Palangka Raya (ANTARA) - Area Head Bank Mandiri Wilayah Kalimantan Tengah Suprijanto menyampaikan bahwa hingga pertengahan Desember 2023, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp500 milar lebih dari pagu target nasional sebesar Rp36,24 triliun yang disalurkan kepada 5.002 debitur.
"Penyaluran KUR pada 14 Desember 2023 khususnya di Kalteng sudah mencapai Rp500 miliar lebih kepada 5.002 debitur. TTidak menutup kemungkinan hingga akhir Desember nanti akan bertambah," kata Suprijanto saat dikonfirmasi di Palangka Raya, Senin.
Sedangkan secara nasional, penyaluran KUR per Oktober 2023 mencapai Rp26,78 triliun atau 73,88% disalurkan lebih dari 254.000 debitur dari target sebesar Rp36,24 triliun.
Dari jumlah tersebut, mayoritas disalurkan ke sektor produksi sebesar Rp16,51 triliun atau 61,67% dari total penyaluran KUR, sementara sisanya ke sektor non-produksi.
"Kami mengajak bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) khususnya di Kalteng memanfaatkan Program KUR yang saat ini hanya berbunga tiga persen, agar dapat memperkuat permodalan dan kapasitas usaha," kata Suprijanto.
Ia menambahkan, hal tersebut dilakukan untuk memberikan percepatan layanan kepada calon debitur dan perluasan akses kredit.
Selain itu, pihak Bank Mandiri selalu memberikan arahan dan pendampingan terkait seputar KUR
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan perbankan untuk mempercepat penyaluran pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga mencapai target Rp297 triliun sampai akhir 2023. Sampai dengan September 2023, pinjaman KUR yang baru terealisasi Rp177,5 triliun.
Meski demikian, pelaksanaan KUR sedikit tersendat pada semester I/2023.
"Kami berharap, berarti hampir sekitar Rp120 triliun kredit bisa digelontorkan untuk KUR pada periode Oktober hingga Desember 2023 ini, yang itu diharapkan bisa membantu banyak UMKM, yang selama ini juga telah dan menjadi pelanggan dari KUR," katanya.
Selain itu, Presiden Jokowi sebelumnya meminta kepada Menkeu Sri Mulyani agar target volume penyaluran KUR bisa dinaikkan mencapai di atas Rp320 triliun pada 2024.
"Angka Rp320 triliun merupakan sebuah nilai yang sangat besar," ujar Sri Mulyani.
Adapun saat ini, kata dia, jumlah KUR yang disalurkan oleh pemerintah melalui perbankan, termasuk perbankan syariah, setiap tahun dinaikkan dari hanya Rp170 triliun menjadi Rp270 triliun.
Dalam skema KUR, Sri Mulyani menjelaskan usaha kecil yang meminjam dana di perbankan hanya membayar suku bunga dengan beban yang sangat minim lantaran diberi subsidi yang luar biasa banyak oleh pemerintah hingga mencapai lebih dari Rp24 triliun.
Baca juga: Pemerintah siapkan PP penghapusan kredit macet UMKM di perbankan
Hal tersebut juga merupakan salah satu dorongan agar modal yang ada di perbankan bisa disalurkan untuk UMKM, selain pemerintah mengurangi beban bagi UMKM dalam bentuk subsidi bunga.
Kendati begitu Sri Mulyani mengatakan masih terdapat banyak UMKM yang tidak mampu masuk ke dalam sistem perbankan atau unbankable, sehingga diberikan upaya pemberdayaan atau diikutsertakan program dana bergulir yang dikelola Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Kementerian Keuangan.
Selain itu terdapat pula lembaga keuangan bukan bank seperti PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang memberikan modal dengan syarat pinjaman yang jauh lebih berbeda dan tidak serumit di perbankan, namun bertujuan untuk bisa menjangkau sampai kepada usaha kecil yang levelnya ultra mikro.
"Itu semuanya adalah pemahaman yang lebih ke bawah lagi di level akar rumput karena kita tahu banyak UMKM yang memang belum bisa, belum memenuhi syarat, dan belum cukup untuk bisa masuk ke perbankan," tutur Sri Mulyani.
