Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan masih ada dana sekitar Rp1.200 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 yang harus dibelanjakan dalam dua bulan pada akhir tahun ini.
"Ini sangat besar uangnya dan kalau mungkin kami bisa eksekusi semua," ucap Sri Mulyani dalam Seminar Strategi Capai Ekonomi Kuat & Berkelanjutan di Tengah Risiko yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.
Adapun dana tersebut berasal dari sisa belanja negara yang belum terserap selama Januari hingga September 2022. Untuk diketahui dalam periode tersebut, telah terserap dana senilai Rp1.913,9 triliun atau 61,6 persen dari target tahun ini yang sebesar Rp3.106,4 triliun.
Ia membeberkan seluruh dana yang harus dibelanjakan tersebut tersebar di seluruh kementerian, lembaga, maupun daerah.
Selain belanja negara di tahun ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun sudah mengalokasikan dana untuk APBN tahun 2023, dengan asumsi yang juga telah ditetapkan, namun dunia bergerak secara luar biasa sehingga asumsi makro dalam APBN pun tidak bisa sesuai dengan yang telah direncanakan.
"Jadi selama pandemi ini kita belajar sangat banyak, APBN dibuat fleksibel dan responsif karena memang begitu banyak kejutan dan perubahan yang terjadi," tuturnya.
Menkeu menyampaikan kejutan tersebut berasal dari pandemi COVID-19 yang masih ada hingga saat ini dan terus berubah siap maupun tidak siap.
Kejutan lainnya juga datang dari kondisi geopolitik yang terjadi saat ini terutama dari konflik Rusia dan Ukraina, serta perubahan iklim yang menyebabkan bencana di berbagai negara.
"Ini sangat besar uangnya dan kalau mungkin kami bisa eksekusi semua," ucap Sri Mulyani dalam Seminar Strategi Capai Ekonomi Kuat & Berkelanjutan di Tengah Risiko yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.
Adapun dana tersebut berasal dari sisa belanja negara yang belum terserap selama Januari hingga September 2022. Untuk diketahui dalam periode tersebut, telah terserap dana senilai Rp1.913,9 triliun atau 61,6 persen dari target tahun ini yang sebesar Rp3.106,4 triliun.
Ia membeberkan seluruh dana yang harus dibelanjakan tersebut tersebar di seluruh kementerian, lembaga, maupun daerah.
Selain belanja negara di tahun ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun sudah mengalokasikan dana untuk APBN tahun 2023, dengan asumsi yang juga telah ditetapkan, namun dunia bergerak secara luar biasa sehingga asumsi makro dalam APBN pun tidak bisa sesuai dengan yang telah direncanakan.
"Jadi selama pandemi ini kita belajar sangat banyak, APBN dibuat fleksibel dan responsif karena memang begitu banyak kejutan dan perubahan yang terjadi," tuturnya.
Menkeu menyampaikan kejutan tersebut berasal dari pandemi COVID-19 yang masih ada hingga saat ini dan terus berubah siap maupun tidak siap.
Kejutan lainnya juga datang dari kondisi geopolitik yang terjadi saat ini terutama dari konflik Rusia dan Ukraina, serta perubahan iklim yang menyebabkan bencana di berbagai negara.