Bandung (ANTARA) - Ombudsman Perwakilan Jawa Barat meminta pihak Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Kebonwaru Bandung memperkuat pengawasan internal guna mencegah adanya potensi pelayanan tak sesuai prosedur setelah muncul isu keberadaan "sel nyaman" di Rutan tersebut.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat Dan Satriana mengatakan potensi penyelenggaraan layanan publik yang tidak sesuai dengan alur dan prosedur di Rutan Bandung, antara lain disebabkan faktor keterbatasan personel dan keterbatasan pemanfaatan sarana pengawasan.
"Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat diharapkan dapat melakukan peningkatan penerapan SOP petugas dan memperkuat pengawasan internal secara berjenjang," kata Dan dalam keterangan resminya di Bandung, Jawa Barat, Selasa.
Selain itu, dia juga meminta Kanwil Kemenkumham Jawa Barat memperbaiki pengelolaan pengaduan terhadap kegiatan yang berindikasi pelanggaran disiplin maupun aspirasi dan kritik serta aduan terkait pelayanan publik di lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, khususnya di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Jawa Barat.
"Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan komunikasi digital dalam pelayanan publik serta pengelolaan pengaduan dan mengembangkan pelayanan khusus bagi warga binaan berkebutuhan khusus dan lanjut usia," katanya.
Di samping itu, dia juga mengapresiasi tanggapan, pemeriksaan, dan penertiban yang segera dilakukan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dalam menanggapi isu yang beredar tersebut dan menghargai proses pengawasan internal secara berjenjang yang telah dan terus dilakukan.
Selanjutnya, kata dia, pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dan mendampingi Kanwil Kemenkumham Jawa Barat untuk meningkatkan pelayanan, memperkuat pengawasan internal, dan mengelola pengaduan yang dilakukan secara kontinyu untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Adapun sebelumnya beredar foto-foto di media sosial terkait seorang yang diduga warga binaan pemasyarakatan Rutan Bandung sedang memegang ponsel sambil merebahkan badan di kasur di dalam sel yang disebut sebagai fasilitas mewah.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat Dan Satriana mengatakan potensi penyelenggaraan layanan publik yang tidak sesuai dengan alur dan prosedur di Rutan Bandung, antara lain disebabkan faktor keterbatasan personel dan keterbatasan pemanfaatan sarana pengawasan.
"Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat diharapkan dapat melakukan peningkatan penerapan SOP petugas dan memperkuat pengawasan internal secara berjenjang," kata Dan dalam keterangan resminya di Bandung, Jawa Barat, Selasa.
Selain itu, dia juga meminta Kanwil Kemenkumham Jawa Barat memperbaiki pengelolaan pengaduan terhadap kegiatan yang berindikasi pelanggaran disiplin maupun aspirasi dan kritik serta aduan terkait pelayanan publik di lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, khususnya di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Jawa Barat.
"Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan komunikasi digital dalam pelayanan publik serta pengelolaan pengaduan dan mengembangkan pelayanan khusus bagi warga binaan berkebutuhan khusus dan lanjut usia," katanya.
Di samping itu, dia juga mengapresiasi tanggapan, pemeriksaan, dan penertiban yang segera dilakukan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dalam menanggapi isu yang beredar tersebut dan menghargai proses pengawasan internal secara berjenjang yang telah dan terus dilakukan.
Selanjutnya, kata dia, pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dan mendampingi Kanwil Kemenkumham Jawa Barat untuk meningkatkan pelayanan, memperkuat pengawasan internal, dan mengelola pengaduan yang dilakukan secara kontinyu untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Adapun sebelumnya beredar foto-foto di media sosial terkait seorang yang diduga warga binaan pemasyarakatan Rutan Bandung sedang memegang ponsel sambil merebahkan badan di kasur di dalam sel yang disebut sebagai fasilitas mewah.