Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga menilai dukungan Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) berupa dana pinjaman berbasis kebijakan senilai 500 juta dolar AS merupakan penghargaan terhadap transformasi BUMN.
"Itu adalah bagian dari penghargaan mereka terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh BUMN dan mereka menghargai itu. Jadi, ini sumbangan juga dari yang telah dilakukan BUMN dalam melakukan transformasi," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Arya mengatakan ADB itu melihat reformasi struktural yang dilakukan oleh BUMN itu sangat bagus, sehingga mereka mengapresiasi dan melihat bahwa ketika di tengah pandemi, semua langkah-langkah transformasi yang dilakukan oleh BUMN sebagian besar berhasil.
Dengan demikian, ADB berinisiatif untuk memberikan dukungan program melalui APBN.
"Dana itu tidak diberikan ke Kementerian BUMN, tapi diberikan ke APBN. Ini adalah kontribusi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN ke BUMN-BUMN yang sudah melakukan transformasi sehingga mereka (ADB) menghargai. Jadi, itu bukan proyek, bukan dana proyek, itu dana program dan bukan langsung ke BUMN. Itu mereka berikan kepada APBN," kata Arya.
Sebelumnya, ADB telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai 500 juta dolar AS guna mendukung reformasi BUMN di Indonesia.
Pinjaman tersebut akan mencakup subprogram pertama di bawah program reformasi BUMN, yang akan membantu Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan resiliensi BUMN, serta memperkuat kerangka tata kelola perusahaannya.
Spesialis Manajemen Publik Senior ADB untuk Asia Tenggara Yurenda Basnett menilai BUMN dapat berperan sangat penting dalam mendorong pemulihan dari pandemi COVID-19 yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
Namun, agar dapat memberikan nilai yang lebih besar bagi masyarakat, kelemahan struktural BUMN harus diatasi. ADB senang dapat ikut serta dalam mendukung upaya pemerintah mereformasi BUMN.
Program ini selaras dengan Peta Jalan BUMN 2020–2024 yang menyeluruh dan ambisius, dan memperkenalkan serangkaian reformasi untuk mentransformasikan BUMN dan memastikan kontribusinya terhadap cita-cita Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.
Program tersebut akan mendukung pengurangan jumlah BUMN, sekaligus mensyaratkan BUMN untuk fokus pada operasi intinya sehingga BUMN menjadi layak secara keuangan dan dapat menyediakan layanan publik esensial secara efisien.
"Itu adalah bagian dari penghargaan mereka terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh BUMN dan mereka menghargai itu. Jadi, ini sumbangan juga dari yang telah dilakukan BUMN dalam melakukan transformasi," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Arya mengatakan ADB itu melihat reformasi struktural yang dilakukan oleh BUMN itu sangat bagus, sehingga mereka mengapresiasi dan melihat bahwa ketika di tengah pandemi, semua langkah-langkah transformasi yang dilakukan oleh BUMN sebagian besar berhasil.
Dengan demikian, ADB berinisiatif untuk memberikan dukungan program melalui APBN.
"Dana itu tidak diberikan ke Kementerian BUMN, tapi diberikan ke APBN. Ini adalah kontribusi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN ke BUMN-BUMN yang sudah melakukan transformasi sehingga mereka (ADB) menghargai. Jadi, itu bukan proyek, bukan dana proyek, itu dana program dan bukan langsung ke BUMN. Itu mereka berikan kepada APBN," kata Arya.
Sebelumnya, ADB telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai 500 juta dolar AS guna mendukung reformasi BUMN di Indonesia.
Pinjaman tersebut akan mencakup subprogram pertama di bawah program reformasi BUMN, yang akan membantu Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan resiliensi BUMN, serta memperkuat kerangka tata kelola perusahaannya.
Spesialis Manajemen Publik Senior ADB untuk Asia Tenggara Yurenda Basnett menilai BUMN dapat berperan sangat penting dalam mendorong pemulihan dari pandemi COVID-19 yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
Namun, agar dapat memberikan nilai yang lebih besar bagi masyarakat, kelemahan struktural BUMN harus diatasi. ADB senang dapat ikut serta dalam mendukung upaya pemerintah mereformasi BUMN.
Program ini selaras dengan Peta Jalan BUMN 2020–2024 yang menyeluruh dan ambisius, dan memperkenalkan serangkaian reformasi untuk mentransformasikan BUMN dan memastikan kontribusinya terhadap cita-cita Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.
Program tersebut akan mendukung pengurangan jumlah BUMN, sekaligus mensyaratkan BUMN untuk fokus pada operasi intinya sehingga BUMN menjadi layak secara keuangan dan dapat menyediakan layanan publik esensial secara efisien.