Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meningkatkan kapasitas dan kesigapan aparatur dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden di Palangka Raya, Rabu, menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam penyelenggaraan layanan pelindungan perempuan dan anak.
"Penguatan SDM ini sangat penting, mengingat mereka yang ada pada penyedia layanan bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan merupakan garda terdepan saat menerima aduan dari masyarakat," katanya.
"Kesigapan dan ketelatenan harus dimiliki petugas dalam memberikan layanan terbaik kepada perempuan dan anak," katanya di sela pelatihan manajemen dan penanganan kasus dalam koordinasi serta sinkronisasi peningkatan sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
Baca juga: Pemprov Kalteng bangun 15.529 unit rumah layak huni dalam enam tahun
Linae mengatakan bahwa pemerintah provinsi menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas petugas dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
Ia menjelaskan pula bahwa pemerintah provinsi berupaya memenuhi hak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
"Selain itu juga hak lainnya berupa pelayanan kesehatan, konseling, perlindungan dalam rumah aman, serta pemberdayaan untuk pemulihan kembali pada keadaan semula," katanya.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalteng Marwati Sukwatini mengatakan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Sehingga perlindungan maupun penanganan kasus bagi korban perempuan dan anak semakin baik lagi," katanya.
Baca juga: Pemprov Kalteng antisipasi lonjakan harga bahan pokok
Baca juga: Meski inflasi turun, Pemprov Kalteng tetap optimalkan intervensi dan mitigasi
Baca juga: Pemprov Kalteng wujudkan 'multi way communication' dengan pengoptimalan situs web
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden di Palangka Raya, Rabu, menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam penyelenggaraan layanan pelindungan perempuan dan anak.
"Penguatan SDM ini sangat penting, mengingat mereka yang ada pada penyedia layanan bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan merupakan garda terdepan saat menerima aduan dari masyarakat," katanya.
"Kesigapan dan ketelatenan harus dimiliki petugas dalam memberikan layanan terbaik kepada perempuan dan anak," katanya di sela pelatihan manajemen dan penanganan kasus dalam koordinasi serta sinkronisasi peningkatan sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
Baca juga: Pemprov Kalteng bangun 15.529 unit rumah layak huni dalam enam tahun
Linae mengatakan bahwa pemerintah provinsi menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas petugas dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
Ia menjelaskan pula bahwa pemerintah provinsi berupaya memenuhi hak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
"Selain itu juga hak lainnya berupa pelayanan kesehatan, konseling, perlindungan dalam rumah aman, serta pemberdayaan untuk pemulihan kembali pada keadaan semula," katanya.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalteng Marwati Sukwatini mengatakan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Sehingga perlindungan maupun penanganan kasus bagi korban perempuan dan anak semakin baik lagi," katanya.
Baca juga: Pemprov Kalteng antisipasi lonjakan harga bahan pokok
Baca juga: Meski inflasi turun, Pemprov Kalteng tetap optimalkan intervensi dan mitigasi
Baca juga: Pemprov Kalteng wujudkan 'multi way communication' dengan pengoptimalan situs web