Kuala Kurun (ANTARA) - Bidang ekonomi sosial budaya menjadi usulan terbanyak yang disampaikan oleh desa/kelurahan saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan se-Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
Pada bidang ekonomi sosial dan budaya ada 295 usulan yang akan dibahas di Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan musrenbang tingkat kabupaten dalam waktu dekat, kata Bupati Gunung Mas Jaya S Monong melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang), Yantrio Aulia di Kuala Kurun, Senin.
“Pelaksanaan musrenbang kecamatan telah selesai dilakukan di 12 kecamatan, mulai 8 hingga 17 Februari 2023 lalu. Jumlah Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) kecamatan dari desa/kelurahan yang terinput pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah 1.597 usulan, dari 114 desa dan 13 kelurahan se-Gunung Mas,” sambungnya.
Bahan pembahasan pada musrenbang kecamatan sesuai dengan hasil musyawarah desa/kelurahan yang terinput pada SIPD, di mana musrenbang kecamatan menghasilkan 898 usulan yang layak maju pada tahap berikutnya di Forum RKPD dan musrenbang kabupaten.
Rincian 898 usulan yang akan dibawa pada tahap berikutnya yakni bidang ekonomi sosial budaya sebanyak 295 usulan, bidang pendidikan 257 lulusan, bidang Infrastruktur 252 usulan dan bidang kesehatan 94 usulan.
Baca juga: Selesai dibangun, Bupati Gumas resmikan Gereja Barita Salamat
Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan 2024, untuk bidang infrastruktur yakni peningkatan akses air bersih, peningkatan akses sanitasi layak, serta pembangunan atau rehab jalan dan jembatan.
Untuk bidang kesehatan yakni meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat melalui puskesmas, puskesmas pembantu dan fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian pembangunan atau rehab atau pengadaan sarana prasarana fasilitas kesehatan, serta meningkatkan pelayanan minimal bagi masyarakat.
Untuk bidang pendidikan yakni meningkatkan angka partisipasi sekolah, meningkatkan literasi dan numerasi, meningkatkan proporsi PAUD formal minimal akreditasi B, menumbuhkan proporsi guru setingkat S1 bagi PAUD formal, serta meningkatkan rasio pengawas dan penilik PAUD.
Sedangkan untuk bidang ekonomi sosial budaya yakni meningkatkan pendapatan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa dan pelestarian budaya lokal.
“Forum RKPD rencananya akan dilakukan paling lambat pada minggu terakhir Februari 2023. Sedangkan musrenbang kabupaten rencananya pada minggu ketiga Maret 2023,” demikian Yantrio Aulia.
Baca juga: LT III dan Raimuna menjadi upaya memajukan kepramukaan di Gunung Mas
Baca juga: Bupati Gumas sebut pentingnya sinergi bersama PAUD bangun karakter anak
Baca juga: Disdikpora minta seluruh PAUD swasta di Gumas miliki legalitas formal