Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menekankan sejumlah hal yang patut diperhatikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
Arahan itu disampaikan Presiden pada acara Rapat Konsolidasi Nasional dalam Rangka Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Beach City Entertainment Center Ancol, Jakarta, Jumat.
“Momentum waktu (persiapan pemilu) yang masih tersisa harus dimanfaatkan sebaiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu, memperbaiki kekurangan dan masalah yang harus harus diselesaikan, mengatasi kendala dan kekurangan yang ada. Untuk itu ada beberapa hal ingin saya tekankan,” kata Jokowi.
Pertama, dia meminta seluruh kegiatan di setiap tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis. Hal tersebut menurutnya sangat penting agar setiap tahapan memiliki koridor hukum yang jelas.
“Ini penting untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai persoalan yang akan muncul,” jelas dia.
Kedua, dia mengingatkan bahwa hal-hal teknis bisa menjadi politis, sehingga KPU sebagai penyelenggara pemilu harus berhati-hati.
Dia meminta KPU memastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik penyelenggaraan pemilu dengan sangat detail.
“Rencanakan dan lakukan pengadaan tepat jumlah dan tepat waktu. Jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan keributan di lapangan. Hal kecil kalau tidak detail bisa menjadi keributan di lapangan. Selain itu juga penting melakukan efisiensi dan transparansi,” ujarnya.
Ketiga, Jokowi menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia KPU dari pusat hingga daerah, dalam penyelenggaraan di semua tingkatan.
“Bekali keterampilan dan kemampuan SDM yang diperlukan agar seluruh perangkat mampu bertugas dengan baik. Harus menyadari tugas penting mengawal pesta demokrasi, dengan menunjukkan kredibilitas dan kemampuan terbaik bagi masa depan bangsa dan negara,” tuturnya.
Keempat, ia mengingatkan bahwa Pemilu 2024 dilaksanakan dalam kondisi ekonomi global yang tidak pasti dan sulit dikalkulasi. Sehingga semua pihak termasuk penyelenggara pemilu harus memiliki perasaan yang sama dalam kondisi saat ini.
Presiden berpesan kepada KPU agar senantiasa bekerja efisien, yakni memanfaatkan anggaran dengan cermat dan efisien, serta membuat skala prioritas.
Kelima Presiden menginginkan KPU memperkuat pendidikan politik baik bagi kontestan pemilu maupun masyarakat. Menurutnya, KPU sejak awal harus mengajak peserta pemilu untuk melakukan pemilu damai, jujur, berintegritas dan menolak tindakan tidak terpuji yang mencederai demokrasi.
“Semua harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide dan gagasan bukan politik adu domba,” jelasnya. .
Sementara itu Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang berkenan hadir dalam acara tersebut.
Menurut Hasyim, kehadiran Presiden merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap KPU.
"Kehadiran Presiden sekaligus menunjukkan bahwa pemilu akan diselenggarakan tepat waktu," kata dia.
Dia mengatakan Rapat Konsolidasi Nasional KPU ini mengangkat tema Konsolidasi KPU untuk Meningkatkan Pelayanan Pemilu 2024.
Topik tersebut dipilih karena KPU menyadari posisinya sebagai lembaga pelayanan yang harus melayani dua pihak yakni masyarakat pengguna hak pilih, serta peserta pemilu baik partai politik maupun perseorangan serta calon presiden dan wakil presiden, dan para calon kepala daerah.
Arahan itu disampaikan Presiden pada acara Rapat Konsolidasi Nasional dalam Rangka Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Beach City Entertainment Center Ancol, Jakarta, Jumat.
“Momentum waktu (persiapan pemilu) yang masih tersisa harus dimanfaatkan sebaiknya untuk meningkatkan kapasitas teknis persiapan pemilu, memperbaiki kekurangan dan masalah yang harus harus diselesaikan, mengatasi kendala dan kekurangan yang ada. Untuk itu ada beberapa hal ingin saya tekankan,” kata Jokowi.
Pertama, dia meminta seluruh kegiatan di setiap tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis. Hal tersebut menurutnya sangat penting agar setiap tahapan memiliki koridor hukum yang jelas.
“Ini penting untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai persoalan yang akan muncul,” jelas dia.
Kedua, dia mengingatkan bahwa hal-hal teknis bisa menjadi politis, sehingga KPU sebagai penyelenggara pemilu harus berhati-hati.
Dia meminta KPU memastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik penyelenggaraan pemilu dengan sangat detail.
“Rencanakan dan lakukan pengadaan tepat jumlah dan tepat waktu. Jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan keributan di lapangan. Hal kecil kalau tidak detail bisa menjadi keributan di lapangan. Selain itu juga penting melakukan efisiensi dan transparansi,” ujarnya.
Ketiga, Jokowi menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia KPU dari pusat hingga daerah, dalam penyelenggaraan di semua tingkatan.
“Bekali keterampilan dan kemampuan SDM yang diperlukan agar seluruh perangkat mampu bertugas dengan baik. Harus menyadari tugas penting mengawal pesta demokrasi, dengan menunjukkan kredibilitas dan kemampuan terbaik bagi masa depan bangsa dan negara,” tuturnya.
Keempat, ia mengingatkan bahwa Pemilu 2024 dilaksanakan dalam kondisi ekonomi global yang tidak pasti dan sulit dikalkulasi. Sehingga semua pihak termasuk penyelenggara pemilu harus memiliki perasaan yang sama dalam kondisi saat ini.
Presiden berpesan kepada KPU agar senantiasa bekerja efisien, yakni memanfaatkan anggaran dengan cermat dan efisien, serta membuat skala prioritas.
Kelima Presiden menginginkan KPU memperkuat pendidikan politik baik bagi kontestan pemilu maupun masyarakat. Menurutnya, KPU sejak awal harus mengajak peserta pemilu untuk melakukan pemilu damai, jujur, berintegritas dan menolak tindakan tidak terpuji yang mencederai demokrasi.
“Semua harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide dan gagasan bukan politik adu domba,” jelasnya. .
Sementara itu Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang berkenan hadir dalam acara tersebut.
Menurut Hasyim, kehadiran Presiden merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap KPU.
"Kehadiran Presiden sekaligus menunjukkan bahwa pemilu akan diselenggarakan tepat waktu," kata dia.
Dia mengatakan Rapat Konsolidasi Nasional KPU ini mengangkat tema Konsolidasi KPU untuk Meningkatkan Pelayanan Pemilu 2024.
Topik tersebut dipilih karena KPU menyadari posisinya sebagai lembaga pelayanan yang harus melayani dua pihak yakni masyarakat pengguna hak pilih, serta peserta pemilu baik partai politik maupun perseorangan serta calon presiden dan wakil presiden, dan para calon kepala daerah.