Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mengatakan data bantuan sosial (bansos) yang digunakan saat ini masih memiliki banyak kekurangan dan cenderung tidak mutakhir.
"Bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya, tapi kita punya problem, karena banyak klaim yang diberikan ini seolah-olah bantuan orang perorang atau kelompok padahal kita masih punya ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar ada protes yang tidak terverifikasi atau tidak terespons dengan baik," kata Ganjar di debat kelima Pilpres 2024 yang dilaksanakan di Jakarta, Minggu (4/2).
Lalu, benarkah klaim tersebut?
Penjelasan:
Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Klara Esti menjelaskan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selama ini menjadi acuan pemerintah, untuk menetapkan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, dan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM), serta pembagian sembako atau Bantuan Pangan Nontunai.
Namun, menurut Klara, DTKS tidak akurat karena tidak dimutakhirkan dengan cukup cepat dan berkala. DI sisi lain, warga miskin kesulitan mendaftarkan diri ke DTKS secara daring.
Padahal, menurut Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggungjawab melakukan pemutakhiran melalui kegiatan verifikasi dan validasi (verval) data terpadu secara berkala. Kendati demikian, tidak semua pemerintah daerah melakukannya.
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kemensos hingga Januari 2020, hanya 50 kabupaten dan kota yang telah memperbaiki DTKS di atas 50 persen.
Dengan kondisi ini, data bansos yang tidak tepat menjadi permasalahan yang selalu berulang.
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.
"Bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya, tapi kita punya problem, karena banyak klaim yang diberikan ini seolah-olah bantuan orang perorang atau kelompok padahal kita masih punya ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar ada protes yang tidak terverifikasi atau tidak terespons dengan baik," kata Ganjar di debat kelima Pilpres 2024 yang dilaksanakan di Jakarta, Minggu (4/2).
Lalu, benarkah klaim tersebut?
Penjelasan:
Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) Klara Esti menjelaskan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) selama ini menjadi acuan pemerintah, untuk menetapkan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, dan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM), serta pembagian sembako atau Bantuan Pangan Nontunai.
Namun, menurut Klara, DTKS tidak akurat karena tidak dimutakhirkan dengan cukup cepat dan berkala. DI sisi lain, warga miskin kesulitan mendaftarkan diri ke DTKS secara daring.
Padahal, menurut Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggungjawab melakukan pemutakhiran melalui kegiatan verifikasi dan validasi (verval) data terpadu secara berkala. Kendati demikian, tidak semua pemerintah daerah melakukannya.
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kemensos hingga Januari 2020, hanya 50 kabupaten dan kota yang telah memperbaiki DTKS di atas 50 persen.
Dengan kondisi ini, data bansos yang tidak tepat menjadi permasalahan yang selalu berulang.
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.
Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
Artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia, Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, Cekfakta.com bersama 18 media di Indonesia.