Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto berkomitmen meningkatkan pelayanan publik bidang pertanahan berbasis elektronik.
"Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik yang saat ini secara digital, ada empat aplikasi, yang bisa melayani, serta mengurai kepadatan 40-50 persen layanan," ujar Hadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Hal ini disampaikan Hadi dalam pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Rabu (15/2).
Hadi mengatakan akan menindaklanjuti peningkatan pelayanan publik secara elektronik khususnya di tingkat wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
Menurutnya, hal ini sebagai upaya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan pertanahan dan tata ruang.
"Dan sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Menteri PANRB. Komitmen kami terus akan meningkatkan pelayanan secara elektronik," kata Hadi.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada saat yang sama menyampaikan soal arahan Presiden Joko Widodo untuk mengintegrasikan sistem di Kantor Pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.
Dia pun mengapresiasi atas sambutan baik dari Menteri ATR/Kepala BPN yang telah bersedia dan mempercepat pengintegrasian sistem tersebut.
"Jadi kendala di daerah yang di MPP satu ruangan dengan BPN tapi belum terkoneksi akan segera diatasi, sehingga MPP Digital yang jadi pilot project di beberapa daerah akan segera ada solusi," kata Abdullah.
Lebih lanjut, Abdullah juga mengapresiasi kerja baik jajaran Kementerian ATR/BPN. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Reformasi Birokrasi yang terus naik dan layanan kepada masyarakat yang terus meningkat.
"Maka, tadi kami serahkan tunjangan insentif yang naik bagi teman-teman di Kementerian ATR/BPN," ujarnya.
"Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik yang saat ini secara digital, ada empat aplikasi, yang bisa melayani, serta mengurai kepadatan 40-50 persen layanan," ujar Hadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Hal ini disampaikan Hadi dalam pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Rabu (15/2).
Hadi mengatakan akan menindaklanjuti peningkatan pelayanan publik secara elektronik khususnya di tingkat wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
Menurutnya, hal ini sebagai upaya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan pertanahan dan tata ruang.
"Dan sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Menteri PANRB. Komitmen kami terus akan meningkatkan pelayanan secara elektronik," kata Hadi.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada saat yang sama menyampaikan soal arahan Presiden Joko Widodo untuk mengintegrasikan sistem di Kantor Pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.
Dia pun mengapresiasi atas sambutan baik dari Menteri ATR/Kepala BPN yang telah bersedia dan mempercepat pengintegrasian sistem tersebut.
"Jadi kendala di daerah yang di MPP satu ruangan dengan BPN tapi belum terkoneksi akan segera diatasi, sehingga MPP Digital yang jadi pilot project di beberapa daerah akan segera ada solusi," kata Abdullah.
Lebih lanjut, Abdullah juga mengapresiasi kerja baik jajaran Kementerian ATR/BPN. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Reformasi Birokrasi yang terus naik dan layanan kepada masyarakat yang terus meningkat.
"Maka, tadi kami serahkan tunjangan insentif yang naik bagi teman-teman di Kementerian ATR/BPN," ujarnya.