Fraksi Golkar: APBD Kotim harus mampu dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat

Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mengingatkan pemerintah kabupaten agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 yang telah disepakati digunakan untuk menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

 

“APBD adalah amanah rakyat yang diberikan kepada penyelenggara negara, jadi hendaknya anggaran itu digunakan sebesar-besarnya untuk menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” kata Anggota Fraksi Golkar DPRD Kotim Mariani di Sampit, Jumat.

 

Ia menuturkan, baik eksekutif maupun legislatif memiliki tanggung jawab besar untuk mengoptimalkan amanah tersebut agar keuangan daerah dapat direncanakan, digunakan tepat sasaran dan betul-betul bermanfaat sesuai dengan tujuan.

 

Dalam hal ini, Fraksi Golkar mendorong agar anggaran tersebut diefektifkan sesuai asas dan kebutuhan, serta urgensi pelaksana program pemerintah daerah, sehingga tidak terkesan hanya bagi-bagi anggaran kepada organisasi perangkat daerah (OPD) atau instansi pelaksana pemerintah daerah semata.

 

“Untuk itu, kami dari Fraksi Golkar telah menyampaikan sejumlah catatan sebagai masukan bagi kita semua, khususnya eksekutif dalam pelaksanaan program 2024,” ujarnya.

Baca juga: Supermarket bahan bangunan terbesar sambut menggeliatnya bisnis properti di Kotim

 

Salah satu masukan yang disampaikan Fraksi Golkar dalam rapat paripurna pengambilan keputusan RAPBD Kotim tahun anggaran 2023, yakni agar dalam pelaksanaan program pembangunan, pemerintah daerah harus berpegang pada program prioritas sesuai komitmen dan tanggung jawab sesuai amanat RPJMD tahun 2021-2026. 

 

Terutama komitmen pembangunan infrastruktur jalan, baik perkotaan, kecamatan dan desa, guna aksesibilitas masyarakat dalam segala bidang. Salah satu contoh, satu-satunya kecamatan yang belum bisa diakses melalui darat adalah Pulau Hanaut. 

 

Fraksi Golkar meminta pemerintah dapat memperhatikan ini dengan berbagai cara yang dapat dilakukan, baik dalam bentuk anggaran secara langsung ataupun melalui program lain seperti TMMD atau TNI Manunggal Masuk Desa pada 2024. 

 

Disamping itu DBH atau Dana Bagi Hasil Sawit 2024 bisa digunakan untuk peningkatan akses jalan poros kecamatan, misalnya dari Desa Cempaka Mulia Timur hingga Kelurahan Mentaya Seberang. 

 

“Harapan kita dengan infrastruktur ini akan membuka isolasi desa dan kecamatan yang ada, dengan demikian memberikan dampak sosial dan ekonomi yang lebih bagus di daerah-daerah tersebut,” demikian Mariani.

Baca juga: Bupati Kotim ajak warga gotong royong antisipasi banjir

Baca juga: Struktur OPD di Kotim akan dirombak, ada kepala dinas berpotensi non job

Baca juga: Bupati Kotim tegaskan perbaikan jalan terus ditingkatkan