black Sea Initiatives hingga melampaui November 2022,” ungkap Menko Airlangga.
Sekjen Gutteres menyebutkan perpanjangan durasi perjanjian Black Sea Initiatives masih dibicarakan, tapi PBB optimis perpanjangan ini akan disetujui sehingga dapat segera diumumkan.
Sekjen Gutteres juga mengatakan mendukung penuh dan bersedia menyuarakan kepentingan Presidensi G20 Indonesia, untuk keberhasilan penyelenggaraan KTT di Bali.
Ia juga meminta dukungan Indonesia dan negara berkembang besar lainnya seperti Brasil, India, dan Afrika Selatan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
Selama ini PBB telah menjalin komunikasi dan memberikan dukungan terhadap isu perubahan iklim, dan kedepannya siap memperdalam kolaborasi dengan G20 pada isu penting ini.
Adapun dalam menghadapi krisis pada sektor keuangan, agenda debt relief, termasuk debt reduction, masih terus diperjuangkan dan tengah mencari kata sepakat dalam Forum G20.
Menko Airlangga juga memaparkan berbagai perkembangan penting dalam pertemuan G20 selama ini.
"Indonesia berkomitmen dalam memperjuangkan ketiga agenda utama G20 tahun ini yakni Global Health Architecture, Digital Economy Transformation, serta Energy Transition,” ungkapnya sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Jumat.
Komitmen negara-negara G20 dalam Financial Intermediary Fund (FIF) untuk Pandemic Prevention, Preparedness, and Response (PPPR) diwujudkan melalui peningkatan alokasi pendanaan.
“Di dalam negeri, Indonesia telah memprioritaskan agenda transisi energi dengan mengejar berbagai program seperti dekarbonisasi melalui coal-phase out, hydro power plant serta penjajakan kerja sama Carbon-Capture Utilization Storage (CCUS),” imbuhnya.
Dalam pembicaraan menyangkut krisis global, Menko Airlangga menyampaikan bahwa ketahanan pangan Indonesia dinilai relatif kuat dengan adanya surplus produksi pangan dan ketersediaan pupuk untuk kedepannya.
Terkait konflik di Ukraina, disrupsi pangan, dan produk pertanian global, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas upaya Sekjen PBB dalam pembentukan Global Crisis Response Group (GCRG) dan Black Sea Initiatives (BIS) yang akan berlangsung selama 120 hari sejak Juli lalu sampai November.
"Pemerintah Indonesia mendukung perpanjangan Black Sea Initiatives hingga melampaui November 2022,” ungkap Menko Airlangga.
Sekjen Gutteres menyebutkan perpanjangan durasi perjanjian Black Sea Initiatives masih dibicarakan, tapi PBB optimis perpanjangan ini akan disetujui sehingga dapat segera diumumkan.
Sekjen Gutteres juga mengatakan mendukung penuh dan bersedia menyuarakan kepentingan Presidensi G20 Indonesia, untuk keberhasilan penyelenggaraan KTT di Bali.
Ia juga meminta dukungan Indonesia dan negara berkembang besar lainnya seperti Brasil, India, dan Afrika Selatan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
Selama ini PBB telah menjalin komunikasi dan memberikan dukungan terhadap isu perubahan iklim, dan kedepannya siap memperdalam kolaborasi dengan G20 pada isu penting ini.
Adapun dalam menghadapi krisis pada sektor keuangan, agenda debt relief, termasuk debt reduction, masih terus diperjuangkan dan tengah mencari kata sepakat dalam Forum G20.