Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap janji Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperbaiki secara permanen kerusakan Jalan Mohammad Hatta atau lingkar selatan benar-benar terwujud karena sangat dibutuhkan untuk menangani kerusakan yang semakin parah.
"Waktu di helikopter dengan Pak Gubernur dan kepala Dinas PU provinsi, saat itu saya tunjuk lokasinya. Saat itu Pak Gubernur memerintahkan kepala Dinas PU untuk mengerjakan dan akan dialokasikan dana sebesar Rp30 miliar. Itu Pak Gubernur sendiri yang bilang," kata Bupati Halikinnor di Sampit, Sabtu.
Jalan lingkar selatan membentang dari Bundaran Balanga Jalan Jenderal Sudirman hingga Bundaran KB Jalan HM Arsyad. Ruas jalan ini dikhususkan untuk kendaraan besar atau angkutan berat dari maupun menuju Pelabuhan Bagendang di Jalan HM Arsyad, sehingga tidak perlu lagi melintasi jalan-jalan di dalam kota Sampit.
Namun kondisi jalan yang berstatus jalan provinsi itu sering rusak sehingga menjadi dalih bagi para sopir angkutan besar untuk beralih masuk melintasi jalan dalam kota. Dari sekitar tujuh kilometer panjang jalan itu, ada sekitar dua kilometer jalan yang sering rusak parah.
Penanganan ruas jalan ini harus dilakukan secara permanen sehingga kuat dilalui kendaraan-kendaraan besar. Perbaikan jalan ini juga penting karena menyangkut kelancaran distribusi barang. Jika pasokan terganggu maka stok berkurang dan biasanya otomatis memicu kenaikan harga barang.
Baca juga: Pemkab Kotim minta pemprov bantu perjuangkan perpanjangan landasan bandara Sampit
Agustus 2022 lalu jalan tersebut ditangani secara darurat menggunakan material agregat B hasil sumbangan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit, sementara pelaksanaannya menggunakan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum.
Saat ini hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten adalah menjaga agar jalan itu tetap fungsional bisa dilewati kendaraan besar sehingga tidak perlu melintasi jalan dalam kota. Pemerintah daerah menghadapi dilema jika harus melarang total kendaraan besar melintasi jalan dalam kota karena akan berdampak memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Makanya kami sangat berharap pemerintah provinsi mewujudkan janji memperbaiki jalan lingkar selatan. Kalau nanti belum juga terealisasi, tentu ini akan kami pertanyakan terus," ujar Halikinnor.
Secara khusus Halikinnor meminta kepada anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari daerah pemilihan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan untuk mengawal saat pembahasan anggaran 2024 bersama pihak eksekutif. Jangan sampai anggaran untuk perbaikan jalan lingkar selatan ini dicoret atau dibatalkan lagi.
Baca juga: Sampit jadi sasaran pengemis musiman Ramadhan
Baca juga: Bupati Kotim batalkan Safari Ramadhan
Baca juga: 14 WBP di Sampit terima remisi Nyepi
"Waktu di helikopter dengan Pak Gubernur dan kepala Dinas PU provinsi, saat itu saya tunjuk lokasinya. Saat itu Pak Gubernur memerintahkan kepala Dinas PU untuk mengerjakan dan akan dialokasikan dana sebesar Rp30 miliar. Itu Pak Gubernur sendiri yang bilang," kata Bupati Halikinnor di Sampit, Sabtu.
Jalan lingkar selatan membentang dari Bundaran Balanga Jalan Jenderal Sudirman hingga Bundaran KB Jalan HM Arsyad. Ruas jalan ini dikhususkan untuk kendaraan besar atau angkutan berat dari maupun menuju Pelabuhan Bagendang di Jalan HM Arsyad, sehingga tidak perlu lagi melintasi jalan-jalan di dalam kota Sampit.
Namun kondisi jalan yang berstatus jalan provinsi itu sering rusak sehingga menjadi dalih bagi para sopir angkutan besar untuk beralih masuk melintasi jalan dalam kota. Dari sekitar tujuh kilometer panjang jalan itu, ada sekitar dua kilometer jalan yang sering rusak parah.
Penanganan ruas jalan ini harus dilakukan secara permanen sehingga kuat dilalui kendaraan-kendaraan besar. Perbaikan jalan ini juga penting karena menyangkut kelancaran distribusi barang. Jika pasokan terganggu maka stok berkurang dan biasanya otomatis memicu kenaikan harga barang.
Baca juga: Pemkab Kotim minta pemprov bantu perjuangkan perpanjangan landasan bandara Sampit
Agustus 2022 lalu jalan tersebut ditangani secara darurat menggunakan material agregat B hasil sumbangan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit, sementara pelaksanaannya menggunakan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum.
Saat ini hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten adalah menjaga agar jalan itu tetap fungsional bisa dilewati kendaraan besar sehingga tidak perlu melintasi jalan dalam kota. Pemerintah daerah menghadapi dilema jika harus melarang total kendaraan besar melintasi jalan dalam kota karena akan berdampak memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Makanya kami sangat berharap pemerintah provinsi mewujudkan janji memperbaiki jalan lingkar selatan. Kalau nanti belum juga terealisasi, tentu ini akan kami pertanyakan terus," ujar Halikinnor.
Secara khusus Halikinnor meminta kepada anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari daerah pemilihan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan untuk mengawal saat pembahasan anggaran 2024 bersama pihak eksekutif. Jangan sampai anggaran untuk perbaikan jalan lingkar selatan ini dicoret atau dibatalkan lagi.
Baca juga: Sampit jadi sasaran pengemis musiman Ramadhan
Baca juga: Bupati Kotim batalkan Safari Ramadhan
Baca juga: 14 WBP di Sampit terima remisi Nyepi