Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menghimpun dana abadi untuk pendidikan mencapai lebih dari Rp129 triliun hingga awal 2023.
"Dana abadi ini adalah uang yang dapat memberikan dukungan untuk setiap pendidikan, penelitian dan kebutuhan semua sektor untuk meningkatkan kualitas indeks manusia," ucap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum 2023 di Jakarta, Rabu.
Menkeu menilai dana pendidikan merupakan salah satu alokasi yang paling penting untuk masyarakat, lantaran kualitas pertumbuhan suatu negara salah satunya diukur dari pendidikan sehingga belanja negara untuk pendidikan akan tetap menjadi salah satu yang terbesar.
Maka dari itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah mengalokasikan belanja pendidikan di atas Rp600 triliun, yakni Rp612,2 triliun pada tahun 2023.
Alokasi belanja tersebut bukan hanya merupakan belanja pemerintah pusat, tetapi belanja pemerintah daerah secara langsung untuk meningkatkan kualitas manajemen sekolah hingga pengajaran dan memberikan dukungan dengan cara yang jauh lebih fleksibel dan inovatif.
Adapun alokasi belanja ini meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,1 triliun, belanja pemerintah daerah Rp305,6 triliun dan pembiayaan Rp69,5 triliun.
Sri Mulyani pun bercerita saat dirinya pertama kali diangkat sebagai Menkeu pada tahun 2005-2006, total anggaran keseluruhan belanja Indonesia tidak lebih dari Rp550 triliun.
"Itu total anggaran, hari ini total pengeluaran edukasi akan lebih besar dari Rp600 triliun. Ini hanya untuk memberi Anda gambaran tentang besarnya anggaran dan alokasi yang terus kami dedikasikan untuk meningkatkan sumber daya manusia," ungkapnya.
"Dana abadi ini adalah uang yang dapat memberikan dukungan untuk setiap pendidikan, penelitian dan kebutuhan semua sektor untuk meningkatkan kualitas indeks manusia," ucap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum 2023 di Jakarta, Rabu.
Menkeu menilai dana pendidikan merupakan salah satu alokasi yang paling penting untuk masyarakat, lantaran kualitas pertumbuhan suatu negara salah satunya diukur dari pendidikan sehingga belanja negara untuk pendidikan akan tetap menjadi salah satu yang terbesar.
Maka dari itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah mengalokasikan belanja pendidikan di atas Rp600 triliun, yakni Rp612,2 triliun pada tahun 2023.
Alokasi belanja tersebut bukan hanya merupakan belanja pemerintah pusat, tetapi belanja pemerintah daerah secara langsung untuk meningkatkan kualitas manajemen sekolah hingga pengajaran dan memberikan dukungan dengan cara yang jauh lebih fleksibel dan inovatif.
Adapun alokasi belanja ini meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,1 triliun, belanja pemerintah daerah Rp305,6 triliun dan pembiayaan Rp69,5 triliun.
Sri Mulyani pun bercerita saat dirinya pertama kali diangkat sebagai Menkeu pada tahun 2005-2006, total anggaran keseluruhan belanja Indonesia tidak lebih dari Rp550 triliun.
"Itu total anggaran, hari ini total pengeluaran edukasi akan lebih besar dari Rp600 triliun. Ini hanya untuk memberi Anda gambaran tentang besarnya anggaran dan alokasi yang terus kami dedikasikan untuk meningkatkan sumber daya manusia," ungkapnya.