Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan dilaksanakan secara maksimal, termasuk dukungan atas 18 proposal proyek yang diajukan oleh Indonesia.
Hal itu disampaikan saat Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea Yoon Suk Yeol, di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Minggu.
"IK-CEPA harus diimplementasikan maksimal, termasuk dukungan 18 proposal Indonesia di bidang pertanian, kesehatan, kebudayaan, perikanan, otomotif, dan IT," kata Presiden dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.
Dalam bidang kerja sama investasi, Presiden Jokowi meminta dukungan Presiden Yoon terhadap realisasi komitmen investasi sejumlah perusahaan Korea Selatan di Indonesia.
"Mohon dukungan Presiden Yoon terkait realisasi komitmen Lotte Chemical dan CJ Group untuk pembangunan pabrik industri kimia di Banten dan pabrik bioproduct di Jawa Timur, dukungan distribusi energi dan EBT melalui perusahaan LS Cable dan TSE, dan realisasi investasi ekosistem EV," kata Presiden.
Mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia telah menyiapkan insentif dan fasilitas investasi bagi investor.
Presiden pun berharap agar pembangunan sistem pengolahan air di IKN yang juga didukung oleh Korea Selatan dapat berjalan baik.
"Semoga pengolahan air, Sepaku Semoi Water Treatment Plant, selesai sesuai jadwal," ucap Presiden.
Kepala Negara juga membahas mengenai kerja sama dalam bidang ketenagakerjaan.
Presiden Jokowi meminta Presiden Korea Selatan untuk menambah kuota dan perluasan bidang kerja bagi pekerja migran Indonesia di Korea Selatan, serta partisipasi negara tersebut dalam pembangunan pusat pelatihan PMI.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menter Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.