Jakarta (ANTARA) - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memastikan pengamanan Pemilu 2024 bagi warga negara Indonesia (WNI) di Belanda berjalan lancar, sehingga pesta demokrasi di luar negeri dapat berlangsung secara aman dan damai.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim menyebut pola pengamanan penyelenggara pemilu di Belanda tahun ini harus benar-benar menjadi perhatian utama.
“Koordinasi ke semua pihak termasuk pengamanan eksternal agar penyelenggaraan pemilu di Belanda berjalan kondusif, tidak ada hambatan yang berarti,” kata Yusuf.
Senada, Puji Hartanto Iskandar, Komisioner Kompolnas lainnya menyampaikan salah satu tugas pokok Kompolnas adalah membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri.
Oleh karena itu, lanjut dia, secara teknis rekomendasi kebijakan juga akan disampaikan kepada Kapolri, termasuk terkait pengalaman pemilu di luar negeri.
“Oleh karenanya kebijakan penguatan tata kerja kelembagaan, SDM, dan anggaran bagi Satker Polri pada Atase Kepolisian di seluruh KBRI perlu mendapat perhatian serius bersama,” katanya.
Kemudian, Komisioner Kompolnas Mohammad Dawam menambahkan, seluruh potensi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu di Belanda dapat diantisipasi dan diprediksi sedini mungkin.
Dengan demikian, kata dia, tidak ada celah gangguan keamanan sekecil apapun dalam pelaksanaan pemilu di Belanda tahun ini.
“Oleh karenanya, kebijakan penebalan pengamanan pemilu di Belanda dengan menambah anggota Polri oleh Mabes, hemat kami adalah kebijakan yang relevan dan aktual,” kata Dawam.
Kunjungan kerja Kompolnas ke Den Haag, dipimpin oleh Albertus Wahyurudhanto, didampingi anggota delegasi Irjen Pol. (Purn) Pudji Hartanto Iskandar; Yusuf Warsyim; Mohammad Dawam; Poengky Indarti; dan Brigjen Pol. Musa Ikipson Tampubolon.
Rombongan diterima oleh Wakil Duta Besar RI untuk Belanda Freddy Panggabean didampingi Atpol Den Haag Kombes Pol. FIbri Karpiananto dan Kombes Pol. Deny Manalu.
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan Wakil Duta Besar RI untuk Belanda Freddy Panggabean, bahwa PPLN di Den Haag telah membentuk semua perangkat panitia penyelenggara pemilu, mulai dari unsur Panwaslu sampai Pengawas di tingkat TPS. Dua personel penyelenggara dipersiapkan di setiap TPS.
Daftar pemilih tetap (DPT) di Den Haag sendiri lebih dari 13.000 adalah suara dan menjadi yang cukup signifikan di Belanda.
Freddy juga sependapat dengan apa yang disampaikan Komisioner Kompolnas, mengingat eksistensi dan peran Polri sangat dibutuhkan, terkhusus tantangan ke depan.
Dia mengakui, akan banyak yang dihadapkan Polri pada isu transnational crime, kejahatan narkoba, siber, kejahatan keuangan antar negara, dan lain-lain yang tidak bisa ditangani oleh para Diplomat.
"Kebijakan memperkuat Atpol adalah kebijakan yang relevan, sangat dibutuhkan,” ujar Freddy.
Sebelumnya, Kompolnas juga melakukan kunjungan kerja ke KBRI di Jerman. Selain memantau kesiapan pengamanan Pemilu 2024 bagi WNI di Jerman, juga dalam rangka studi banding sistem kepolisian Jerman.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim menyebut pola pengamanan penyelenggara pemilu di Belanda tahun ini harus benar-benar menjadi perhatian utama.
“Koordinasi ke semua pihak termasuk pengamanan eksternal agar penyelenggaraan pemilu di Belanda berjalan kondusif, tidak ada hambatan yang berarti,” kata Yusuf.
Senada, Puji Hartanto Iskandar, Komisioner Kompolnas lainnya menyampaikan salah satu tugas pokok Kompolnas adalah membantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri.
Oleh karena itu, lanjut dia, secara teknis rekomendasi kebijakan juga akan disampaikan kepada Kapolri, termasuk terkait pengalaman pemilu di luar negeri.
“Oleh karenanya kebijakan penguatan tata kerja kelembagaan, SDM, dan anggaran bagi Satker Polri pada Atase Kepolisian di seluruh KBRI perlu mendapat perhatian serius bersama,” katanya.
Kemudian, Komisioner Kompolnas Mohammad Dawam menambahkan, seluruh potensi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu di Belanda dapat diantisipasi dan diprediksi sedini mungkin.
Dengan demikian, kata dia, tidak ada celah gangguan keamanan sekecil apapun dalam pelaksanaan pemilu di Belanda tahun ini.
“Oleh karenanya, kebijakan penebalan pengamanan pemilu di Belanda dengan menambah anggota Polri oleh Mabes, hemat kami adalah kebijakan yang relevan dan aktual,” kata Dawam.
Kunjungan kerja Kompolnas ke Den Haag, dipimpin oleh Albertus Wahyurudhanto, didampingi anggota delegasi Irjen Pol. (Purn) Pudji Hartanto Iskandar; Yusuf Warsyim; Mohammad Dawam; Poengky Indarti; dan Brigjen Pol. Musa Ikipson Tampubolon.
Rombongan diterima oleh Wakil Duta Besar RI untuk Belanda Freddy Panggabean didampingi Atpol Den Haag Kombes Pol. FIbri Karpiananto dan Kombes Pol. Deny Manalu.
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan Wakil Duta Besar RI untuk Belanda Freddy Panggabean, bahwa PPLN di Den Haag telah membentuk semua perangkat panitia penyelenggara pemilu, mulai dari unsur Panwaslu sampai Pengawas di tingkat TPS. Dua personel penyelenggara dipersiapkan di setiap TPS.
Daftar pemilih tetap (DPT) di Den Haag sendiri lebih dari 13.000 adalah suara dan menjadi yang cukup signifikan di Belanda.
Freddy juga sependapat dengan apa yang disampaikan Komisioner Kompolnas, mengingat eksistensi dan peran Polri sangat dibutuhkan, terkhusus tantangan ke depan.
Dia mengakui, akan banyak yang dihadapkan Polri pada isu transnational crime, kejahatan narkoba, siber, kejahatan keuangan antar negara, dan lain-lain yang tidak bisa ditangani oleh para Diplomat.
"Kebijakan memperkuat Atpol adalah kebijakan yang relevan, sangat dibutuhkan,” ujar Freddy.
Sebelumnya, Kompolnas juga melakukan kunjungan kerja ke KBRI di Jerman. Selain memantau kesiapan pengamanan Pemilu 2024 bagi WNI di Jerman, juga dalam rangka studi banding sistem kepolisian Jerman.