Kuala Kurun (ANTARA) -
Sebanyak 146 pos pelayanan terpadu (posyandu) dan 17 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, mendapat bantuan alat antropometri dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 2023.
"146 posyandu dan 17 puskesmas tersebut tersebar di 12 kecamatan yang ada di kabupaten ini," ucap Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Gunung Mas, Heriyanto di Kuala Kurun, Selasa.
Dia menjelaskan, alat antropometri adalah alat pengukur berat dan tinggi badan bagi bayi berstandar nasional. Keberadaan alat ini sangat berguna untuk mendeteksi stunting sejak dini.
Sejauh ini, tutur dia, alat antropometri sudah disalurkan kepada posyandu dan puskesmas yang berada di wilayah Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Damang Batu, Miri Manasa, dan Rungan Barat.
Batuan diberikan kepada posyandu dan puskesmas, mengingat posyandu dan puskesmas merupakan salah satu wadah untuk memantau tumbuh dan kembang anak secara rutin, sehingga membutuhkan alat pengukuran pertumbuhan dan perkembangan bayi yang sesuai standar serta akurat.
"Penyaluran untuk posyandu dan puskesmas yang berada di kecamatan-kecamatan lainnya rencananya dilakukan dalam waktu dekat. Targetnya 2023 ini semua alat antropometri sudah diterima oleh posyandu," jelasnya.
Baca juga: DPRD Gunung Mas setujui usulan penetapan dua perda
Baca juga: DPRD Gunung Mas setujui usulan penetapan dua perda
Sebelumnya, Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia LP Umbing menyambut baik bantuan alat antropometri dari Kemenkes ini. Keberadaan alat tersebut sangat bermanfaat guna mendukung upaya percepatan penanganan penurunan stunting di wilayah setempat.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka stunting di Gunung Mas merupakan yang terendah jika dibandingkan kabupaten/kota se-Kalteng.
Untuk diketahui, berdasarkan hasil SSGI 2021, angka stunting di Gunung Mas sebesar 35,9 persen. Di 2022, Gunung Mas berhasil menurunkan stunting secara signifikan hingga berada di angka 17,9 persen.
"Target kami pada tahun 2024 angka stunting di Gunung Mas bisa berada di 14 persen atau di bawah itu," demikian Efrensia.
Baca juga: Sekda Gunung Mas: Kedepankan nilai-nilai antikorupsi
Baca juga: Pemkab dan Kejari Gunung Mas bersinergi cegah penyalahgunaan keuangan desa
Baca juga: Forum Belum Hinje Hapakat Gumas jadi wadah aspirasi ormas
Baca juga: Sekda Gunung Mas: Kedepankan nilai-nilai antikorupsi
Baca juga: Pemkab dan Kejari Gunung Mas bersinergi cegah penyalahgunaan keuangan desa
Baca juga: Forum Belum Hinje Hapakat Gumas jadi wadah aspirasi ormas