Kuala Pembuang (ANTARA) - Anggota DPRD Seruyan, Kalimantan Tengah Masfuatun meminta pemerintah kabupaten memperhatikan kondisi jaringan internet khususnya di daerah yang mengalami blank spot.
“Kita minta agar internet di daerah hulu seperti di daerah pemilihan (dapil II) dan III itu diperhatikan karena memang banyak sekolah yang berada di daerah tersebut tidak ada internet,” kata Masfuatun di Kuala Pembuang, Senin.
Dia mengatakan, saat pihaknya melaksanakan kunjungan kerja ke sekolah-sekolah dapil II dan III, masih banyak sekolah yang tidak ada jaringan internet.
Untuk itu pihaknya meminta Dinas Pendidikan (Disdik) berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosandi) untuk mengatasi permasalahan blank spot di sekolah tersebut.
Hal ini karena menurutnya, internet sangatlah penting, karena manfaatnya terlebih untuk dunia pendidikan adalah mempermudah akses dalam pencarian informasi sehingga semakin cepat.
“Kita minta Disdik bisa bekerja sama dengan Diskominfosandi untuk mengatasi tidak adanya jaringan internet di sekolah, karena hal tersebut sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Seruyan,” tegasnya.
Baca juga: DPRD Seruyan minta pengawas pendidikan aktif memantau langsung ke sekolah
Dia menyampaikan, di era digital seperti sekarang ini keberadaan internet sangat diperlukan, contohnya saja saat melaksanakan ujian nasional pastinya menggunakan internet dan ini sangat berdampak bagi sekolah-sekolah yang tidak ada internet, sehingga hal tersebut harus segera ditindaklanjuti.
“Kalau jaringan internet di sekolah tidak ada pastinya para murid kesulitan dalam melaksanakan jadwal-jadwal yang penting seperti ujian nasional yang memang memerlukan internet untuk mengaksesnya,” ujarnya.
Masfuatun yang juga Anggota Komisi III DPRD Seruyan itu menambahkan, anggaran pendidikan juga sudah cukup besar yakni sebanyak 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka diharapkan bisa untuk memaksimalkan sarana prasarana pendidikan di Seruyan, salah satunya seperti jaringan internet di sekolah.
Baca juga: Sekda Seruyan minta OPD tindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK
“Kita minta agar internet di daerah hulu seperti di daerah pemilihan (dapil II) dan III itu diperhatikan karena memang banyak sekolah yang berada di daerah tersebut tidak ada internet,” kata Masfuatun di Kuala Pembuang, Senin.
Dia mengatakan, saat pihaknya melaksanakan kunjungan kerja ke sekolah-sekolah dapil II dan III, masih banyak sekolah yang tidak ada jaringan internet.
Untuk itu pihaknya meminta Dinas Pendidikan (Disdik) berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosandi) untuk mengatasi permasalahan blank spot di sekolah tersebut.
Hal ini karena menurutnya, internet sangatlah penting, karena manfaatnya terlebih untuk dunia pendidikan adalah mempermudah akses dalam pencarian informasi sehingga semakin cepat.
“Kita minta Disdik bisa bekerja sama dengan Diskominfosandi untuk mengatasi tidak adanya jaringan internet di sekolah, karena hal tersebut sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Seruyan,” tegasnya.
Baca juga: DPRD Seruyan minta pengawas pendidikan aktif memantau langsung ke sekolah
Dia menyampaikan, di era digital seperti sekarang ini keberadaan internet sangat diperlukan, contohnya saja saat melaksanakan ujian nasional pastinya menggunakan internet dan ini sangat berdampak bagi sekolah-sekolah yang tidak ada internet, sehingga hal tersebut harus segera ditindaklanjuti.
“Kalau jaringan internet di sekolah tidak ada pastinya para murid kesulitan dalam melaksanakan jadwal-jadwal yang penting seperti ujian nasional yang memang memerlukan internet untuk mengaksesnya,” ujarnya.
Masfuatun yang juga Anggota Komisi III DPRD Seruyan itu menambahkan, anggaran pendidikan juga sudah cukup besar yakni sebanyak 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka diharapkan bisa untuk memaksimalkan sarana prasarana pendidikan di Seruyan, salah satunya seperti jaringan internet di sekolah.
Baca juga: Sekda Seruyan minta OPD tindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK