Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan tegas meminta kepada aparat TNI dan Polri untuk tidak melakukan intimidasi terhadap rakyat, termasuk simpatisan partainya.
"Hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyaktku. PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini. Artinya, (PDI Perjuangan) diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu, pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat!" kata Megawati saat kampanye akbar Ganjar-Mahfud "Salam Metal" di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu.
Putri Presiden pertama RI Soekarno itu mengatakan bahwa saat ini masyarakat Indonesia harus sadar terhadap upaya oleh segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan.
"Bayangkan, kalian ini sebagai pewaris kemerdekaan ini, seharusnya harus tahu siapa pun orangnya, kalau merasa sebagai warga negara Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah, hanya karena berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaan," tegasnya.
Megawati kembali mengingatkan bahwa siapa pun warga negara Indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum, sekali pun itu presiden.
"Kenapa? Kenapa? Karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia, di mana pun mereka berada. Apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya (anggota) TNI, Polri; dia adalah rakyat Indonesia," ujar Megawati.
"Hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyaktku. PDI Perjuangan adalah partai sah di republik ini. Artinya, (PDI Perjuangan) diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu, pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat!" kata Megawati saat kampanye akbar Ganjar-Mahfud "Salam Metal" di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu.
Putri Presiden pertama RI Soekarno itu mengatakan bahwa saat ini masyarakat Indonesia harus sadar terhadap upaya oleh segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan.
"Bayangkan, kalian ini sebagai pewaris kemerdekaan ini, seharusnya harus tahu siapa pun orangnya, kalau merasa sebagai warga negara Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah, hanya karena berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaan," tegasnya.
Megawati kembali mengingatkan bahwa siapa pun warga negara Indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum, sekali pun itu presiden.
"Kenapa? Kenapa? Karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia, di mana pun mereka berada. Apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya (anggota) TNI, Polri; dia adalah rakyat Indonesia," ujar Megawati.