Baca juga: Penyaluran kredit perbankan di Bali capai Rp100,32 triliun
Baca juga: Audit kredit macet Bank Arfindo
Baca juga: Pj Bupati: Produk 'Mas Basir' bantu UMKM semakin berkembang
"Penyaluran KUR pada 14 Desember 2023 khususnya di Kalteng sudah mencapai Rp500 miliar lebih kepada 5.002 debitur. TTidak menutup kemungkinan hingga akhir Desember nanti akan bertambah," kata Suprijanto saat dikonfirmasi di Palangka Raya, Senin.
Sedangkan secara nasional, penyaluran KUR per Oktober 2023 mencapai Rp26,78 triliun atau 73,88% disalurkan lebih dari 254.000 debitur dari target sebesar Rp36,24 triliun.
Dari jumlah tersebut, mayoritas disalurkan ke sektor produksi sebesar Rp16,51 triliun atau 61,67% dari total penyaluran KUR, sementara sisanya ke sektor non-produksi.
"Kami mengajak bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) khususnya di Kalteng memanfaatkan Program KUR yang saat ini hanya berbunga tiga persen, agar dapat memperkuat permodalan dan kapasitas usaha," kata Suprijanto.
Ia menambahkan, hal tersebut dilakukan untuk memberikan percepatan layanan kepada calon debitur dan perluasan akses kredit.
Selain itu, pihak Bank Mandiri selalu memberikan arahan dan pendampingan terkait seputar KUR
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan perbankan untuk mempercepat penyaluran pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga mencapai target Rp297 triliun sampai akhir 2023. Sampai dengan September 2023, pinjaman KUR yang baru terealisasi Rp177,5 triliun.
Meski demikian, pelaksanaan KUR sedikit tersendat pada semester I/2023.
"Kami berharap, berarti hampir sekitar Rp120 triliun kredit bisa digelontorkan untuk KUR pada periode Oktober hingga Desember 2023 ini, yang itu diharapkan bisa membantu banyak UMKM, yang selama ini juga telah dan menjadi pelanggan dari KUR," katanya.
Selain itu, Presiden Jokowi sebelumnya meminta kepada Menkeu Sri Mulyani agar target volume penyaluran KUR bisa dinaikkan mencapai di atas Rp320 triliun pada 2024.
"Angka Rp320 triliun merupakan sebuah nilai yang sangat besar," ujar Sri Mulyani.
Adapun saat ini, kata dia, jumlah KUR yang disalurkan oleh pemerintah melalui perbankan, termasuk perbankan syariah, setiap tahun dinaikkan dari hanya Rp170 triliun menjadi Rp270 triliun.
Dalam skema KUR, Sri Mulyani menjelaskan usaha kecil yang meminjam dana di perbankan hanya membayar suku bunga dengan beban yang sangat minim lantaran diberi subsidi yang luar biasa banyak oleh pemerintah hingga mencapai lebih dari Rp24 triliun.
Baca juga: Pemerintah siapkan PP penghapusan kredit macet UMKM di perbankan
Hal tersebut juga merupakan salah satu dorongan agar modal yang ada di perbankan bisa disalurkan untuk UMKM, selain pemerintah mengurangi beban bagi UMKM dalam bentuk subsidi bunga.
Kendati begitu Sri Mulyani mengatakan masih terdapat banyak UMKM yang tidak mampu masuk ke dalam sistem perbankan atau unbankable, sehingga diberikan upaya pemberdayaan atau diikutsertakan program dana bergulir yang dikelola Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Kementerian Keuangan.
Selain itu terdapat pula lembaga keuangan bukan bank seperti PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang memberikan modal dengan syarat pinjaman yang jauh lebih berbeda dan tidak serumit di perbankan, namun bertujuan untuk bisa menjangkau sampai kepada usaha kecil yang levelnya ultra mikro.
"Itu semuanya adalah pemahaman yang lebih ke bawah lagi di level akar rumput karena kita tahu banyak UMKM yang memang belum bisa, belum memenuhi syarat, dan belum cukup untuk bisa masuk ke perbankan," tutur Sri Mulyani.
Baca juga: Penyaluran kredit perbankan di Bali capai Rp100,32 triliun
Baca juga: Audit kredit macet Bank Arfindo
Baca juga: Pj Bupati: Produk 'Mas Basir' bantu UMKM semakin berkembang