Nanga Bulik (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah menyusun aplikasi pajak daerah SIM PBB-P2, SIM BPHTB dan lainnya.
"Aplikasi pajak daerah ini telah berbasis daring (online) atau situs web yang telah terintegrasi dengan data pertanahan," kata Bupati Lamandau Hendra Lesmana dihubungi dari Nanga Bulik, Selasa.
Adapun saat ini dalam proses pengintegrasian dengan data kependudukan dan perizinan, serta dapat diakses oleh seluruh wajib pajak untuk melakukan cek dan cetak tagihan pajak daerah.
Selain itu, terobosan ini bertujuan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, mempermudah dan memperluas aksesibilitas pelayanan publik, transparansi maupun akuntabel.
"Pemerintah kabupaten juga telah melaksanakan kerja sama pengintegrasian penerimaan pembayaran pajak daerah secara host to host antara aplikasi pajak daerah dengan payment channel bank dan non-bank," terangnya.
Baca juga: ASN Lamandau diminta implementasikan nilai inti 'ASN BerAKHLAK'
Lebih lanjut dia menyampaikan, dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Lamandau telah melakukan upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi.
"Berbagai kegiatan telah dilaksanakan secara rutin antara lain penyusunan nilai pasar bumi/tanah untuk seluruh kecamatan sebagai bahan perhitungan nilai perolehan BPHTB dan pembaharuan NJOP PBB-P2," katanya.
Kemudian pendataan dan pemutakhiran objek potensial seperti bangunan sarang burung walet, yang pada tahun ini telah terdaftar PBB-P2 objek sarang burung walet di empat kecamatan yaitu Belantikan Raya, Lamandau, Delang dan Batang Kawa. Menyusul pada 2023 empat kecamatan berikutnya.
Baca juga: Bupati Lamandau: Pembangunan bidang pendidikan terus dioptimalkan
Baca juga: Pemkab Lamandau siap tindaklanjuti hasil rakornas P2DD
Baca juga: Safari Natal menjadi sarana mempererat jalinan silaturahmi