Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia dan Malaysia sepakat untuk terus melindungi sektor kelapa sawit termasuk mengatasi diskriminasi terhadap komoditas tersebut.
Upaya mengatasi diskriminasi terhadap kelapa sawit itu sekaligus menanggapi kebijakan sepihak yang mempengaruhi kelapa sawit.
“Hari ini, kami melakukan pertemuan terutama terkait dialog industri kelapa sawit. Ada beberapa permasalahan mendesak yang dibahas dalam dialog industri kelapa sawit dan mengusulkan pendekatan bersama yang memungkinkan tindakan yang terkoordinasi yang kami sepakat untuk terus melindungi sektor kelapa sawit,” kata Airlangga dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia Dato Sri Fadillah Yusof di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Kamis.
Pertemuan ini sepakat memanfaatkan keterlibatan negara-negara pengimpor utama kelapa sawit melalui dialog kebijakan.
Strategi ditujukan untuk pengakuan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) yang lebih luas di pasar global dan diikuti dengan upaya aktif, termasuk mendorong pengakuan tersebut dalam kaitannya dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Dalam kesempatan tersebut, mereka juga membahas strategi perluasan keanggotaan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).
“Tadi telah disepakati untuk memasukkan Honduras menjadi anggota ketiga dari CPOPC dalam waktu yang dekat,” ungkap Airlangga.
Mengenai kesepakatan politik tentang proposal komoditas bebas deforestasi di Uni Eropa, lanjutnya, pertemuan ini sepakat melakukan misi bersama ke Uni Eropa untuk mengkomunikasikan dan mencegah konsekuensi yang tak diinginkan dari peraturan tersebut ke sektor kelapa sawit.
Misi bersama ini hendak pula mencari kemungkinan kolaboratif pendekatan di antara pihak-pihak yang berkepentingan.
CPOPC disebut bermaksud untuk terus terlibat dengan Uni Eropa dalam mencari hasil yang menguntungkan bagi negara produsen maupun konsumen.
Setelah misi bersama ke European Union (Uni Eropa), Indonesia dan Malaysia juga akan melakukan kunjungan ke India guna memanfaatkan beberapa peluang potensial di India.
Kunjungan dilakukan mengingat India telah menerima pengakuan terhadap ISPO dan MSPO dengan inisiatif bersama dalam bentuk Indian Palm Oil Sustainability Framework serta pengenalan dari penerimaan Global Framework of Principle (GFP) for CPOPC terkait dengan GFP minyak sawit berkelanjutan.
“Pada kesempatan ini, secara resmi juga saya menyerahkan keketuaan CPOPC kepada kepada Dato Sri Fadillah Yusof (yang mewakili) Malaysia sebagai ketua dalam periode 2023,” ucapnya.
Setelah pertemuan bilateral, Indonesia dan Malaysia berpartisipasi melakukan dialog industri dengan para pemangku kepentingan industri kelapa sawit dari kedua negara tersebut.
Dia menyatakan bahwa small holder (petani) berharap CPOPC bisa berperan lebih agar CPO bisa menjadi salah satu program untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia maupun Malaysia. Para petani turut didorong mengikuti best practices dari ISPO dan MSPO,
Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia Dato Sri Fadillah Yusof menambahkan bahwa keberangkatan Indonesia dan Malaysia menemui Uni Eropa akan membawa para pekebun kecil untuk menyampaikan suara mereka terkait kelapa sawit dan pengalaman mereka di kedua negara tersebut.
Dato Sri Fadillah memberikan penekanan terhadap betapa pentingnya menjaga alam sekitar dalam membangun ekonomi melalui kelapa sawit.
"(Upaya ini dilakukan) bukan hanya untuk industri peladang, tetapi untuk memperjuangkan hak-hak pekebun kecil keluar dari garis kemiskinan," ujar dia.
Upaya mengatasi diskriminasi terhadap kelapa sawit itu sekaligus menanggapi kebijakan sepihak yang mempengaruhi kelapa sawit.
“Hari ini, kami melakukan pertemuan terutama terkait dialog industri kelapa sawit. Ada beberapa permasalahan mendesak yang dibahas dalam dialog industri kelapa sawit dan mengusulkan pendekatan bersama yang memungkinkan tindakan yang terkoordinasi yang kami sepakat untuk terus melindungi sektor kelapa sawit,” kata Airlangga dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia Dato Sri Fadillah Yusof di Hotel Mandarin Oriental Jakarta, Kamis.
Pertemuan ini sepakat memanfaatkan keterlibatan negara-negara pengimpor utama kelapa sawit melalui dialog kebijakan.
Strategi ditujukan untuk pengakuan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) yang lebih luas di pasar global dan diikuti dengan upaya aktif, termasuk mendorong pengakuan tersebut dalam kaitannya dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Dalam kesempatan tersebut, mereka juga membahas strategi perluasan keanggotaan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).
“Tadi telah disepakati untuk memasukkan Honduras menjadi anggota ketiga dari CPOPC dalam waktu yang dekat,” ungkap Airlangga.
Mengenai kesepakatan politik tentang proposal komoditas bebas deforestasi di Uni Eropa, lanjutnya, pertemuan ini sepakat melakukan misi bersama ke Uni Eropa untuk mengkomunikasikan dan mencegah konsekuensi yang tak diinginkan dari peraturan tersebut ke sektor kelapa sawit.
Misi bersama ini hendak pula mencari kemungkinan kolaboratif pendekatan di antara pihak-pihak yang berkepentingan.
CPOPC disebut bermaksud untuk terus terlibat dengan Uni Eropa dalam mencari hasil yang menguntungkan bagi negara produsen maupun konsumen.
Setelah misi bersama ke European Union (Uni Eropa), Indonesia dan Malaysia juga akan melakukan kunjungan ke India guna memanfaatkan beberapa peluang potensial di India.
Kunjungan dilakukan mengingat India telah menerima pengakuan terhadap ISPO dan MSPO dengan inisiatif bersama dalam bentuk Indian Palm Oil Sustainability Framework serta pengenalan dari penerimaan Global Framework of Principle (GFP) for CPOPC terkait dengan GFP minyak sawit berkelanjutan.
“Pada kesempatan ini, secara resmi juga saya menyerahkan keketuaan CPOPC kepada kepada Dato Sri Fadillah Yusof (yang mewakili) Malaysia sebagai ketua dalam periode 2023,” ucapnya.
Setelah pertemuan bilateral, Indonesia dan Malaysia berpartisipasi melakukan dialog industri dengan para pemangku kepentingan industri kelapa sawit dari kedua negara tersebut.
Dia menyatakan bahwa small holder (petani) berharap CPOPC bisa berperan lebih agar CPO bisa menjadi salah satu program untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia maupun Malaysia. Para petani turut didorong mengikuti best practices dari ISPO dan MSPO,
Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia Dato Sri Fadillah Yusof menambahkan bahwa keberangkatan Indonesia dan Malaysia menemui Uni Eropa akan membawa para pekebun kecil untuk menyampaikan suara mereka terkait kelapa sawit dan pengalaman mereka di kedua negara tersebut.
Dato Sri Fadillah memberikan penekanan terhadap betapa pentingnya menjaga alam sekitar dalam membangun ekonomi melalui kelapa sawit.
"(Upaya ini dilakukan) bukan hanya untuk industri peladang, tetapi untuk memperjuangkan hak-hak pekebun kecil keluar dari garis kemiskinan," ujar dia.