Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan Softbank Group batal berinvestasi di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah Indonesia menginginkan model investasi yang adil.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu, Bahlil menjelaskan Founder dan CEO Softbank Masayoshi Son memang pernah bertemu dengan Presiden Jokowi. Ia pun mengaku pernah beberapa kali ikut melakukan pendekatan ke miliarder itu.
"Proposal yang ditawarkan, menurut kami, untung bagi dia, nggak untung ke negara. Dan kami nggak mau didikte," tegasnya.
Bahlil memberi contoh tawaran yang disampaikan Softbank salah satunya adalah mereka menentukan internal rate of return (IRR) atau tingkat pengembalian modal sendiri.
"Contoh nih ya, dia mau bangun, IRR ditentukan sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia. Nggak fair dong, nggak cincai dong. Jadi kita mencari model investasi yang fair. Artinya yang investornya juga hidup tapi negara juga jangan dibuat berat. Win win," ungkapnya.
Menurut Bahlil, tidak boleh pengusaha atau investor mengatur negara. Sejatinya pengusaha dan pemerintah saling membutuhkan.
"Itu yang dalam bahasa saya, nggak boleh pengusaha itu mengatur negara. Negara yang mengatur pengusaha, tapi juga negara nggak boleh semena-mena ke pengusaha. Nggak boleh, karena kita saling membutuhkan." katanya.
Bahlil meyakinkan, meski ditinggal Softbank, proyek IKN masih menarik minat banyak investor. Hingga saat ini, tercatat sudah ada sejumlah investor global yang berkomitmen untuk menanamkan modalnya di ibu kota baru.
"IKN itu investornya sudah ada, dari UEA, China, beberapa negara Eropa, Taiwan, Korea Selatan, itu ada," katanya.
Hengkangnya Softbank dari proyek IKN sempat ramai dikabarkan pada Maret 2022. Meski keluar dari proyek di IKN, SoftBank memastikan tetap berkomitmen dan mendukung pengembangan perusahaan rintisan di Indonesia.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu, Bahlil menjelaskan Founder dan CEO Softbank Masayoshi Son memang pernah bertemu dengan Presiden Jokowi. Ia pun mengaku pernah beberapa kali ikut melakukan pendekatan ke miliarder itu.
"Proposal yang ditawarkan, menurut kami, untung bagi dia, nggak untung ke negara. Dan kami nggak mau didikte," tegasnya.
Bahlil memberi contoh tawaran yang disampaikan Softbank salah satunya adalah mereka menentukan internal rate of return (IRR) atau tingkat pengembalian modal sendiri.
"Contoh nih ya, dia mau bangun, IRR ditentukan sendiri, nanti pemerintah tinggal sewa ke dia. Nggak fair dong, nggak cincai dong. Jadi kita mencari model investasi yang fair. Artinya yang investornya juga hidup tapi negara juga jangan dibuat berat. Win win," ungkapnya.
Menurut Bahlil, tidak boleh pengusaha atau investor mengatur negara. Sejatinya pengusaha dan pemerintah saling membutuhkan.
"Itu yang dalam bahasa saya, nggak boleh pengusaha itu mengatur negara. Negara yang mengatur pengusaha, tapi juga negara nggak boleh semena-mena ke pengusaha. Nggak boleh, karena kita saling membutuhkan." katanya.
Bahlil meyakinkan, meski ditinggal Softbank, proyek IKN masih menarik minat banyak investor. Hingga saat ini, tercatat sudah ada sejumlah investor global yang berkomitmen untuk menanamkan modalnya di ibu kota baru.
"IKN itu investornya sudah ada, dari UEA, China, beberapa negara Eropa, Taiwan, Korea Selatan, itu ada," katanya.
Hengkangnya Softbank dari proyek IKN sempat ramai dikabarkan pada Maret 2022. Meski keluar dari proyek di IKN, SoftBank memastikan tetap berkomitmen dan mendukung pengembangan perusahaan rintisan di Indonesia.