Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp504,7 triliun.
“Perlindungan sosial anggarannya Rp504,7 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat.
Anggaran itu tumbuh 1,6 persen dibandingkan dengan APBN 2024 sebesar Rp496,8 triliun.
Anggaran tersebut di antaranya digulirkan untuk kelanjutan berbagai program perlinsos, sinergi dan integrasi perlinsos dengan kartu kesejahteraan, penguatan perlinsos sepanjang hayat, serta penguatan graduasi kemiskinan yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.
Secara rinci, target anggaran perlinsos mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan program Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM.
Kemudian, Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) bagi 42,4 ribu anak, 37,4 ribu lansia, dan 64,1 ribu penyandang disabilitas.
Anggaran juga digunakan untuk pelaksanaan tanggap darurat bencana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan bantuan langsung tunai (BLT) desa untuk 2,96 juta KPM.
Dana perlinsos pun turut digunakan untuk subsidi, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu sebanyak 19,41 juta kiloliter, LPG 3 kilogram sebanyak 8.170 juta kg, serta subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) untuk 7,05 juta debitur.
Menkeu menyebut program perlinsos menopang berbagai kelompok masyarakat, mulai dari kelompok miskin hingga kelas menengah.
Pemerintah telah menggelontorkan dana perlinsos sebesar Rp3.127,6 triliun sepanjang 2015-2023.
Menurut Menkeu, dana tersebut berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 11,25 persen pada 2014 menjadi 9,03 persen, tingkat ketimpangan atau rasio gini turun dari 0,406 menjadi 0,379, dan pengangguran turun dari 5,9 persen menjadi 4,82 persen.
Menkeu Sri Mulyani anggarkan Rp504,7 triliun untuk perlinsos pada RAPBN 2025
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (keempat kiri) bersama Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah (kiri), Mendikbud Ristek Nadiem Makarim (kedua kiri), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (ketiga kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah), Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (ketiga kanan), Wakil Menteri Pertanian Sudaryono (kedua kanan) dan Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Irjen Pol Wahyu Hadiningrat (kanan) berbicang saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan TA 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024). Pemerintah mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi pada RAPBN 2025 ditetapkan sebesar Rp525 triliun. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.
