Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Nenie Adriati Lambung mengingatkan sekaligus meminta kepada pemerintah kota (Pemkot), agar dapat memastikan beras Bulog terdistribusi secara merata ke pasar-pasar tradisional.
"Jangan hanya pasar modern yang mendapatkan gelontoran beras dari Bulog jika ingin harga turun," katanya, Selasa.
Dirinya menegaskan, Pasar tradisional juga harus mendapatkan pasokan beras dari Bulog. Sebab, panen petani lokal saat ini jumlahnya masih terbatas.
Pasar-pasar tradisional merupakan tempat utama di mana masyarakat membeli kebutuhan pokok, termasuk beras. Oleh karena itu, Pemkot harus memastikan bahwa beras Bulog tersedia dengan cukup di pasar-pasar tradisional secara adil.
"Hal ini dilakukan, agar tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan khusus," ucapnya.
Selain itu, di tengah harga gabah kering giling yang sudah tinggi sementara HPP masih rendah, dirinya menilai jika pemerintah harus berani menaikkan HPP gabah kering giling meski dampaknya akan terjadi inflasi.
"Sekarang saja beras medium yang sebelumnya Rp10 ribu per kilogram saat ini sudah Rp15 ribu per kilogram sehingga sudah terjadi inflasi," ucapnya.
Sesuai dengan hukum dagang, lanjut Ketua DPC PDIP Palangka Raya ini mengatakan, ketika pasokan banyak dan permintaan tetap maka harga akan turun demikian pula sebaliknya.
Oleh karena itu pemerintah harus menggelontorkan banyak beras ke pasar-pasar yang ada di daerah ini seperti adanya operasi pasar beras murah.
Baca juga: Bulog Kalteng salurkan bantuan CPP untuk 10 kabupaten
"Jadi kalau takut salah sasaran beras operasi pasar dibeli pedagang, ya maka harus dibatasi agar masyarakat juga bisa membeli beras dari pemerintah," tegasnya.
Lebih lanjut legislator yang membidangi perekonomian dan pembangunan ini berharap hal tersebut dapat menjadi perhatian serius Pemkot Palangka Raya, agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan beras.
"Kita harus memastikan bahwa setiap warga dapat dengan mudah mengakses beras berkualitas tanpa harus menghadapi kendala distribusi yang tidak merata," demikian Nenie A Lambung.
Baca juga: Pemkot Palangka Raya terus maksimalkan pendampingan keluarga atasi stunting
Baca juga: Pinjol ilegal masih marak, DPRD Palangka Raya minta OJK lanjutkan moratorium
Baca juga: Legislator: Ramadhan jadi momen tumbuhkan jiwa wirausaha
"Jangan hanya pasar modern yang mendapatkan gelontoran beras dari Bulog jika ingin harga turun," katanya, Selasa.
Dirinya menegaskan, Pasar tradisional juga harus mendapatkan pasokan beras dari Bulog. Sebab, panen petani lokal saat ini jumlahnya masih terbatas.
Pasar-pasar tradisional merupakan tempat utama di mana masyarakat membeli kebutuhan pokok, termasuk beras. Oleh karena itu, Pemkot harus memastikan bahwa beras Bulog tersedia dengan cukup di pasar-pasar tradisional secara adil.
"Hal ini dilakukan, agar tidak ada pihak yang mendapatkan perlakuan khusus," ucapnya.
Selain itu, di tengah harga gabah kering giling yang sudah tinggi sementara HPP masih rendah, dirinya menilai jika pemerintah harus berani menaikkan HPP gabah kering giling meski dampaknya akan terjadi inflasi.
"Sekarang saja beras medium yang sebelumnya Rp10 ribu per kilogram saat ini sudah Rp15 ribu per kilogram sehingga sudah terjadi inflasi," ucapnya.
Sesuai dengan hukum dagang, lanjut Ketua DPC PDIP Palangka Raya ini mengatakan, ketika pasokan banyak dan permintaan tetap maka harga akan turun demikian pula sebaliknya.
Oleh karena itu pemerintah harus menggelontorkan banyak beras ke pasar-pasar yang ada di daerah ini seperti adanya operasi pasar beras murah.
Baca juga: Bulog Kalteng salurkan bantuan CPP untuk 10 kabupaten
"Jadi kalau takut salah sasaran beras operasi pasar dibeli pedagang, ya maka harus dibatasi agar masyarakat juga bisa membeli beras dari pemerintah," tegasnya.
Lebih lanjut legislator yang membidangi perekonomian dan pembangunan ini berharap hal tersebut dapat menjadi perhatian serius Pemkot Palangka Raya, agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan beras.
"Kita harus memastikan bahwa setiap warga dapat dengan mudah mengakses beras berkualitas tanpa harus menghadapi kendala distribusi yang tidak merata," demikian Nenie A Lambung.
Baca juga: Pemkot Palangka Raya terus maksimalkan pendampingan keluarga atasi stunting
Baca juga: Pinjol ilegal masih marak, DPRD Palangka Raya minta OJK lanjutkan moratorium
Baca juga: Legislator: Ramadhan jadi momen tumbuhkan jiwa wirausaha